Bank Sumut
  • Home
  • Under Cover
  • Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

Oleh: Muhammad Artam
Minggu, 10 Des 2017 01:27
Dibaca: 1.425 kali
drberita/ilustrasi
Pemerintah Kota Medan.
Bobby Nasution Center
DINAMIKARAKYAT - Khusus di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan, Kelompok Kerja (Pokja) tidak bersifat independen. Saat ini masih berlaku pola (sistem) lama yang membuat dugaan korupsi tetap terjadi pada APBD Pemko Medan.

Kondisi ini diketahui dari pengakuan sejumlah kontraktor proyek khususnya yang menjadi rekanan di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa, dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang menjadi payung hukum penggunaan APBD, hanya menjadi 'kitab suci'.

Keberadaan pokja pengadaan barang/jasa yang seharusnya independen sangat tidak berarti di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan. Keberadaan mereka di Pemko Medan hanya sebagai pelengkap dari peraturan yang dibuat.

Bayangkan jika kondisi ini terjadi berpuluh tahun, berapa banyak uang rakyat yang hilang dicuri oleh oknum dan kelompok tertentu. Para kontraktor yang menjadi rekanan di dua SKPD tersebut pasti membenarkan hal ini.

Para ASN yang ditunjuk menjadi anggota pokja hanya makan gaji buta dengan sisten dan pola yang dibuat oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut.

Seorang kontraktor yang menjadi rekanan di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan, diwajibkan mengikuti aturan main yang dibuat oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut.

Dan kondisi ini sampai sekarang belum diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski sudah melakukan koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah).

Para kontraktor tersebut tidak bisa menolak, apalagi melawan. Jika menolak atau melawan, voucher kerjaan (proyek) yang didapat akan hilang. Parahnya lagi, para kontraktor wajib mengeluarkan uang di depan sebelum melaksanakan pekerjaan (proyek APBD).

Bagaimana itu terjadi? para kontraktor yang mendapat voucher proyek wajib melaporkannya dan membayar sejumlah uang di depan dengan besaran 7,5 persen ke kelompok tertentu yang berada di suatu tempat yang dirahasiakan.

Untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek, para kontaraktor wajib melengkapi administrasi di depan antara lain uang untuk perusahaan (CV atau PT) 2,5 persen, uang untuk pengamanan 2,5 persen dan uang untuk PQ 2,5 persen.

Jika uang itu tidak disiapkan di depan bakalan voucher proyek yang didapat pasti hilang. Untuk kontraktor yang baru menjadi rekanan 7,5 persen, jika sudah yang pemain lama cukup 3,5 persen di depan.

Oknum dan kelompok tertentu yang menentukan CV atau PT sebagai perusahaan pemenang tender proyek yang dikerjakan, bukan pokja pengadaan barang/jasa. Dahsyat kan?

Belum lagi 10 persen harus disetorkan untuk kepala dinas, dan 7 persen untuk biaya adminstrasi para PNS di dinas tersebut. Pengeluaran itu semua totalnya menjadi 24,5 persen dan itu adalah ilegal.

Bagaimana kualitas infrastruktur di Kota Medan, mau bagus jika selama ini sistem itu yang terjadi pada proses pembangunan. KPK sendiri tidak mengetahui hal ini. Apakah KPK benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. (art/drc)

Editor: admin

T#g:abpd medandinas bina marga medandinas perkim medankorupsi apbdkpkpemko medan
Berita Terkait
  • Jumat, 28 Feb 2020 11:37

    KPK Eksekusi Anwar Fuseng Padang ke Lapas Medan

    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan kepada terpidana Anwar Fuseng Padang.

  • Kamis, 27 Feb 2020 15:04

    Kejatisu Terima Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Kosong di Kota Tanjungbalai

    Dugaan korupsi pengadaan tanah kosong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kota Tanjungbalai, tahun 2017, mendapat respon dari Kejatisu dan akan ditindaklanjuti.

  • Kamis, 27 Feb 2020 10:50

    Belum Juga Ketangkap, KPK Geledah Rumah Ibu dan Adik Istri eks Sekretaris MA

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pencarian DPO eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dengan menggeledah rumah ibu dan adik dari istrinya di Tulungagung dan Surabaya, Jawa timur.

  • Rabu, 26 Feb 2020 12:03

    Mantan Kepala Dinas PUPR Tanjungbalai Mangkir dari Panggilan Kejari

    Mantan Kepala Dinas PUPR Kota Tanjungbalai M mangkir dari panggilan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungbalai Asahan dan kasus dugaan korupsi pengadaan LPJU tahun anggaran 2018.

  • Rabu, 26 Feb 2020 11:07

    Akhyar Gembira Bisa 'Ngopi Bareng' Kajati Sumut

    Dalam dialog yang dipandu Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdako Medan Musaddad Nasution, camat dan lurah bertanya tentang kewenangan mereka mengeluarkan surat keterangan silang sengketa dan ahli waris.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir