Bank Sumut
  • Home
  • Under Cover
  • Terancam Jadi SiLPA, Pembangunan Gedung Bappeda Sumut Rp80 Miliar Tidak Jelas

Terancam Jadi SiLPA, Pembangunan Gedung Bappeda Sumut Rp80 Miliar Tidak Jelas

Kamis, 01 Jun 2017 01:53
Dibaca: 879 kali
drberita
Kantor Bappeda Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.
DINAMIKARAKYAT - Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan, masuk dalam daftar APBD 2017 untuk pembangunan gedung baru dengan nilai Rp80 miliar. Namun sampai saat ini tidak ada gambaran akan dilaksanakan pembangunan.

Rencananya, pembangunan gedung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumut, yang dipimpin oleh Lukmanul Hakim.

Sayangnya, sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan dilaksanakannya pembangunan gdeung enam laintai, empat lantai ke atas, dua lantai basment. Padahal, tahun anggaran 2017 sudah masuk bulan Juni. Jika dihitung masa pengerjaan sampai dengan selesai, maka waktu yang tersisa di tahun 2017 tidak cukup.

"Sudah bisa dipastikan anggaran Rp80 miliar itu akan jadi SiLPA. Tidak jelas perencanaannya, gambar gedung? gambar kadal yang ada di sana (kantor Bappeda)," ucap seorang staf Kantor Bappeda Sumut, di Hotel Grand Kanaya, Medan, kemarin.

Sumber mengatakan, Kepala Bappeda Sumut Irman sepertinya tidak mampu melaksanakan pembangunan gedung yang nantinya akan ditempati oleh tiga SKPD, yaitu Badan Kepegawain Daerah (BKD), Banda Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bappeda Sumut sendiri.

Makanya rencana pembangunan diserahkan pelaksanaannya ke Dinas Sumber Daya Air, Cipta Kerya dan Tata Ruang Sumut.


"Ada peraturan yang membenarkan instansi terkait (Bappeda) yang mengerjakan, yang jelas si Irman cari selamat dia, sudah tau dia bermasalah nantinya, makanya dia nolak dan diserahkan ke dinas lain," sebut seumber.

Sumber juga mengatakan, gagalnya pembangunan gedung Bappeda Sumut akibat tidak terencanannya dengan baik sistem dan penganggaran dalam APBD. "Sudah bersalahan APBD 2017 itu, lihat saja nanti banyak yang tidak terkerjakan, entah apa saja yang mereka tau, suka-suka mereka saja, gubernur yang kasihan," cetusnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) Hasban Ritonga yang ditemui di Kantor Gubsu, Rabu 31 Mei 2017, terlihat bingung. Ia tidak membantah akan jadi SiLPA anggaran pembangunan gedung Bappeda Sumut. "Kan jadi SiLPA nanti," ucapnya.

Hasban mengatakan, laporan yang diterimanya tentang rencana pembangunan gedung Bappeda Sumut masih dalam revisi.

"Mereka lapora ke saya masih direvisi, ya kalau gitu mau gimana," ucap Hasban yang merupakan Ketua TAPD Pemprov Sumut.

"Nanti saya tanya lagi ke mereka soal itu, biar jelas. Tolong infokan juga ke saya, kok bisa gitu ya jadinya," sambunya sambil menuju mobil dinas.

Selain gedung Bappeda Sumut, sejumlah gedung SKPD Pemprov Sumut seperti salah satunya gedung Badan Diklat juga dalam tahap rencana pembangunan. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan gedung-gedung SKPD cukup besar di APBD 2017. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutbappeda sumutPemprov Sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:12

    Kejati Sumut Dinilai Tidak Profesional Tangani Kasus Korupsi

    Seperti tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 inisial ES.

  • Rabu, 14 Feb 2018 02:03

    Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

    Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

  • Selasa, 13 Feb 2018 17:14

    Baru Dilantik, 77 Kades Dapat 105 Unit Motor dari Pemprov Sumut

    Didampingi Kadis PMD Aspan Sofian, Erry berpesan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Deliserdang tetap mengedapankan netralitas dan tetap menjaga kekondusifan dalam agenda Pilkada serentak 2018.

  • Selasa, 13 Feb 2018 02:23

    Dua PNS Pemprov Sumut Dituntut 15 Bulan Penjara

    Dua terdakwa kasus pungutan liar (pungli) ‎Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut dituntut masing-masing hukuman selama 15 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 12 Februari 2018.

  • Selasa, 13 Feb 2018 02:10

    Tengku Erry Akan Terbitkan Pergub JKN

    Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi akan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang regulasi dalam rangka meningkatkan kepesertaan masyarakat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir