Bank Sumut
  • Home
  • Under Cover
  • Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

Oleh: Muhammad Artam
Minggu, 10 Des 2017 01:27
Dibaca: 1.288 kali
drberita/ilustrasi
Pemerintah Kota Medan.
DINAMIKARAKYAT - Khusus di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan, Kelompok Kerja (Pokja) tidak bersifat independen. Saat ini masih berlaku pola (sistem) lama yang membuat dugaan korupsi tetap terjadi pada APBD Pemko Medan.

Kondisi ini diketahui dari pengakuan sejumlah kontraktor proyek khususnya yang menjadi rekanan di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa, dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang menjadi payung hukum penggunaan APBD, hanya menjadi 'kitab suci'.

Keberadaan pokja pengadaan barang/jasa yang seharusnya independen sangat tidak berarti di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan. Keberadaan mereka di Pemko Medan hanya sebagai pelengkap dari peraturan yang dibuat.

Bayangkan jika kondisi ini terjadi berpuluh tahun, berapa banyak uang rakyat yang hilang dicuri oleh oknum dan kelompok tertentu. Para kontraktor yang menjadi rekanan di dua SKPD tersebut pasti membenarkan hal ini.

Para ASN yang ditunjuk menjadi anggota pokja hanya makan gaji buta dengan sisten dan pola yang dibuat oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut.

Seorang kontraktor yang menjadi rekanan di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan, diwajibkan mengikuti aturan main yang dibuat oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut.

Dan kondisi ini sampai sekarang belum diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski sudah melakukan koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah).

Para kontraktor tersebut tidak bisa menolak, apalagi melawan. Jika menolak atau melawan, voucher kerjaan (proyek) yang didapat akan hilang. Parahnya lagi, para kontraktor wajib mengeluarkan uang di depan sebelum melaksanakan pekerjaan (proyek APBD).

Bagaimana itu terjadi? para kontraktor yang mendapat voucher proyek wajib melaporkannya dan membayar sejumlah uang di depan dengan besaran 7,5 persen ke kelompok tertentu yang berada di suatu tempat yang dirahasiakan.

Untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek, para kontaraktor wajib melengkapi administrasi di depan antara lain uang untuk perusahaan (CV atau PT) 2,5 persen, uang untuk pengamanan 2,5 persen dan uang untuk PQ 2,5 persen.

Jika uang itu tidak disiapkan di depan bakalan voucher proyek yang didapat pasti hilang. Untuk kontraktor yang baru menjadi rekanan 7,5 persen, jika sudah yang pemain lama cukup 3,5 persen di depan.

Oknum dan kelompok tertentu yang menentukan CV atau PT sebagai perusahaan pemenang tender proyek yang dikerjakan, bukan pokja pengadaan barang/jasa. Dahsyat kan?

Belum lagi 10 persen harus disetorkan untuk kepala dinas, dan 7 persen untuk biaya adminstrasi para PNS di dinas tersebut. Pengeluaran itu semua totalnya menjadi 24,5 persen dan itu adalah ilegal.

Bagaimana kualitas infrastruktur di Kota Medan, mau bagus jika selama ini sistem itu yang terjadi pada proses pembangunan. KPK sendiri tidak mengetahui hal ini. Apakah KPK benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. (art/drc)

Editor: admin

T#g:abpd medandinas bina marga medandinas perkim medankorupsi apbdkpkpemko medan
Berita Terkait
  • Selasa, 15 Okt 2019 12:09

    Acil Lubis: Rektor UIN Sumut sangat berpotensi jadi tersangka

    Aktivis 98 Acil Lubis memprediksi Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Prof Saidurrahman bisa menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan suap pembangunan gedung kuliah terpadu.

  • Selasa, 15 Okt 2019 10:12

    3 Hari di Medan, KPK Periksa Pejabat UIN Sumut

    Sejumlah pejabat Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhir pekan lalu di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Jalan AH. Nasution.

  • Kamis, 10 Okt 2019 22:00

    KPK Bantah Politikus PDI Perjuangan

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi informasi dan pernyataan politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan pada suatu acara terkait dengan laporan tahunan KPK, penyitaan, hingga KPK gadungan.

  • Senin, 07 Okt 2019 12:01

    Apresiasi Polda Sumut: PIB Akan Diskusi Publik Korupsi DBH PBB Labusel & Labura

    Hasil audit BPKP yang telah diterima Polda Sumut semestinya sudah bisa menjadi tolak ukur dan landasan bagi Polda Sumut untuk menetapkan status tersangka Bupati Labusel Wildan Tanjung dan Bupati Labura Khairuddin Syah alias Haji Buyung.

  • Senin, 07 Okt 2019 11:30

    Belum Dilantik, Pimpinan KPK Terpilih Undang Kepala Daerah Acara Syukuran

    Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2024 Lili Pintauli Siregar mengundang kepala daerah dan sejumlah pejabat serta elemen masyarakat dalam acara syukuran di kediamannya di Medan, Jalan Garu VI, Kecamatan Medan Amplas.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir