Bank Sumut

Mafia Tanah Kuasai Lahan Eks HGU PTPN, BPN Dimana?

Oleh: Artam
Sabtu, 10 Agu 2019 16:25
Dibaca: 1.147 kali
drberita/istimewa
Surat Gubernur Sumatera Utara.
Bobby Nasution Center
DINAMIKARAKYAT - Puluhan hektare lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II, di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, dikuasai oleh para mafia tanah. Masyarakat yang menerima kuasa pelepasan pun harus menahan amarah.

Lahan eks HGU yang dilepas dan diserahkan pemerintah kepada masyarakat itu luasnya 40 haktare. Lahan eks HGU PTPN II itu berada di Pasar VI, Kebun Sampali. Para mafia tanah menguasai lahan tersebut dibantu oleh oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sejak tahun 2007 lalu, pemerintah telah melepas dan menyerahkan lahan eks HGU tersebut kepada masyarakat, melalui kuasanya bernama Muhibuddin dan M. Salik.

Bukti pelepasan dan penguasaan lahan yang diberikan tertulis jelas dalam surat Bupati Deliserdang No. 593/100 tertanggal 10 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Bupati Drs. H. Amri Tambunan.

Tidak hanya itu saja, masyarakat juga mendapatkan surat dari Gubernur Sumatera Utara, No. 593/960 tertanggal 19 Februari 2007 yang ditandatangni oleh Gubernur Drs. Rudolf M. Pardede. Surat Gubernur Sumatera Utara itu isinya memperjelas surat Bupati Deliserdang. Prihal tentang pengaturan pemanfaan tanah.

Isinya; Dalam surat Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provsu, No. 570-1576 tertanggal 6 september 2005, dijelaskan bahwa tanah tersebut (40 hektare) adalah tanah yang dituntut oleh saudara Alm. Erwin Siregar/M. Salik (kuasa masyarakat), adalah bekaas HGU PTPN II yang tidak diberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usahanya sesuai SK BPN No. 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002.

Seiring berjalannya waktu hingga sampai pada tahun 2019, lahan eks HGU PTPN II yang diserahkan dan dilepas kepada masyarakat seluas 40 haktare itu kini telah dikuasai oleh para mafia tanah. Mafia tanah itu bernama Al.

Alwi ternyata tidak bekerja sendiri, ia mendapat dukungan dari mafia tanah lainnya berinisial TS. Bersama TS, Al bekerja sama dengan mafia tanah lainnya lagi.

Eks HGU PTPN II seluas 40 haktare itupun berhasil mereka kuasai. Dalam aksinya Al dan TS mendapat dukungan dari oknum PTPN II, yaitu mantan Direktur Utama Batara Nasution, mantan Direktur SDM Sipayung, pihak SPBUN berinisial DG. Dari pihak Kanwil BPN Sumut yaitu mantan Kepala Bidang Pengukuran Jadi Utama.

Al dan TS akhirnya mendapatkan lahan eks HGU PTPN II di Dusun VI, Desa Sampai, seluas 18 haktare, dari luas lahan 40 haktare. Sisa lahan 22 haktare itupun juga dikuasai oleh salah satu pihak kampus ternama di Kota Medan. Kampus itu milik dari organisasi besar di Indonesia.

Lahan-lahan yang telah dikuasai oleh para mafia tanah itu kini telah dikelilingi tembok-tembok tinggi. Dan tak seorang pun dari masyarakat yang mendapatkan lahan eks HGU PTPN II selusa 40 haktare itu. Masyarakat tak berdaya melawan para mafia tanah.

M. Salik dan Muhibuddin berencana akan membawa kasus mafia tanah eks HGU PTPN II selusa 40 haktare itu kejalur hukum. Hal itu jika tidak ada itikad baik dari para mafia tanah. Karena surat-surat asli pelepasan dan penguasaan lahan eks HGU PTPN II dari pemerintah ada pada M. Salik dan Muhibuddin. (art/drc)

Editor: admin

T#g:bpnbpn sumuteks hgu ptpn 2mafia tanahmafia tanah alwimafia tanah tamin sukardiptpn 2
Berita Terkait
  • Selasa, 14 Jan 2020 13:20

    Kuasa Hukum Warga Blok Terbang Minta Presiden Jokowi Berikan Keadilan

    Paguyuban Warga Blok Terbang, Desa Pasir Tanjung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, memohon keadilan kepada Presiden Jokowi untuk memperoleh ganti rugi tanah seluas 65 hektar yang saat ini terimbas oleh Proyek Nasional Waduk Karian.

  • Selasa, 24 Sep 2019 09:43

    Kepung Gedung DPRD Sumut, Ratusan Massa di Medan Tolak RUU Pertanahan

    Ratusan massa dari Sekretariat Bersama Reforma Agraria (Sekber RA) Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Mereka mengepung gedung dewan Sumut agar aspirasinya diterima.

  • Selasa, 10 Sep 2019 22:33

    Gubernur Sumut Jangan Membisu Lahan Negera Dirampok Mafia Tanah

    Massa yang kurang lebih 500 orang itu mengatasnamakan Kelompok Tani Menggugat (KTM), Forum Rakyat Bersatu (FRB) Sumut dan Komite Revolusi Agraria (KRA) yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu (KRB).

  • Rabu, 21 Agu 2019 23:26

    Masyarakat Penggarap Telaga Dingin Bawa Bukti Tanaman ke Polda Sumut

    Merasa kesal, massa pengunjukrasa kemudian membuang bukti batang pohon yang dibawa di depan Kantor SPKT Polda Sumut. Massa lalu membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

  • Kamis, 04 Jul 2019 19:20

    Ganti Rugi Rp 39 Miliar: Tangkap Kepala BPN Sumut

    Massa menuntut agar kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Bambang Priono ditangkap karena tidak mau mengembalikan uang ganti rugi sebesar Rp 39 miliar kepada pihak pengadilan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir