Kasus Suap Pansus PAD DPRD Sumut

Terungkap Gara-gara Pembagian Tak Merata

Oleh: Arif Tampubolon
Selasa, 24 Jan 2017 15:45
Dibaca: 1.728 kali
Net
Ilustrasi.
DINAMIKRAKYATCOM - Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kasus dugaan suap Pansus PAD DPRD Sumut, berhenti dari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baru satu orang yang sedang menjalani persidangan sebagai terdakwa yaitu Politikus PDI Perjuangan Muhammad Afan.

Afan merupakan anggota pansus yang menerima uang sebesar Rp 12,5 juta dari total uang yang diterima Ketua dan Wakil Ketua Pansus PAD sebesar Rp 320 juta.

Kasus dugaan suap ini terungkap gara-gara pembagian uang suap tak merata diterima oleh masing-masing anggota pansus. Ada yang Rp 12,5 juta dan adapula yang Rp 5 juta.

Sementara Ketua dan Wakil Ketua Pansus PAD DPRD Sumut tahun 2016 masing-masing menerima uang suap sebesar Rp 65 juta. Jumlah itu sesuai dengan daftar yang didapat penyidik KPK.

"Ketua dan wakil masing-masing dapat Rp 65 juta, gara-gara pembagian tak merata," ucap sumber, Selasa (14/1/2017).
Tak hanya anggota pansus saja yang mendapat uang dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, di lokasi wisata Prapat, Danau Toba, Simalungun, pada 8-9 Juni 2016. Tetapi para PNS staf Komisi C DPRD Sumut juga mendapat bagian. Namun angkanya terlalu kecil.

Sebelumnya, Ketua Pansus PAD DPRD Sumut Fanotona Waruwu kepada wartawan tidak membantah bahwa Pansus PAD sedang diterpa kasus dugaan suap menerima dana gratifikasi dari Dinas Pendapatan Daerah Sumut. Ia mengatakan uang suap yang diterima antara Rp 10 s/d 15 juta/anggota pansus.

"Tapi dana gratifikasi itu sudah saya kembalikan ke KPK pada 3 Juli 2016 dan seluruh anggota pansus yang menerima juga telah kita himbau untuk mengembalikan uang, kita tidak tau uang sebesar Rp 10 s/d 15 juta itu dari SKPD, sebab dititipkan melalui staf dengan dalih uang trasportasi," ujar Fanatona.

Fanatona sangat bersyukur kasus ini terungkap sehingga ke depannya tidak ada lagi anggota pansus "nakal" dan mencoba meminta dana gratifikasi ke mitra kerja.

"Tapi maaf, saya tidak mau menyebut oknum yang bermain dalam kasus ini, sampai saat ini saya juga belum tahu siapa yang mengasih uang tersebut kepada staf," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Pansus PAD Muslim Simbolon dikonformasi wartawan melalui telepon soal dugaan suap membantah. "Mana ada itu, siapa yang memberi. Tidak ada itu bos," katanya.
Kembali ke sumber, uang suap yang diterima anggota Pansus PAD DPRD Sumut sebesar Rp 320 juta diperoleh dari salah satu kepala bidang (kabid) Dinas Pendapatan Daerah bernama Viktor. Uang itu dikumpulkannya dari sejumlah kepala upt masing-masing Rp 10 juta.

Saat itu, pada malam acara rapat kerja di Hotel Inna Prapat, usai pertemuan, Ketua dan Wakil Ketua pansus mendatangi kepala dinas (Rajali) ke kamarnya.

Lobi punya lobi akhirnya uang terkumpul. Saat itu Wakil Ketua Muslim keluar dari kamar Rajali untuk menumpai Viktor. Sedangkan Fanatona masih berada di dalam kamar bersama Rajali.

Viktor yang menjadi pengumpul uang (Rp 320 juta) sempat bingung sebelumnya. Antar kepala dinas dan sekda Hasban Ritonga tidak sependapat. Viktor yang bingung kemudian meminta pentunjuk ke sekda. Oleh sekda usaha Viktor berjalan lancar.

Setelah pertemuan dengan Viktor, Muslim tidak kembali lagi ke kamar Rajali. Tunggu punya tunggu akhirnya Ketua Pansus Panatona permisi kepada Rajali untuk menyusul Muslim.

"Viktor dan staf komisi c sudah hadir di persidangan dengan terdakwa Muhammad Afan di persidangan Pengadilan Tipikor di Jakarta. KPK juga menetapkan tersangka dari kasus suap Pansus PAD itu, sabar masih panjang perjalanan kasus (korupsi) DPRD Sumut," kata sumber. (art/drc)
Editor: admin

T#g:dprd sumutpansus pad dprd sumutsuap dprd sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 16 Jul 2019 00:07

    Rapat "Kilat" KUA PPAS APBD Sumut 2020 Dihadiri Tiga Anggota Dewan

    Rapit "kilat" yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota dewan Aripay Tambunan dan Yantoni Purba, selebihnya tak kelihatan.

  • Senin, 15 Jul 2019 22:43

    Erwin Lubis: Kurang lebih Rp 400 juta yang baru mereka kembalikan

    Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sumut dalam daerah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumatera utara sebesar Rp 2.552.400.000. Sampai hari ini baru Rp 400 juta lebih yang dikembalikan ke kas daerah.

  • Senin, 08 Jul 2019 23:30

    Soal Jabatan Dirut Bank Sumut, Muchrid: Kalian itu salah demo

    Dalam tuntutannya, belasan mahasiswa itu meminta DPRD Sumut agar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengangkatan Muchammad Budi Utomo alias Tomi sebagai Dirut PT Bank Sumut.

  • Kamis, 20 Jun 2019 16:10

    Kasus Rp 147 Miliar Bank Sumut, Alwi: Pemprov dan DPRD Jangan Tidur

    Kerugian yang dialami Bank Sumut sebesar Rp 147 miliar akibat pembelian Medium Trem Note (MTN) atau surat utang jangka menengah milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP finance) belum juga menemukan titik penyelesaian.

  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir