Bank Sumut

Kasus Suap Pansus PAD DPRD Sumut

Terungkap Gara-gara Pembagian Tak Merata

Oleh: Arif Tampubolon
Selasa, 24 Jan 2017 15:45
Dibaca: 1.473 kali
Net
Ilustrasi.
DINAMIKRAKYATCOM - Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kasus dugaan suap Pansus PAD DPRD Sumut, berhenti dari penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baru satu orang yang sedang menjalani persidangan sebagai terdakwa yaitu Politikus PDI Perjuangan Muhammad Afan.

Afan merupakan anggota pansus yang menerima uang sebesar Rp 12,5 juta dari total uang yang diterima Ketua dan Wakil Ketua Pansus PAD sebesar Rp 320 juta.

Kasus dugaan suap ini terungkap gara-gara pembagian uang suap tak merata diterima oleh masing-masing anggota pansus. Ada yang Rp 12,5 juta dan adapula yang Rp 5 juta.

Sementara Ketua dan Wakil Ketua Pansus PAD DPRD Sumut tahun 2016 masing-masing menerima uang suap sebesar Rp 65 juta. Jumlah itu sesuai dengan daftar yang didapat penyidik KPK.

"Ketua dan wakil masing-masing dapat Rp 65 juta, gara-gara pembagian tak merata," ucap sumber, Selasa (14/1/2017).
Tak hanya anggota pansus saja yang mendapat uang dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, di lokasi wisata Prapat, Danau Toba, Simalungun, pada 8-9 Juni 2016. Tetapi para PNS staf Komisi C DPRD Sumut juga mendapat bagian. Namun angkanya terlalu kecil.

Sebelumnya, Ketua Pansus PAD DPRD Sumut Fanotona Waruwu kepada wartawan tidak membantah bahwa Pansus PAD sedang diterpa kasus dugaan suap menerima dana gratifikasi dari Dinas Pendapatan Daerah Sumut. Ia mengatakan uang suap yang diterima antara Rp 10 s/d 15 juta/anggota pansus.

"Tapi dana gratifikasi itu sudah saya kembalikan ke KPK pada 3 Juli 2016 dan seluruh anggota pansus yang menerima juga telah kita himbau untuk mengembalikan uang, kita tidak tau uang sebesar Rp 10 s/d 15 juta itu dari SKPD, sebab dititipkan melalui staf dengan dalih uang trasportasi," ujar Fanatona.

Fanatona sangat bersyukur kasus ini terungkap sehingga ke depannya tidak ada lagi anggota pansus "nakal" dan mencoba meminta dana gratifikasi ke mitra kerja.

"Tapi maaf, saya tidak mau menyebut oknum yang bermain dalam kasus ini, sampai saat ini saya juga belum tahu siapa yang mengasih uang tersebut kepada staf," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Pansus PAD Muslim Simbolon dikonformasi wartawan melalui telepon soal dugaan suap membantah. "Mana ada itu, siapa yang memberi. Tidak ada itu bos," katanya.
Kembali ke sumber, uang suap yang diterima anggota Pansus PAD DPRD Sumut sebesar Rp 320 juta diperoleh dari salah satu kepala bidang (kabid) Dinas Pendapatan Daerah bernama Viktor. Uang itu dikumpulkannya dari sejumlah kepala upt masing-masing Rp 10 juta.

Saat itu, pada malam acara rapat kerja di Hotel Inna Prapat, usai pertemuan, Ketua dan Wakil Ketua pansus mendatangi kepala dinas (Rajali) ke kamarnya.

Lobi punya lobi akhirnya uang terkumpul. Saat itu Wakil Ketua Muslim keluar dari kamar Rajali untuk menumpai Viktor. Sedangkan Fanatona masih berada di dalam kamar bersama Rajali.

Viktor yang menjadi pengumpul uang (Rp 320 juta) sempat bingung sebelumnya. Antar kepala dinas dan sekda Hasban Ritonga tidak sependapat. Viktor yang bingung kemudian meminta pentunjuk ke sekda. Oleh sekda usaha Viktor berjalan lancar.

Setelah pertemuan dengan Viktor, Muslim tidak kembali lagi ke kamar Rajali. Tunggu punya tunggu akhirnya Ketua Pansus Panatona permisi kepada Rajali untuk menyusul Muslim.

"Viktor dan staf komisi c sudah hadir di persidangan dengan terdakwa Muhammad Afan di persidangan Pengadilan Tipikor di Jakarta. KPK juga menetapkan tersangka dari kasus suap Pansus PAD itu, sabar masih panjang perjalanan kasus (korupsi) DPRD Sumut," kata sumber. (art/drc)
Editor: admin

T#g:dprd sumutpansus pad dprd sumutsuap dprd sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Minggu, 10 Jun 2018 03:19

    Ketua DPRD Sumut Digugat ke PTUN Medan

    Gugatan yang dibuat berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/K/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sisa masa jabatan 2014-2019.

  • Kamis, 31 Mei 2018 00:51

    Muchrid Nasution Anjurkan Warga Pantai Labu Bentuk Kelompok Tani

    Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar Muchrid Nasution menganjurkan masyarakat yang bermukim di kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, segera mungkin membentuk kelompok-kelompok tani.

  • Kamis, 24 Mei 2018 23:39

    LKPD ke BPK RI: Gubernur Sumut Motivasi Pemda Dapatkan WTP

    Yakni dengan meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritasnya, sehingga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan, aset maupun kekayaan daerah yang dipisahkan dengan baik dan taat azas.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir