• Home
  • Under Cover
  • Ribut 5 Proyek Dibatalkan, KPK Harus Periksa Anggota Komisi D DPRD Sumut

Ribut 5 Proyek Dibatalkan, KPK Harus Periksa Anggota Komisi D DPRD Sumut

Sabtu, 19 Nov 2016 18:19
Dibaca: 1.747 kali
istimewa
Kantor DPRD Sumut.
Perindo

DINAMIKARAKYATCOM - Dugaan suap proyek senilai Rp 70 miliar kepada Komisi D DPRD Sumut, dari Dinas Binamarga Sumut, sepertinya benar terjadi. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembatalan lima paket proyek memperkuat dugaan tersebut.

Hasil Investigasi diperoleh dinamikarakyat.com, Sabtu (19/11/2016) memperkuat dugaan RDP gabungan Komisi D dan C dengan Dinas Binamarga Sumut, Senin (14/11/2016) lalu, untuk menyelamatkan dugaan suap proyek Rp 70 miliar.

Pemanggilan Komisi D terhadap Dinas Binamarga Sumut dinilai tidak logis. Alasannya, pemabatalan lima paket proyek dilakukan karena proses lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2012.

Kelima paket proyek tersebut yakni pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Sigambal, Kabupaten Labuhanbatu hingga perbatasan Kabupaten Padang Lawas Utara senilai Rp 6,78 miliar.


Pemeliharaan berkala jalan jalan provinsi jurusan Aek Kota Batu, Kabupaten Labuhanbatu hingga perbatasan Kabupaten Toba Samosir senilai Rp 6,37 miliar.

Kemudian, pemeliharaan jalan berkala jalan provinsi jurusan Jembatan Merah hingga Muara Soma di Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp 8,21 miliar.

Pemeliharaan berkala Jalan provinsi jurusan Sorkam Kiri, Sigambo-gambo dan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah senilai Rp 8,89 miliar.

Terakhir, pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Muarasoma hingga Simpang Gambir di Kabupaten mandailing Natal senilai Rp 7,14 miliar.

Dan rencananya, Komisi D, Senin (21/11/2016) depan, bersama dengan Komisi C akan kembali memanggil Dinas Binamarga Sumut, dalam RDP gabungan dengan agenda pembahasan yang sama yaitu pembatalan lima paket proyek yang melanggar Perpres No. 70 tahun 2012.

Entah apa maksud dan tujuan RDP itu. Padahal tugas dan fungsi wakil rakyat terhormat ini adalah  mengawasi dan bukan mengurusi masalah teknis. Ada dugaan kelima paket proyek yang dibatalkan tersebut milik Komisi D yang dijual kepada pengusaha kontraktor.

Tidak itu saja, dugaan suap semakin terasa jelas ketika diketahui kelima paket proyek yang dibatalkan milik seorang pengusaha bernama Panasunan Siregar yang menggunakan PT. Erika Mila Bersama.

Selain lima paket proyek bermasalah, Panusunan Siregar juga diketahui memiliki 12 paket proyek  
senilai Rp 91.290.701.761 yang tersebar di sejumlah daerah yang diduga didapatnya dari Kepala Dinas Binamarga Sumut Efendi Pohon (sudah mutasi).


Koar-koar Anggota Komisi D dengan Dinas Binamarga Sumut ini mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif LIPPSu Azhari AM Sinik. Azhari menduga Anggota Komisi D DPRD Sumut sudah menerima uang suap fee proyek dari pengusaha kontraktor sehingga "memaksa" Dinas Bianamarga tidak membatalkan kelima paket proyek tersebut.

"Buat malu komisi D itu, bukan tugas mereka soal teknis, mereka itu tugasnya mengawasi. Selesai pekerjaan baru mereka boleh berkoar. Ini proyek dibatalkan karena bermasalah dengan Perpres 70, berarti mereka mendukung pelanggaran hukum terjadi," ungkapnya.

Azhari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerika Anggota Komisi D terkait penolakan merekat terhadap lima paket proyek bermasalah yang dibatalkan oleh Dinas Binamarga Sumut.

"Kita minta KPK memeriksa semua Anggota Komisi D dan semua pimpinan fraksi. Kental sekali tekanan politik dari mereka dalam masalah itu (lima proyek yang dibatalkan). Terutama, KPK harus memeriksa sekretaris Komisi D Nezar Djoeli dari Fraksi Partai Nasdem," tegasnya. (art/drc)

T#g:korupsikpklippsusuap
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 13:27

    KPK Diminta Ambilalih Kasus Fee BDB Sumut dari Kejagung

    Kasus fee Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut, yang kini bernama Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), merupakan penyebab terjadinya suap LPJP APBD 2013 yang dilakukan di tahun 2014.

  • Senin, 16 Apr 2018 15:36

    Abraham Samad: Ketua KPK itu lebih tinggi dari menteri

    Posisi pimpinan KPK berada di atas menteri karena semasa kepemimpinannya, lembaga antirasuah itu bisa menangkap para menteri yang terbukti terlibat tindak pidana korupsi.

  • Senin, 16 Apr 2018 01:46

    Mantan Bupati Tapteng Dipanggil Kejati Sumut

    DINAMIKARAKYAT - Mantan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Sukran Jamilan Tanjung dipanggil penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam kasus dugaa korupsi dana hibah kepada

  • Senin, 16 Apr 2018 00:26

    Pemuda Lira Minta Kejati Sumut Usut APBD Deliserdang Tahun 2017

    Ketua Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Deliserdang Edi Anto meminta pihak Kejati Sumut mengusut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang diduga digunakan untuk dana sosialisasai calon incumben di Pilkda Deliserdang 2018.

  • Rabu, 11 Apr 2018 15:59

    Putusan PN Jaksel Minta KPK Usut Mantan Wakil Presiden

    MAKI menilai KPK berlarut-larut menangani kasus Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah terakhir kali menyeret mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya yang divonis 15 tahun penjara di tingkat kasasi pada Aprill 2015.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir