Bank Sumut
  • Home
  • Under Cover
  • Ribut 5 Proyek Dibatalkan, KPK Harus Periksa Anggota Komisi D DPRD Sumut

Ribut 5 Proyek Dibatalkan, KPK Harus Periksa Anggota Komisi D DPRD Sumut

Sabtu, 19 Nov 2016 18:19
Dibaca: 1.651 kali
istimewa
Kantor DPRD Sumut.

DINAMIKARAKYATCOM - Dugaan suap proyek senilai Rp 70 miliar kepada Komisi D DPRD Sumut, dari Dinas Binamarga Sumut, sepertinya benar terjadi. Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembatalan lima paket proyek memperkuat dugaan tersebut.

Hasil Investigasi diperoleh dinamikarakyat.com, Sabtu (19/11/2016) memperkuat dugaan RDP gabungan Komisi D dan C dengan Dinas Binamarga Sumut, Senin (14/11/2016) lalu, untuk menyelamatkan dugaan suap proyek Rp 70 miliar.

Pemanggilan Komisi D terhadap Dinas Binamarga Sumut dinilai tidak logis. Alasannya, pemabatalan lima paket proyek dilakukan karena proses lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2012.

Kelima paket proyek tersebut yakni pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Sigambal, Kabupaten Labuhanbatu hingga perbatasan Kabupaten Padang Lawas Utara senilai Rp 6,78 miliar.


Pemeliharaan berkala jalan jalan provinsi jurusan Aek Kota Batu, Kabupaten Labuhanbatu hingga perbatasan Kabupaten Toba Samosir senilai Rp 6,37 miliar.

Kemudian, pemeliharaan jalan berkala jalan provinsi jurusan Jembatan Merah hingga Muara Soma di Kabupaten Mandailing Natal senilai Rp 8,21 miliar.

Pemeliharaan berkala Jalan provinsi jurusan Sorkam Kiri, Sigambo-gambo dan Barus di Kabupaten Tapanuli Tengah senilai Rp 8,89 miliar.

Terakhir, pemeliharaan berkala jalan provinsi jurusan Muarasoma hingga Simpang Gambir di Kabupaten mandailing Natal senilai Rp 7,14 miliar.

Dan rencananya, Komisi D, Senin (21/11/2016) depan, bersama dengan Komisi C akan kembali memanggil Dinas Binamarga Sumut, dalam RDP gabungan dengan agenda pembahasan yang sama yaitu pembatalan lima paket proyek yang melanggar Perpres No. 70 tahun 2012.

Entah apa maksud dan tujuan RDP itu. Padahal tugas dan fungsi wakil rakyat terhormat ini adalah  mengawasi dan bukan mengurusi masalah teknis. Ada dugaan kelima paket proyek yang dibatalkan tersebut milik Komisi D yang dijual kepada pengusaha kontraktor.

Tidak itu saja, dugaan suap semakin terasa jelas ketika diketahui kelima paket proyek yang dibatalkan milik seorang pengusaha bernama Panasunan Siregar yang menggunakan PT. Erika Mila Bersama.

Selain lima paket proyek bermasalah, Panusunan Siregar juga diketahui memiliki 12 paket proyek  
senilai Rp 91.290.701.761 yang tersebar di sejumlah daerah yang diduga didapatnya dari Kepala Dinas Binamarga Sumut Efendi Pohon (sudah mutasi).


Koar-koar Anggota Komisi D dengan Dinas Binamarga Sumut ini mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif LIPPSu Azhari AM Sinik. Azhari menduga Anggota Komisi D DPRD Sumut sudah menerima uang suap fee proyek dari pengusaha kontraktor sehingga "memaksa" Dinas Bianamarga tidak membatalkan kelima paket proyek tersebut.

"Buat malu komisi D itu, bukan tugas mereka soal teknis, mereka itu tugasnya mengawasi. Selesai pekerjaan baru mereka boleh berkoar. Ini proyek dibatalkan karena bermasalah dengan Perpres 70, berarti mereka mendukung pelanggaran hukum terjadi," ungkapnya.

Azhari meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerika Anggota Komisi D terkait penolakan merekat terhadap lima paket proyek bermasalah yang dibatalkan oleh Dinas Binamarga Sumut.

"Kita minta KPK memeriksa semua Anggota Komisi D dan semua pimpinan fraksi. Kental sekali tekanan politik dari mereka dalam masalah itu (lima proyek yang dibatalkan). Terutama, KPK harus memeriksa sekretaris Komisi D Nezar Djoeli dari Fraksi Partai Nasdem," tegasnya. (art/drc)

T#g:korupsikpklippsusuap
Berita Terkait
  • Jumat, 19 Jan 2018 15:52

    Target KPK Juga Pihak Swasta dan Pejabat BUMD Sumut

    Jika hanya 46 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang akan diperiksa dan ditahan, lanjut Rosisyanto, KPK sama artinya belum memberi keadilan dalam proses hukum tersebut.

  • Jumat, 19 Jan 2018 00:50

    Dua Kali Mangkir, Kejatisu Kembali Panggil Tersangka Edita Siburian

    Dalam kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur Pemerintah Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 senilai Rp 40,8 miliar, Edita Siburian juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak ditahan.

  • Kamis, 18 Jan 2018 23:52

    Maringan dan Syaiful Buka-bukaan Soal Fee ke OK Arya

    Maringan Situmorang terdakwa kasus suap mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain mengakui sudah dilarang keluarganya menjadi rekanan di pemerintahan di Sumatera Utara.

  • Kamis, 18 Jan 2018 13:52

    Kasus Dugaan Korupsi IPA Martubung Sudah Gelar Perkara, Tapi Belum Ada Tersangka

    Dalam kasus ini Kejari Cabang Belawan telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi di antaranya Direktur Air Limbah Heri Batangari Nasution dan Direktur Administrasi dan Keuangan Arif Haryadian.

  • Kamis, 18 Jan 2018 13:34

    Souvenir Dinas Pariwisata Sumut dari Cina Sempat Ditahan Bea Cukai, Ada Apa?

    Sesuai perpres 54 dan peraturan LKPP, disebut-sebut seharusnya pengadaan barang dan jasa sudah selesai dilakukan dan pembayaran maksimal dilakukan paling lama tanggal 23 Desember akhir tahun.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir