Bank Sumut
  • Home
  • Under Cover
  • Kasus Mantan Bupati Asahan di Polda Sumut Dilapor ke Kompolnas

Kasus Mantan Bupati Asahan di Polda Sumut Dilapor ke Kompolnas

Kamis, 22 Okt 2015 18:37
Dibaca: 1.127 kali
istimewa/drc
Laporan ke Kompolnas.

DINAMIKARAKYAT.COM, Kisaran - Pelapor kasus dugaan korupsi mantan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, M. Afifuddin Gurning, melaporkan Polda Sumut ke Kompolnas, karena alasan tidak profesional.

"Polda Sumut kita laporkan ke Kompolnas. Kita butuh polisi profesional, bukan seperti penyidik kasus alih lahan Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum (PMDU) Asahan," ucap Afifuddin, Kamis (22/10/2015).

Laporan tersebut dibuatnya berdasarkan surat SP2HP Nomor: K/139/IX/2015/Ditreskrimus yang dikeluarkan Polda Sumut untuk menghentikan kasus dugaan korupsi alih lahan yayasan PMDU yang dilakukan mantan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang.

"Surat SP2HP dari Polda Sumut ini baru saja saya terima pada tanggal 2 Oktober 2015 lalu," jelasnya.

Menurut Afifuddin, dalam uraian SP2HP Polda Sumut semakin menambah keyakinan dirinya bahwa adanya praktek mafia hukum yang sangat nyata, yang bertujuan untuk melepaskan terlapor (Taufan Gama Simatupang) dari jerat hukum dengan cara-cara yang tidak sepantasnya.

Kata Afifuddin, bahwa isi surat SP2HP menyatakan bahwa penyelidikan kasus tipikor penyerobotan tanah (pahan) asset negara yang saya laporkan belum dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dengan beberapa alasan dan pertimbangan hukum.

"Namun sebagai saksi pelapor, apa yang diuraikan penyidik dalam SP2HP tersebut banyak sekali terdapat kejanggalan dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya," sebutnya.

Ada beberapa kejanggalan dalam SP2HP, kata Afifuddin, di antaranya nomor SP Lidik yang menjadi rujukan dalam surat SP2HP (SP.Lidik/235/VIII/2015/Ditreskrimsus tanggal 10 Agustus 2015) berbeda dengan nomor SP Lidik (SP.Lidik/158/V/2015/Ditreskrimsus, tanggal 26 Mei 2015) yang diterbitkan sewaktu penyidik meminta penjelasan dari pihak BPN Asahan untuk kasus dan pengaduan yang sama.

"Ada 10 poin kejanggalan yang saya temukan dan laporkan ke Kompolnas, sebagai rujukan untuk memeriksa penyidik Polda Sumut yang menangani kasus alih lahan yayasan PMDU Kisaran," katanya.

SP2HP yang diterima pelapor M. Afifuddin Gurning bernomor: K/139/IX/2015/Ditreskrimsus, tanggal 29 September 2015 ditandatangani oleh Kasubdit Tipikor AKBP Frido Situmorang, dan penyidik Kompol Malto S. Dautan. (art/drc)     
 


T#g:kompolnaskorupsilahantanah
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Minggu, 01 Jul 2018 23:03

    PWRI Medan Sebut Keluarga Mantan Direksi PTPN2 Terlibat Mafia Tanah

    Penyelesaian permasalah HGU diperpanjang seluas 56.341,85 hektar dan lahan HGU yang tidak diperpanjang seluas 5.873,06 hentar terindikasi ada keterlibatan mafia tanah bermainan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir