Bank Sumut
  • Home
  • Under Cover
  • Ribut 5 Proyek Dibatalkan, KPK Harus Periksa Anggota Komisi D DPRD Sumut

Ribut 5 Proyek Dibatalkan, KPK Harus Periksa Anggota Komisi D DPRD Sumut

Sabtu, 19 Nov 2016 18:19
Dibaca: 1.830 kali
istimewa
Kantor DPRD Sumut.

DINAMIKARAKYATCOM - Dugaan suap proyek senilai Rp 70 miliar kepada Komisi D DPRD Sumut, dari Dinas Binamarga Sumut, sepertinya benar terjadi. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembatalan lima paket proyek memperkuat dugaan tersebut.

Hasil Investigasi diperoleh dinamikarakyat.com, Sabtu (19/11/2016) memperkuat dugaan RDP gabungan Komisi D dan C dengan Dinas Binamarga Sumut, Senin (14/11/2016) lalu, untuk menyelamatkan dugaan suap proyek Rp 70 miliar.

Pemanggilan Komisi D terhadap Dinas Binamarga Sumut dinilai tidak logis. Alasannya, pemabatalan lima paket proyek dilakukan karena proses lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2012.

Kelima paket proyek tersebut yakni pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Sigambal, Kabupaten Labuhanbatu hingga perbatasan Kabupaten Padang Lawas Utara senilai Rp 6,78 miliar.


Pemeliharaan berkala jalan jalan provinsi jurusan Aek Kota Batu, Kabupaten Labuhanbatu hingga perbatasan Kabupaten Toba Samosir senilai Rp 6,37 miliar.

Kemudian, pemeliharaan jalan berkala jalan provinsi jurusan Jembatan Merah hingga Muara Soma di Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp 8,21 miliar.

Pemeliharaan berkala Jalan provinsi jurusan Sorkam Kiri, Sigambo-gambo dan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah senilai Rp 8,89 miliar.

Terakhir, pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Muarasoma hingga Simpang Gambir di Kabupaten mandailing Natal senilai Rp 7,14 miliar.

Dan rencananya, Komisi D, Senin (21/11/2016) depan, bersama dengan Komisi C akan kembali memanggil Dinas Binamarga Sumut, dalam RDP gabungan dengan agenda pembahasan yang sama yaitu pembatalan lima paket proyek yang melanggar Perpres No. 70 tahun 2012.

Entah apa maksud dan tujuan RDP itu. Padahal tugas dan fungsi wakil rakyat terhormat ini adalah  mengawasi dan bukan mengurusi masalah teknis. Ada dugaan kelima paket proyek yang dibatalkan tersebut milik Komisi D yang dijual kepada pengusaha kontraktor.

Tidak itu saja, dugaan suap semakin terasa jelas ketika diketahui kelima paket proyek yang dibatalkan milik seorang pengusaha bernama Panasunan Siregar yang menggunakan PT. Erika Mila Bersama.

Selain lima paket proyek bermasalah, Panusunan Siregar juga diketahui memiliki 12 paket proyek  
senilai Rp 91.290.701.761 yang tersebar di sejumlah daerah yang diduga didapatnya dari Kepala Dinas Binamarga Sumut Efendi Pohon (sudah mutasi).


Koar-koar Anggota Komisi D dengan Dinas Binamarga Sumut ini mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif LIPPSu Azhari AM Sinik. Azhari menduga Anggota Komisi D DPRD Sumut sudah menerima uang suap fee proyek dari pengusaha kontraktor sehingga "memaksa" Dinas Bianamarga tidak membatalkan kelima paket proyek tersebut.

"Buat malu komisi D itu, bukan tugas mereka soal teknis, mereka itu tugasnya mengawasi. Selesai pekerjaan baru mereka boleh berkoar. Ini proyek dibatalkan karena bermasalah dengan Perpres 70, berarti mereka mendukung pelanggaran hukum terjadi," ungkapnya.

Azhari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerika Anggota Komisi D terkait penolakan merekat terhadap lima paket proyek bermasalah yang dibatalkan oleh Dinas Binamarga Sumut.

"Kita minta KPK memeriksa semua Anggota Komisi D dan semua pimpinan fraksi. Kental sekali tekanan politik dari mereka dalam masalah itu (lima proyek yang dibatalkan). Terutama, KPK harus memeriksa sekretaris Komisi D Nezar Djoeli dari Fraksi Partai Nasdem," tegasnya. (art/drc)

T#g:korupsikpklippsusuap
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir