Bank Sumut

Cerita Penyidik KPK di Kasus BDB Sumut

Minggu, 16 Agu 2015 19:18
Dibaca: 4.353 kali
ilustrasi/drc
Gedung KPK, Jalan HR Said, Jakarta Pusat.

DINAMIKARAKYATCOM, Jakarta - Korupsi fee BDB Pemprov Sumut, tahun 2013 ke 33 kabupaten kota, bukan kasus baru bagi KPK. Sejumlah anggota DPRD Sumut, khususnya priode 2009-2014 disebut sebagai penerima.

Kasus ini diusut lantaran Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho ditangkap dan ditahan sebagai tersangka kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan, Kamis (9/7/2015) lalu.

Seorang penyidik KPK dari kesatuan kepolisian berinisial I, bercerita tentang kisah tugasnya saat menyelidiki kasus korupsi fee BDB Sumut.

Saat itu, mantan Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Hidayat Batubara ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Dari situ, kasus fee BDB Sumut 7 persen (%) menjadi prioritas KPK.

"Awalnya dari OTT Bupati Madina, kita sudah tau ada fee itu, tim sadap sudah mengetahui sebelumnya ada fee menjelang Pilgubsu saat itu, kalau tidak salah," ucap Penyidik KPK berpangkat melati dua ini.

Lanjut ceritanya, dirinya ditugaskan ke Medan, Sumatera Utara, untuk mengawal penyadapan, jika ada transaksi penyerahan uang (fee) dari pejabat kabupaten kota sebagai penerima BDB ke oknum Pemprov dan anggota DPRD Sumut langsu ditangkap.

"Pembicaraan fee banyak, ada ke pejabat kantor Gubsu, juga ada ke dewan. Bupati Madina saat itu yang tertangkap bertransaksi," sebut pria ganteng berjengkot tipis ini.

Penyadapan yang dilakukan KPK bukan saja ke pejabat kantor Gubsu, tetapi juga ke anggota dewan DPRD Sumut. Sampai-sampai rumah anggota dewan yang dijadikan lokasi pertemuan disadap untuk mencari pembicara transaksi.

Kemudian, lanjut penyidik KPK, sejumlah hotel di Kota Medan juga menjadi lokasi pertemuan untuk membicarakan fee BDB oleh pejabat kantor Gubsu dan anggota dewan dengan pejabat kabupaten kota.

"Saat itu saya pernah beberapa hari stand by di dekat rumah anggota dewan, kalau tidak salah di tengah kota rumahnya, nama jalannya saya lupa, seperti nama judul lagu, ke situ bisa dari markas Brimob Polda Sumut. Tak jauh dari rumahnya ada tempat jualan semacam kios gitu, di situ saya ngendap, sampai-sampai yang punya kios bertanya saya ngapain sering di kiosnya," ucapnya.

"Lalu di hotel, saya lupa namanya, hotelnya tak jauh dari kantor Gubsu, dekat Bank Sumut, hotelnya. Di situ juga mereka membicarakan fee. Tapi tak ada transaksi uang, hanya bicara saja mereka di situ, 7 persen itu kami tau," kembali penyidik KPK katakan.

Penyadapan yang dilakukan untuk menangkap tangan suap (fee) BDB akhirnya terjadi pada Bupati Madina, saat itu pejabat (Kadis) Madina yang ditangkap tangan bersama seorang pengusaha kontraktor. Saat itu Bupati Madina (Muhammad Hidayat Batubara) ditangkap setelah pengembangan.

"Penyerahan uang yang tersadap saat itu pas pada Bupati Madina, ternyata stafnya yang disuruh menerima uang dari kontraktor, itu fee proyek dari anggaran BDB yang diterima Pemkab Madina dari Pemprov Sumut," sebut lulusan Akpol tersebut.

Setelah penangkapan itu, kasus suap (fee) BDB masuk daftar KPK dalam kasus korupsi Pemprov Sumut yang diselidik. Sampai akhirnya Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho ditangkap terkait OTT kasus suap hakim dan panitera PTUN. Kasus fee BDB kembali diusut.

"Fee BDB itu juga dinyanyin Gubsu kalian (Gatot), ditanya uang apa, itu dijawabnya, dari fee itulah, dia juga sebut bukan hanya dirinya yang terima, tetapi anggota dewan juga ada," tandasnya.

Sampai saat ini, selain korupsi dana bansos, penyertaan modal ke BUMD, dan jualbeli jabatan, korupsi (suap) fee BDB menjadi prioritas KPK untuk menjerat oknum-oknum yang terlibat sebagai penerima dari pejabat kabupaten kota.

Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho tidak mau konyol sendiri. Dirinya tak mau menanggung sendiri akibat dari perbuatan korupsi berjemaah di Sumut. Dia nyanyi menyebut sejumlah nama yang terlibat menikmati uang rakyat Sumatera Utara. (art/drc)

T#g:gubsukorupsikpk
Berita Terkait
  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Kamis, 02 Agu 2018 00:36

    Kasus Video Main Judi Sarmadan Hasibuan, Pj Gubsu: Kita tunggu hasil pemeriksaan Polisi

    Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo mengatakan lagi menunggu hasil pemeriksaan polisi untuk mengambil sikap terhadap kasus video main judi Pj Walikota Padangsidimpuan Sarmadan Hasibuan di kamar Hotel Garuda Plaza, Medan, 20 Mei 2018 malam.

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir