Bank Sumut
  • Home
  • Suara Anda
  • Untuk Efek Jera Tindak Pidana Korupsi Hukuman Mati Harus Diperluas

Untuk Efek Jera Tindak Pidana Korupsi Hukuman Mati Harus Diperluas

Jumat, 09 Agu 2019 17:07
Dibaca: 169 kali
ilustrasi
Hukuman mati koruptor.
Bobby Nasution Center
By Kamaluddin Pane SH MH

Perbuatan korupsi tidak menunjukkan angkat penurunan baik dari segi jumlah orang atau pelaku yang  melakukan perbuatan perbuatan korupsi, maupun dari segi nilai rupiahnya. Setidaknya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir setiap minggu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan nilai yang bervariasi, baik ditingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk efek jera bagi para pelaku korupsi maka hukuman mati harus diperlakukan. Apalagi saat ini perbuatan korupsi tersebut merata dilakukan oleh para pejabat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pejabata BUMN. Ada persepsi saat ini bahwa tidak terlalu masalah dipenjara beberapa tahun asalkan mendapatan keuntungan lebih dari perbuatan korupsi.

Hukum mati harus diperluas, dan hukuman penahanan badan yang selama ini diperlakukan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 ternyata tidak memberikan efek jera kepada para pelaku. Seluruh elemen masyarakat saat ini harus mendorong pemberlakuan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi tetapi tidak hanya pada kasus korupsi saat bencana nasional, negara dalam keadaan bahaya, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sesuai Pasal 2 Ayat 2 UU No 31 Tahun 1999.

Kasus yang mencuat selama tahun 2019 ini menjelaskan kepada publik bahwa perbuatan korupsi, suap, gratifikasi menjadi lumrah. Semuanya mencengangkan publik, ada kasus BUMN yang melibatkan mantan Direktur PLN Sofyan Basir beserta para pihak pemenang tender yang saat ini sedang dalam proses persidangan. Ada pula kasus Mantan Ketuam PPP Romahurmuzi yang terkait suap jabatan di Kementerian Agama. Kasus maskapai penerbangan PT Garuda yang melibatkan Mantan Direktur Emirsyah Satar, dan puluhan kepala Daerah yang ditangkap KPK dalam beberapa tahun belakangan ini.

Ragam jabatan yang melakukan perbuatan di atas memberikan kesimpulan bahwa para pelaku korupsi tidak pandang bulu. Dari pejabat kelas atas, pejabat BUMN, pejabat daerah, seakan-akan semuanya aji mumpung. Mumpung masih menjabat, mumpung masih bisa dilakukan. Tentunya ini karena adanya peluang dan ada keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak berbahaya bagi kehidupan pribadi pelaku korupsi.

Bahwa efek pemberitaan di media sebagai koruptor, efek menggunakan baju rompi berwarna orange dalam persidangan sama sekali tidak berguna. Tetapi memberlakukan hukuman mati mungkin memiliki imbas 'takut' dan memang terbukti beberapa negara yang memberlakukan hukuman mati berhasil menekan angka tindak pidana korupsi.

Tentunya harus ada kajian mendalam sebelum perberlakukan hukuman mati. Misalnya berapa jumlah kerugian negara dalam perbuatan korupsi. Bila perbuatan suap dengan berapa jumlahnya untuk memperoleh proyek dan jabatan sehingga dikenakan hukuman mati. Termasuk pemberlakukan prinsip 'pemutihan' sehingga sebelum perberlakukan hukum mati atas tindak pidana korupsi semua orang dianggap bersih.

Editor: admin

T#g:kamaluddin panekorupsikpk
Berita Terkait
  • Selasa, 28 Jan 2020 10:31

    UU 19/2019: Firli Cs Bukan Lagi Penyidik

    Rencana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut andil dalam mempertimbangkan pemanggilan saksi-saksi yang bakal dipanggil penyidik menuai kritik.

  • Selasa, 28 Jan 2020 10:10

    Terungkap, Rektor UIN Sumut Akui Sudah Diperiksa Jaksa dan KPK

    Hal itu diakui Saidurrahman kepada Anggota Komisi VIII DPR RI saat datang ke UIN Sumut, di Medan, pada Jumat 15 November 2019, dalam rangka kunjungan kerja untuk meninjau Proyek SBSN senilai Rp 90 miliar.

  • Jumat, 24 Jan 2020 23:09

    Akhirnya, KPK Periksa Sekjen PDI Perjuangan

    Pemeriksaan itu terkait sumber uang Rp 400 juta yang diterima Komisioner KPU Wahyu Setiawan, terkait kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

  • Jumat, 24 Jan 2020 22:42

    Pekan Depan Kadis Perkim Paluta Kembali Diperiksa Kejatisu

    Pekan depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) kembali memeriksa Kadis Perkim Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Makmur Harahap terkait dugaan korupsi pembelihan lahan untuk kantor pemerintahan.

  • Jumat, 24 Jan 2020 20:21

    Kejatisu Terima Dugaan Korupsi PPK Darurat Permukiman Regional Medan

    Kami yakin dan percaya Kejatisu dipimpin Bapak Amir Yanto mampu menyelesaikan persoalan tersebut di atas yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekira Rp 1,6 miliar lebih.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir