Bank Sumut

Ini Daftar Penyertaan Modal Pemprov Sumut ke 8 BUMD

Kamis, 06 Agu 2015 18:45
Dibaca: 3.196 kali
ilustrasi/drc
Bank Sumut

DINAMIKARAKYATCOM, Medan - Kejaksaan Agung terus memburu para koruptor APBD Sumut. Mulai kasus bansos, bantuan daerah bawahan (BDB) hingga penyertaan modal ke BUMD.

Kejagung telah memeriksa beberapa pejabat Pemprov Sumut, termasuk Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi. masih banyak lagi pejabat Pemprov Sumut yang akan diperiksa.

Yengku Erry mengaku dicecar 19 pertanyaan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan itu, Erry juga membenarkan bahwa banyak penerima dana bansos yang belum membuat laporan pertanggungjawaban (LPj).

"Banyak penerima yang belum memberikan LPj. Penerimanya sekitar 233 kalau tidak salah," kata Erry usai diperiksa Kejagung, kemarin (5/8/2015).

Informasi diperoleh, Kamis (6/8/2015), Kejagung juga memeriksa dugaan korupsi penyertaan modal Pemprov Sumut ke BUMD tahun 2012.

Soalnya, penyertaan modal tersebut dicairkan pada akhir Desember 2012, sebelum pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, Maret 2013.

Berikut daftar penyertaan modal Pemprov Sumut ke 8 BUMD;


PDAM Tirtanadi Rp 401.413.920.386,00

PT Perkebunan Rp 299.274.747.692,97

PT Pembangunan Sarana Prasarana Rp 15.472.830.480,02

PT Perhotelan Rp 36.672.945.493,00

PT Aneka Industri dan Jasa Rp 11.118.411.265,00

PT Bank Sumut Rp 829.843.218.520,49

PT Kawasan Industri Medan Rp 59.413.253.384,40

PT Asuransi Bangun Askrida Rp 450.000.000,00


(art/drc)

T#g:Kejaksaankorupsikpk
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Kamis, 19 Jul 2018 11:27

    26 Pasangan Ikut Nikah Gratis di Kejaksaan Agung

    Kejaksaan Agung menggelar nikah massal gratis. Ada 26 pasangan yang ikut dalam nikah massal kali ini. Acara dihadiri Jaksa Agung M Prasetyo.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir