• Home
  • Under Cover
  • Hibah Rp 1,3 Triliun Batal Masuk ke Sumut, SPAM Regional Jadi Kenangan

Hibah Rp 1,3 Triliun Batal Masuk ke Sumut, SPAM Regional Jadi Kenangan

Selasa, 22 Nov 2016 22:53
Dibaca: 1.212 kali
dinamikarakyat.com
Gubernur Sumut Erry Nuradi.

DINAMIKARAKYATCOM - Rencana pembangunan SPAM Regional di Kota Binjai, Sumatera Utara, sampai saat ini belum ada titik terang. Padahal, anggaran sebesar Rp 1,3 triliun dari hibah pemerintahan pusat sudah disiapkan.

Informasi diperoleh mengatakan, rencana pemabangunan SPAM Regional atas usulan PDAM Tirtanadi Sumut, ke pemerintah pusat awalnya sudah rampung disetujui oleh tiga kepala daerah Mebidang untuk mengatasi masalah air bersih.

Awal tahun 2016 lalu, ketiga kepala daerah Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) tersebut sudah menandatangani kesepekatan rencana pembangunan SPAM Regional. Namun di tengah perjalanan, paska terpilihnya kepala daerah defenitif, rencana itu buyar lantaran adanya pembatalan.

Pembatalan tersebut terjadi karena Walikota Binjai M. Idham yang saat itu terpilih kembali tidak mengakui persetujuan yang dibuat oleh Pj Walikota Riadil Akhir Lubis.


Sedangkan Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang sampai saat ini tidak ada melakukan pembatalan atas rencana pembangunan SPAM Regional tersebut.

Mantan Pj Walikota Binjai Riadil Akhir Lubis mengakui hal itu pada saat acara dialog interaktif Perpres No. 62 tahun 2011 tentang Mebidangro di Hotel Garuda Plaza Medan.

Kepada peserta dialog yang tidak dihadiri oleh masing-masing kepala daerah termasuk Gubernur Sumatera Utara, Riadil menyampaikan permohonan maaf karena SPAM Regional yang rencananya mengacu pada Perpres No. 62 tahun 2011 dibatalkan oleh kelapa daerah terpilih.

"Beda kepala daerah, kebijakan juga ikut berubah. Pada saat Pj Walikota, sudah saya tandatangani persetujuan untuk pembangunan SPAM tersebut," ucap Riadil saat itu.

Padahal Riadil berharap, rencana pembangunan SPAM Regional dengan anggaran Rp 1,3 triliun dapat segera terlaksana sesuai dengan Perpres Mebidangro.

Riadil mengaku tidak menjelaskan pembatalan persetujuan Pemko Binjai atas rencana pembangunan SPAM Regional. Namun kabar yang beredar, pembatalan dilakukan karena Pemko Binjai meminta pengelolaan air ditangani oleh BUMD Pemko Binjai.

Pembatalan tersebut dianggap Gubernur Sumut Erry Nuradi sesuai yang harus dikaji ulang oleh masing-masing kepala daerah Mebidang. Ia meminta masing-masing kepala daerah Mebidang menghargai hasil kerja terdahulu.

"Intinya itu kita hargai hasil kerja, akan kita tindaklanjuti dengan memanggil masing-masing kepala daerah untuk duduk sama membicarakan rencana itu kembali," ucap Erry di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (22/11/2016).


Erry juga merasa heran jika Walikota Binjai M. Idham membatalkan rencana pembangunan SPAM Regional yang awalnya sudah ditandatangani oleh pejabat sebelumnnya.

"Terakhir kali saya ke sana (Binjai) tidak ada disampaikannya kepada saya soal itu. Nanti akan kembali kita bicarakan," sebut Erry.

Sejauh ini, sejumlah pihak menyesalkan pembatalan rencana pembangunan SPAM Regional di kawasan Mebidang, salah satunya Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari AM Sinik.

Azhari menilai masing-masing kepala daerah Mebidang tidak ada niat baik untuk memajukan pembangunan daerah.

"Sudah jelas ada payung hukum pembangunan Mebidangro, Perpres No. 62 itu, niat itu yang tidak ada dari mereka (kepala daerah). Masing-masing egois, taunya korupsi saja mereka, pembangunan tidak mau diperhatikan," cetus Azhari. (art/drc)

T#g:gubsumebidangropdamtirtanadi
Berita Terkait
  • Sabtu, 16 Jun 2018 08:22

    Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

    Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

  • Sabtu, 09 Jun 2018 03:03

    PDAM Tirtanadi Bersama Wartawan Berbagi Takjil Depan Kantor

    PDAM Tirtanadi Sumut bersama dengan wartawan menggelar kegiatan membagikan takjil berbuka puasa kepada masyarakat yang berpuasa di bulan suci ramadhan, Jumat 8 Juli 2018, sekira pukul 17:00 WIB.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Kamis, 31 Mei 2018 01:42

    IMM Sumut Imbau Masyarakat Pilih Kepala Daerah Antikorupsi dan Peduli Pemuda

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak akan lama lagi dilaksanakan, kurang dari satu bulan. Termasuk juga pilkada di Sumatera Utara, baik pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir