Bank Sumut
  • Home
  • Under Cover
  • Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

Oleh: Muhammad Artam
Minggu, 10 Des 2017 01:27
Dibaca: 239 kali
drberita/ilustrasi
Pemerintah Kota Medan.
DINAMIKARAKYAT - Khusus di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan, Kelompok Kerja (Pokja) tidak bersifat independen. Saat ini masih berlaku pola (sistem) lama yang membuat dugaan korupsi tetap terjadi pada APBD Pemko Medan.

Kondisi ini diketahui dari pengakuan sejumlah kontraktor proyek khususnya yang menjadi rekanan di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa, dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang menjadi payung hukum penggunaan APBD, hanya menjadi 'kitab suci'.

Keberadaan pokja pengadaan barang/jasa yang seharusnya independen sangat tidak berarti di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan. Keberadaan mereka di Pemko Medan hanya sebagai pelengkap dari peraturan yang dibuat.

Bayangkan jika kondisi ini terjadi berpuluh tahun, berapa banyak uang rakyat yang hilang dicuri oleh oknum dan kelompok tertentu. Para kontraktor yang menjadi rekanan di dua SKPD tersebut pasti membenarkan hal ini.

Para ASN yang ditunjuk menjadi anggota pokja hanya makan gaji buta dengan sisten dan pola yang dibuat oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut.

Seorang kontraktor yang menjadi rekanan di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan, diwajibkan mengikuti aturan main yang dibuat oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut.

Dan kondisi ini sampai sekarang belum diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski sudah melakukan koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah).

Para kontraktor tersebut tidak bisa menolak, apalagi melawan. Jika menolak atau melawan, voucher kerjaan (proyek) yang didapat akan hilang. Parahnya lagi, para kontraktor wajib mengeluarkan uang di depan sebelum melaksanakan pekerjaan (proyek APBD).

Bagaimana itu terjadi? para kontraktor yang mendapat voucher proyek wajib melaporkannya dan membayar sejumlah uang di depan dengan besaran 7,5 persen ke kelompok tertentu yang berada di suatu tempat yang dirahasiakan.

Untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek, para kontaraktor wajib melengkapi administrasi di depan antara lain uang untuk perusahaan (CV atau PT) 2,5 persen, uang untuk pengamanan 2,5 persen dan uang untuk PQ 2,5 persen.

Jika uang itu tidak disiapkan di depan bakalan voucher proyek yang didapat pasti hilang. Untuk kontraktor yang baru menjadi rekanan 7,5 persen, jika sudah yang pemain lama cukup 3,5 persen di depan.

Oknum dan kelompok tertentu yang menentukan CV atau PT sebagai perusahaan pemenang tender proyek yang dikerjakan, bukan pokja pengadaan barang/jasa. Dahsyat kan?

Belum lagi 10 persen harus disetorkan untuk kepala dinas, dan 7 persen untuk biaya adminstrasi para PNS di dinas tersebut. Pengeluaran itu semua totalnya menjadi 24,5 persen dan itu adalah ilegal.

Bagaimana kualitas infrastruktur di Kota Medan, mau bagus jika selama ini sistem itu yang terjadi pada proses pembangunan. KPK sendiri tidak mengetahui hal ini. Apakah KPK benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. (art/drc)

Editor: admin

T#g:abpd medandinas bina marga medandinas perkim medankorupsi apbdkpkpemko medan
Berita Terkait
  • Jumat, 19 Jan 2018 15:52

    Target KPK Juga Pihak Swasta dan Pejabat BUMD Sumut

    Jika hanya 46 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang akan diperiksa dan ditahan, lanjut Rosisyanto, KPK sama artinya belum memberi keadilan dalam proses hukum tersebut.

  • Jumat, 19 Jan 2018 00:50

    Dua Kali Mangkir, Kejatisu Kembali Panggil Tersangka Edita Siburian

    Dalam kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur Pemerintah Desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 senilai Rp 40,8 miliar, Edita Siburian juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak ditahan.

  • Jumat, 19 Jan 2018 00:25

    Bayar Rp 5000, Kata Jukir Karcis Parkir Habis

    Kebocoran PAD dari sektor parkir sangat mungkin terjadi pada Dinas Perhubungan Pemko Medan. Pasalnya, para juru pakir (jukir) mengaku karcis parkir telah habis.

  • Kamis, 18 Jan 2018 23:52

    Maringan dan Syaiful Buka-bukaan Soal Fee ke OK Arya

    Maringan Situmorang terdakwa kasus suap mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain mengakui sudah dilarang keluarganya menjadi rekanan di pemerintahan di Sumatera Utara.

  • Kamis, 18 Jan 2018 23:35

    Karcis Parkir di RSU Pringadi Medan Pakai Perda 2011

    Karcis parkir dengan Perda No. 10 Tahun 2011 beredar di Rumah Sakit umum (RSU) Pirngadi Medan. Padahal, Pemko Medan sudah mengeluarkan karcis parkir dengan Perda tahun 2014.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir