Bank Sumut

Ngaku Anggota BIN, OK Fadli Bisa Atur Suara di KPU

Oleh: Artam
Jumat, 16 Agu 2019 23:37
Dibaca: 1.622 kali
drberita/istimewa
Oka dan May.
Bobby Nasution Center
DRBerita - Praktek jual suara di Pemilihan Legislatif 2019 ternyata bukan isapan jempol. Harga satu suara dijual senilai Rp 65 ribu. Praktek politik hitam ini terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan kabupaten kota. 

Malam itu di sebuah kafe di Jalan Kapten Muslim, Kawasan Gaperta, Medan. Sumber bertemu dengan seorang pria bernama OK Fadli. Pertemuan itu untuk membicarakan suara yang mau dijual ke Caleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sumut 3. Yaitu Kota Binjai, Siantar, Tanjungbalai, Kabupaten Langkat, Tanah Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Batubara dan Asahan.  

OK Fadli yang akrab disapa Oka, malam itu datang bersama rekannya. Penuh canda dan tawa, Oka mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN). Kesepakatan pun dibuat dengan Oka yang tinggal di Komplek Perumahan Bumi Asri Medan. 5000 suara diminta muncul (pindah ke caleg) setelah pleno KPU Sumut selesai. Jika tidak muncul, kata Oka uang akan kembali.

Oka kemudian meminta uang Rp 325 juta sebagai biaya beli 5000 suara. Sebagai tanda jadi, Oka meminta Rp 25 juta. Uang itu katanya untuk biaya operasional dirinya bersama rekan-rekannya. Pertemuan pun bubar dan berlanjut beberapa jam kemudian.

Malam itu, Minggu 5 Mei 2019, satu hari sebelum pleno KPU Sumut, di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau, Medan, dilaksanakan. Pertemuan berlanjut di Warung Garut, Jalan Kaswari, Kawasan Setia Budi Medan.

Di Warung Garut, Oka dan rekannya sudah menunggu. Malam itu waktu sudah hampir pukul 24.00 WIB. Uang Rp 25 juta pun diberikan ke Oka. Tidak ada tanda bukti penyerahan uang. Karena percaya Oka anggota BIN. Pertemuan malam itupun bubar. 

Esok harinya melalui telepon seluler 0822 7665 8777 dan 0813 9791 4999, Oka kembali meminta uang sisa Rp 300 juta. Uang diberikan Rp 100 juta ke Oka melalui rekening BNI milik rekannya. Hari itu, Senin 6 Mei sekira pukul 14.45 WIB, di Jalan Pemuda, bukti transfer ke rekening BNI Nomor: 05066 10058 a/n Hayatisna May Peita.  

Oka mengaku saat itu dia sedang berada di Banda Aceh. Ia mengaku lagi ada tugas di sana. Sehingga uang itu dimintanya dikirim melalui rekening BNI milik rekannya May. Pengakuan Oka, suara 5000 sudah siap digeser ke caleg. Uang yang ditransfer untuk membayar suara caleg yang partainya tidak lolos ke senayan.

Eseoknya, Selasa 7 Mei, Oka sudah kembali ke Medan. Sekira pukul 14.00 WIB, saat itu bulan Suci Ramadhan. Oka kembali meminta uang Rp 200 juta. Uang diberikan di Warung Mangkal, Jalan Amir Hamza, Griya Doom, masih Kawasan Gaperta. Uang langsung diterima Oka tetapi kemudian diserahkannya ke rekannya untuk ditransfer ke rekening BNI a/n Hayatisna May Peita. Genap uang Rp 325 juta untuk 5000 suara diterima Oka.

Esoknya, Rabu 8 Mei, hari ketiga pleno KPU Sumut di Hotel JW Mariot, Oka memastikan suara sudah siap dipindahkan. Katanya tinggal menunggu esok hari, Minggu 8 Mei, hari terakhir pleno KPU Sumut. Namun pada hari itu, demo terjadi di depan Hotel JW Mariot. Berlanjut lagi esok harinya di Kantor Bawaslu Sumut. Pleno pun ditunda dan diperpanjang harinya. Kemudian pleno pindah ke Hotel Santika, sebelah Kodim 0201/BS Medan.

Oka juga memberikan daftar 10 nama caleg yang suaranya sudah dialihkan. Ketika didesak pastinya suara sudah pindah, Oka mengatakan sudah beres. Uang Rp 325 juta, kata Oka sudah didistribusikannya kepada Ketua KPU Sumut, dan Ketua KPU kabupaten kota Dapil Sumut 3, untuk pengamanan 5000 suara.

Malam harinya kembali berjumpa dengan Oka dan rekan-rekannya. Di malam itu, Oka mulai berubah bicaranya. Ia mengatakan siap membantu proses pengawalan suara sampai ke KPU RI dan Mahkamah Konstitusi (MK), bersama dengan rekan-rekannya. Oka kemudian memberikan selembar kertas melalui whatapp yang diterimanya dari rekannya. Ternyata kertas itu contoh surat kuasa. Dalam surat kuasa itu tertulis nama seorang pengacara Syahrianto SH, untuk dibuat caleg yang memesan suara. 

Oka tak jelas memberikan alasan mengapa pakai surat kuasa. Ia mengatakan hanya untuk memastikan suara aman sampai KPU RI dan MK di Jakarta. Nanti, kata Oka sudah ada rekannya yang mengatur di KPU RI dan MK. Yang penting caleg yang mesan suara aman dan duduk di gedung senayan jakarta, kata Oka.

Sampai pada hari terakhir pleno, Sabtu 11 Mei, di Kantor KPU Sumut, Jalan Perintis Kemerdekaan, dekat dengan Kantor Polrestabes Medan, ternyata 5000 suara yang dijual Oka tidak muncul ke caleg yang memesan. Oka mulai menghubungi rekannya. Sampai pada pukul 02.00 WIB, Minggu dini hari, tidak ada keputusan dari Oka.

Besoknya, Oka berangkat ke Siantar untuk menjumpai temannya, pemilik rekening BNI. Malam harinya kembali bertemu dengan Oka bersama dua rekannya Hayatisna May Peita alias May dan Harmaini di Pos Kopi, Jalan Karya Wisata, Medan Johor. May terlihat diam saja, yang banyak bicara hanya Harmaini.

Dari keterangan Harmaini, terungkap teranyata 5000 suara tidak bisa dialihkan ke caleg. Alasannya, Ketua KPU Sumut dan Ketua KPU kabupaten kota hanya bisa membantu melalui PHPU (Perselisihan Hasil Pemilu Umum), makanya selembar kertas yang dikirim ke Oka itu untuk kuasa dalam proses di KPU RI dan MK.

Suasan panas. Kesepakatan yang dibuat tidak ditepati. Oka janji uang kembali. Ia minta waktu untuk mengembalikan uang. Tetapi sampai saat ini apapun tidak terjadi. Jangankan uang Rp 325 juta kembali, Oka malah menantang, dirinya tidak takut apalagi hanya diberitakan di media.

Kata Oka, di sebuah kafe di Jalan Setia Budi, silahkan saja diberitakan. Uangnya semua sudah dibagi-bagi. Total yang ditransfer ke May sebesar Rp 245 juta. "Silahkan saja diberitakan, uangnya dengan mereka. Sudah dibagi ke Ketua KPU Sumut dan Ketua KPU di kabupaten kota," cetusnya.

Harmaini yang merupakan tokoh pemuda di Kota Siantar, ketika dihubungi mengakui antara Oka dan May yang ternyata tokoh agama di Siantar Simalungun, adalah satu tamatan pesantren. "Mereka yang abang tau satu pesantren. Abang kenal Oka dari Pak May," ucap Harmaini.

Oka mengaku anggota BIN, banyak mengenal tokoh dan pejabat di Sumut. Ia mengaku dekat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Fachruddin Siregar, Kepala Kepolisian Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto. Dekat dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan lebih dekat lagi dengan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah.

Ia juga mengaku bergabung di Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumatera Utara. Banyak kata Oka, caleg yang dibantunya lolos di Pileg 2019, ada di tingkat provinsi dan kabupaten kota. (art/drc)

Editor: admin

T#g:anggota binbadan intelijen negaraBINkpu ripileg 2019pilpres 2019
Berita Terkait
  • Senin, 24 Feb 2020 14:35

    Penipu Modus Hipnotis, Warga Berengam Binjai Ditangkap di Medan

    Penipuan itu diduga dilakukan oleh Nurhayati di Jalan Gatot Subroto, Tomang Elok, hingga lampu merah dekat Mal Manhattan, Kecamatan Medan Sunggal, Minggu 23 Februari 2020. Nurhayati diduga melakukan aksinya dalam angkot.

  • Minggu, 26 Jan 2020 16:54

    Tak Mampu Redam Isu Babi, Gubsu Baiknya Copot Azhar dan Binsar

    Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi sebaiknya mencopot Azhar Harahap dan Binsar Situmorang dari jabatannya sebagai kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), karena tidak mampu meredam isu babi.

  • Selasa, 21 Jan 2020 21:09

    Alasan Pembebasan Lahan Pemko Medan, Perawatan Jalan APBD Sumut Perpanjang 50 Hari

    Proyek perawatan jalan di Kota Medan terpaksa diperpanjang masa penyelesiannya sampai 50 hari kedepan. Alasannya, karena ada pembebasan lahan yang belum selesai dilakukan Pemko Medan.

  • Jumat, 10 Jan 2020 02:47

    KPK Tetapkan Komisioner KPU, Politikus PDIP & Mantan Anggota Bawaslu Jadi Tersangka

    Dua tersangka yang merupakan pihak penerima suap adalah komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina yang merupakan orang kepercayaan Wahyu. Sedangkan dua tersangka pemberi suap adalah Harun Masiku yang merupakan politikus PDIP, dan Saeful.

  • Senin, 21 Okt 2019 19:19

    Syahri Damanik, Ketua KNPI Tebingtinggi Terpilih

    Sekira tiga puluh OKP menjadi peserta dan peninjau dalam Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Tebingtinggi dengan bukti mandat dan dukungan yang diberikan kepada panitia musda.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir