• Home
  • Under Cover
  • Hibah Rp 1,3 Triliun Batal Masuk ke Sumut, SPAM Regional Jadi Kenangan

Hibah Rp 1,3 Triliun Batal Masuk ke Sumut, SPAM Regional Jadi Kenangan

Selasa, 22 Nov 2016 22:53
Dibaca: 1.154 kali
dinamikarakyat.com
Gubernur Sumut Erry Nuradi.
Perindo

DINAMIKARAKYATCOM - Rencana pembangunan SPAM Regional di Kota Binjai, Sumatera Utara, sampai saat ini belum ada titik terang. Padahal, anggaran sebesar Rp 1,3 triliun dari hibah pemerintahan pusat sudah disiapkan.

Informasi diperoleh mengatakan, rencana pemabangunan SPAM Regional atas usulan PDAM Tirtanadi Sumut, ke pemerintah pusat awalnya sudah rampung disetujui oleh tiga kepala daerah Mebidang untuk mengatasi masalah air bersih.

Awal tahun 2016 lalu, ketiga kepala daerah Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) tersebut sudah menandatangani kesepekatan rencana pembangunan SPAM Regional. Namun di tengah perjalanan, paska terpilihnya kepala daerah defenitif, rencana itu buyar lantaran adanya pembatalan.

Pembatalan tersebut terjadi karena Walikota Binjai M. Idham yang saat itu terpilih kembali tidak mengakui persetujuan yang dibuat oleh Pj Walikota Riadil Akhir Lubis.


Sedangkan Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang sampai saat ini tidak ada melakukan pembatalan atas rencana pembangunan SPAM Regional tersebut.

Mantan Pj Walikota Binjai Riadil Akhir Lubis mengakui hal itu pada saat acara dialog interaktif Perpres No. 62 tahun 2011 tentang Mebidangro di Hotel Garuda Plaza Medan.

Kepada peserta dialog yang tidak dihadiri oleh masing-masing kepala daerah termasuk Gubernur Sumatera Utara, Riadil menyampaikan permohonan maaf karena SPAM Regional yang rencananya mengacu pada Perpres No. 62 tahun 2011 dibatalkan oleh kelapa daerah terpilih.

"Beda kepala daerah, kebijakan juga ikut berubah. Pada saat Pj Walikota, sudah saya tandatangani persetujuan untuk pembangunan SPAM tersebut," ucap Riadil saat itu.

Padahal Riadil berharap, rencana pembangunan SPAM Regional dengan anggaran Rp 1,3 triliun dapat segera terlaksana sesuai dengan Perpres Mebidangro.

Riadil mengaku tidak menjelaskan pembatalan persetujuan Pemko Binjai atas rencana pembangunan SPAM Regional. Namun kabar yang beredar, pembatalan dilakukan karena Pemko Binjai meminta pengelolaan air ditangani oleh BUMD Pemko Binjai.

Pembatalan tersebut dianggap Gubernur Sumut Erry Nuradi sesuai yang harus dikaji ulang oleh masing-masing kepala daerah Mebidang. Ia meminta masing-masing kepala daerah Mebidang menghargai hasil kerja terdahulu.

"Intinya itu kita hargai hasil kerja, akan kita tindaklanjuti dengan memanggil masing-masing kepala daerah untuk duduk sama membicarakan rencana itu kembali," ucap Erry di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (22/11/2016).


Erry juga merasa heran jika Walikota Binjai M. Idham membatalkan rencana pembangunan SPAM Regional yang awalnya sudah ditandatangani oleh pejabat sebelumnnya.

"Terakhir kali saya ke sana (Binjai) tidak ada disampaikannya kepada saya soal itu. Nanti akan kembali kita bicarakan," sebut Erry.

Sejauh ini, sejumlah pihak menyesalkan pembatalan rencana pembangunan SPAM Regional di kawasan Mebidang, salah satunya Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari AM Sinik.

Azhari menilai masing-masing kepala daerah Mebidang tidak ada niat baik untuk memajukan pembangunan daerah.

"Sudah jelas ada payung hukum pembangunan Mebidangro, Perpres No. 62 itu, niat itu yang tidak ada dari mereka (kepala daerah). Masing-masing egois, taunya korupsi saja mereka, pembangunan tidak mau diperhatikan," cetus Azhari. (art/drc)

T#g:gubsumebidangropdamtirtanadi
Berita Terkait
  • Senin, 09 Apr 2018 21:28

    KPK, Kapan Pemberi Suap Gatot Jadi Tersangka

    Ketua Presedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terkesan tak seimbang dalam menuntaskan kasus suap mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

  • Kamis, 05 Apr 2018 23:06

    KPK Lantik Deputi Penindakan dan Direktur Penuntutan

    Dua pejabat baru yang mengisi posisi Deputi Bidang Penindakan dan Direktur Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal dilantik, Jumat 6 April 2018.

  • Rabu, 04 Apr 2018 22:53

    Jalur Q6 dan Q7 IPA Sunggal PDAM Tirtanadi Terganggu

    Perawatan akan dilakukan pada hari Jumat malam Sabtu 6 April 2018 dimulai pukul 21.00 WIB dan diperkirakan selesai pukul 04.00 Wib dinihari Sabtu 7 April 2018.

  • Selasa, 27 Mar 2018 01:49

    Kata Anggota DPR RI, Kalau Bukan Persoalan Tanah Bukan Kelas Djarot ke Sumut

    Kalau bukan karena tugas, sebetulnya bukan kelas Djarot Saiful Hidayat. Sudah pernah Walikota Blitar 2 periode, menjadi anggota DPR RI, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta.

  • Selasa, 27 Mar 2018 01:14

    24 Ribu Napi di Sumut Terancam Tidak Milih di Pilkada Serentak 2018

    Sebanyak 24 ribu wargabinaan di Sumatera Utara terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serantak 2018. Hal ini dikarenakan sebagian besar narapidana (napi) tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau e-KTP.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir