Bank Sumut
  • Home
  • Under Cover
  • Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

Oleh: Muhammad Artam
Minggu, 10 Des 2017 01:27
Dibaca: 896 kali
drberita/ilustrasi
Pemerintah Kota Medan.
DINAMIKARAKYAT - Khusus di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan, Kelompok Kerja (Pokja) tidak bersifat independen. Saat ini masih berlaku pola (sistem) lama yang membuat dugaan korupsi tetap terjadi pada APBD Pemko Medan.

Kondisi ini diketahui dari pengakuan sejumlah kontraktor proyek khususnya yang menjadi rekanan di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa, dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang menjadi payung hukum penggunaan APBD, hanya menjadi 'kitab suci'.

Keberadaan pokja pengadaan barang/jasa yang seharusnya independen sangat tidak berarti di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan. Keberadaan mereka di Pemko Medan hanya sebagai pelengkap dari peraturan yang dibuat.

Bayangkan jika kondisi ini terjadi berpuluh tahun, berapa banyak uang rakyat yang hilang dicuri oleh oknum dan kelompok tertentu. Para kontraktor yang menjadi rekanan di dua SKPD tersebut pasti membenarkan hal ini.

Para ASN yang ditunjuk menjadi anggota pokja hanya makan gaji buta dengan sisten dan pola yang dibuat oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut.

Seorang kontraktor yang menjadi rekanan di Dinas Bina Marga dan Dinas Perkim Medan, diwajibkan mengikuti aturan main yang dibuat oleh oknum dan kelompok tertentu tersebut.

Dan kondisi ini sampai sekarang belum diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski sudah melakukan koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah).

Para kontraktor tersebut tidak bisa menolak, apalagi melawan. Jika menolak atau melawan, voucher kerjaan (proyek) yang didapat akan hilang. Parahnya lagi, para kontraktor wajib mengeluarkan uang di depan sebelum melaksanakan pekerjaan (proyek APBD).

Bagaimana itu terjadi? para kontraktor yang mendapat voucher proyek wajib melaporkannya dan membayar sejumlah uang di depan dengan besaran 7,5 persen ke kelompok tertentu yang berada di suatu tempat yang dirahasiakan.

Untuk mendapatkan dan mengerjakan proyek, para kontaraktor wajib melengkapi administrasi di depan antara lain uang untuk perusahaan (CV atau PT) 2,5 persen, uang untuk pengamanan 2,5 persen dan uang untuk PQ 2,5 persen.

Jika uang itu tidak disiapkan di depan bakalan voucher proyek yang didapat pasti hilang. Untuk kontraktor yang baru menjadi rekanan 7,5 persen, jika sudah yang pemain lama cukup 3,5 persen di depan.

Oknum dan kelompok tertentu yang menentukan CV atau PT sebagai perusahaan pemenang tender proyek yang dikerjakan, bukan pokja pengadaan barang/jasa. Dahsyat kan?

Belum lagi 10 persen harus disetorkan untuk kepala dinas, dan 7 persen untuk biaya adminstrasi para PNS di dinas tersebut. Pengeluaran itu semua totalnya menjadi 24,5 persen dan itu adalah ilegal.

Bagaimana kualitas infrastruktur di Kota Medan, mau bagus jika selama ini sistem itu yang terjadi pada proses pembangunan. KPK sendiri tidak mengetahui hal ini. Apakah KPK benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. (art/drc)

Editor: admin

T#g:abpd medandinas bina marga medandinas perkim medankorupsi apbdkpkpemko medan
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Minggu, 22 Jul 2018 16:33

    PD Pasar Jadi Polemik Pembahasan Pansus LKPJ 2017 DPRD Medan

    Persoalan PD Pasar Kota Medan menjadi polemik. Pansus LKPJ 2107 DPRD Medan menilai Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Rusdy Sinuraya kurang bijak.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir