Bank Sumut
Tag: #kpk
  • Jumat, 19 Jan 2018 15:52

    Target KPK Juga Pihak Swasta dan Pejabat BUMD Sumut

    Jika hanya 46 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut yang akan diperiksa dan ditahan, lanjut Rosisyanto, KPK sama artinya belum memberi keadilan dalam proses hukum tersebut.
  • Rabu, 17 Jan 2018 04:27

    KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

    Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.
  • Selasa, 16 Jan 2018 14:01

    Soal Pilgubsu Rp1,2 Triliun, Saut: Kerja KPK membawa koruptor ke pengadilan

    Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 ini menimbulkan banyak penilain, sehingga perlu adanya pengawasan ekstra agar tidak terjadi kebocoran, khususnya kepada KPK.
  • Senin, 15 Jan 2018 23:54

    DPRD Sumut: KPK Tidak Perlu Awasi Anggaran Pilgubsu

    DINAMIKARAKYAT - Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) tidak perlu mengawasi anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) seni
  • Senin, 15 Jan 2018 23:23

    Ayen Akui Terlibat Suap Karena Pertemanan

    Pemilik Showroom Mobil Sujendi Tarsono alias Ayen bersaksi untuk terdakwa Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar dalam kasus suap proyek APBD Kabupaten Batubara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 15 Januari 2018.
  • Senin, 15 Jan 2018 22:54

    Terima Fee Proyek, OK Arya Akui Bersalah

    Bupati Batubara non aktif OK Arya Zulkarnain bersaksi untuk terdakwa Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar dalam kasus suap proyek APBD Kabupaten Batubara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 15 Januari 2018.
  • Jumat, 12 Jan 2018 00:43

    OK Arya dan Tarsono Kembali Bersaksi di Pengadilan Tipikor Medan

    Penuntut umum KPK akan menghadiri langsung mantan Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain pada sidang kasus penyuapan‎ senilai Rp4,1 miliar di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 15 Januari 2018.
  • Senin, 08 Jan 2018 00:31

    Sudah 2 Tahun: KPK Diminta Tetapkan Tersangka Baru Suap Mantan Gubsu

    Sudah dua tahun berlalu kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho belum ada tersangka baru. Padahal, jumlah yang terlibat dalam kasus ini mencapai ratusan orang.
  • Kamis, 04 Jan 2018 00:30

    KPK Akan Ambilalih Kasus IPA Martubung dari Kejaksaan

    Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Martubung, tahun 2012 sebesar Rp58 miliar yang diselidiki Kejari Cabang Belawan akan diambilalih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  • Senin, 01 Jan 2018 15:41

    GAMSU Desak KPK Ungkap Penerima Suap dari Podomoro Medan

    Ketua DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin mendesak KPK segera mengusut tuntas gudaan suap pembangunan gedung Podomoro Deli City Medan, yang banyak melibatkan oknum wakil rakyat dan pejabat Pemko Medan.
  • Kamis, 21 Des 2017 21:41

    Korsupgah KPK Gagal, Hibah Bansos SPS Sumut Rp700 Juta Jadi Buktinya

    Pemberian dana hibah bansos sebesar Rp700 juta kepada Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Sumut tahun 2017, menjadi bukti gagalnya Koordinasi Supervisi Pencegahan (Koruspgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  • Senin, 18 Des 2017 22:21

    Suap Podomoro Medan Tak Tergoyahkan, KPK Diminta Segera Turuntangan

    Sampai saat ini kasus dugaan suap perizinan pembangunan gedung Podomoro Deli City Medan, tidak tergoyahkan. Meski putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sudah jelas.
  • Senin, 18 Des 2017 21:14

    Kasus Suap Mantan Gubsu: Pengusaha, PNS dan Pejabat BUMD Kapan?

    Sejauh ini kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nogroho belum maksimal penuntasannya terhadap pemberi dan penerima suap yaitu Anggota DPRD Sumut, pejabat BUMD, PNS dan pengusaha swasta.
  • Kamis, 14 Des 2017 02:54

    1 Hari, KPK Bawa OK Arya ke Pengadilan Tipikor Medan

    KPK menghadirkan OK Arya Zulkarnain, Bupati Batubara Non-aktif sebagai saksi pada sidang kasus penyuapan dengan terdakwa Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar‎ di Pengadilan Tipikor Medan.
  • Minggu, 10 Des 2017 01:27

    Perpres 54 dan Peraturan LKPP Tidak Berlaku di Pemko Medan, KPK Belum Tahu

    Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa, dan Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah) yang menjadi payung hukum penggunaan APBD, hanya menjadi 'kitab suci'.
  • Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir