Bank Sumut
  • Home
  • Suara Anda
  • Tak Ada Lagi Jenjang Karir di PDAM Tirtanadi Sejak Dipimpin Trisno Sumantri

Tak Ada Lagi Jenjang Karir di PDAM Tirtanadi Sejak Dipimpin Trisno Sumantri

Oleh: Artam
Sabtu, 14 Sep 2019 00:40
Dibaca: 1.446 kali
drberita/istimewa
Direktur Utama PDAM Tirtanadi Trisno Sumantri.
DRberita | Jenjang karir tak lagi diperlukan untuk mendapatkan jabatan di PDAM Tirtanadi. Cukup dengan penilain dari direksi. Jika pegawai memiliki kemampuan manjerial, keahlian dalam bidang tugas dan berprestasi baik, itu sudah cukup.

Aturan itu mulai berlaku sejak Direksi PDAM Tirtanadi dipimpin oleh Trisno Sumantri. Hal itu tertuang dalam Peraturan Direksi PDAM Tirtanadi Nomor: 7/Dir/SDM/2019.

Peraturan yang baru dibuat itu dinilai sangat bertolak belakang dengan kondisi yang ada selama ini di PDAM Tirtanadi. Hak pegawai terkesan telah terkriminalisasi. Tapi apa boleh buat, pegawai harus tetap mematuhi.

Seorang pensiunan menilai peraturan yang baru itu terlalu berlebihan. Peraturan itu dinilai tidak sesuai dengan semangat BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. PDAM Tirtanadi bukan perusahaan komersil yang mengejar pendapatan, akan tetapi PDAM Tirtanadi adalah perusahaan daerah yang mengutamakan pelayanan.

"Ini yang salah Pemprovsu, mereka hanya mengutamakan PAD. Harusnya mereka sadar, perusahaan ini yang harus diutamakan itu adalah pelayanan. Mengelola air itu tidak gampang, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini yang harusnya mereka pertimbangkan," ucap Irwansyah Siregar, akhir pekan.

Menurut Irwan, selama dirinya menjadi pegawai di PDAM Tirtanadi, pengalamanlah yang paling diutamakan untuk mendapatkan jabatan. Untuk mendapatkan itu dibutuhkan proses yang cukup panjang yaitu jenjang karir. Sehingga pegawai memiliki kemampuan melayani dan mengatasi masalah.

"Orang luar melihat person-person (pegawai) Tirtanadi yang masih berkwalitas. Ini terlihat banyak pegawai-pegawai Tirtanadi yang menjadi direktur di PDAM-PDAM lain. Padahal di Tirtanadi jabatan mereka masih rendah-rendah yaitu kabag di cabang," kata Irwan.

Ini membuktikan peraturan yang ada selama itu masih baik, karena sukses menciptakan SDM pegawai dan membawa PDAM Tirtanadi menjadi perusahaan pelayanan masyarakat. "Peraturan yang baru ini belum tahu kita dampaknya. Sekali lagi saya ingatkan, Tirtanadi itu bukan perusahaan pencari pendapatan, tetapi perusahaan pelayanan," tegasnya.

Peraturan Direksi (Perdir) PDAM Tirtanadi Nomor: 7/Dir/SDM/2019 ini ditetapkan pascapelantikan Trisno Sumantri sebagai direktur utama, Fauzan Nasution sebagai direktur air limbah, Joni Mulyadi sebagai direktur air bersih dan Feby Milanie sebagai direktur administrasi dan keuangan, oleh Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, pada bulan Mei lalu.

Pasal 1 perdir yang pokoknya berbunyi; pegawai yang dinilai oleh direksi memiliki kemampuan manajerial, keahlian dalam bidang tugas dan berprestasi baik, dapat dipromosikan tanpa mengikuti jenjang karir (jabatan) dan golongan yang dimiliki berdasarkan keputusan jajaran direksi.

Revisi peraturan direksi ini bisa mengakibatkan mental pegawai rusak. Takkan ada itu kinerja tanpa ada "rewards and punishment". Sekarang yang dipikirkan pegawai-pegawai adalah bagaimana cari cara untuk pendekatan, menjilat, dan melobi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

Urutan jenjang karir di PDAM Tirtanadi secara struktural: Pegawai, Kepala Bagian Cabang, Kepala Bidang Divisi, Kepala Cabang Pemasaran/Instalasi (Ada Kelas A, B dan C berdasarkan jumlah pelanggan), Kepala Divisi Kantor Pusat.

Dulu jenjang karir jelas, malahan dari pegawai harus Asisten 2 lalu menjadi Asisten 1, walaupun gak masuk struktur tetapi harus dilewati setiap pegawai yang mau promosi menjadi kepala bagian.

Lalu setelah melewati jenjang asisten (walaupun tidak masuk struktur tapi ada tunjangan) selanjutnya tahap menjadi Kepala Bagian juga harus melewati jenjang Kepala Bagian Kelas B terlebih dahulu baru dapat menjadi Kepala Bagian Kelas A. Berbeda kelas cabang, maka tunjangan jabatan juga berbeda.

Jenjang selanjutnya setelah Kepala Bagian Kelas A maka menjadi Kepala Bidang atau Staf Divisi (ini setara Kepala Bidang yang biasanya posisi nonjob karena orang bermasalah atau saudara pejabat yang mau dikasih kursi jabatan). Tapi tetap melewati jenjang karir untuk dapat naik tahap selanjutnya.

Setelah jadi Kepala Bidang ataupun Staf Divisi maka tahap selanjutnya jadi Kepala Cabang Kelas B (Cabang Pemasaran berdasarkan jumlah pelanggan atau Cabang Instalasi berdasarkan jumlah produksi air).

Jenjang karir menjadi Kepala Cabang biasanya tahap pertama diletakkan ke tingkat zona 2 (Cabang KSO seperti Tobasa, Tapsel, Taput, Samosir, Deliserdang, Sibolangit dan Berastagi). Itu promosi untuk test kemampuan di tingkat Zona 2 baru dapat masuk ke tahap Zona 1 wilayah Medan sekitarnya.

Cabang wilayah Medan juga ada Cabang Kelas A dan Kelas B. Maka semuanya dipromosi berdasarkan jenjang karir untuk meningkatkan pengalaman menghadapi pelanggan dan permasalahan di lapangan bersama pegawai.

Menjadi Kepala Cabang itu bukan hal yang mudah dan perlu pengalaman, kalau tidak dapat bisa tergelincir seperti 4 eks Kepala Cabang Deliserdang yang sekarang masih proses penjara kasus penggelapan Rp 10,6 miliar karena kelalaian jabatan dimanfaatkan oleh oknum Kepala Bagian.

Banyak pegawai Tirtanadi berharap jenjang karir sesuai dengan kaedahnya, bukan karena deking ataupun kedekatan. Peraturan Direksi baru ini untuk pegawai yang pandai menjilat atasan.

Kepala cabang yang selama ini menanti jenjang karir dan yang sudah berpengalaman melewati Kelas B ataupun Kelas A, maka sudah apatis dan mengakibatkan kinerja turun. Kinerja menjadi nomor 100 karena perubahan peraturan direksi yang direvisi khusus diduga karena mau menaikkan orang tertentu.

Contoh promosi yang dilakukan Trisno Sumantri (TS) dengan Peraturan Direksi (Perdi) PDAM Tirtanadi Nomor: 7/Dir/SDM/2019 yang baru ini adalah Kepala Bidang langsung menjadi Kepala Divisi yaitu Teti Mahyuni, M. Rajadoli Siregar, Nurlin. Kecuali Andarianto sebagai pinpro yang sejajar dengan Kepala Divisi.

Alasan TS karena mereka berempat mempunyai sertifikat barang dan jasa untuk menjadi PPK. Tapi TS lebih memilih promosikan Kepala Bidang melewati dua jenjang karir. Jika alasan promosi Kepala Divisi (Kadiv) karena sertifikat barang dan jasa, maka Kepala Cabang No. 18, 19 dan 20 sudah lulus sertifikat barang dan jasa tetapi tidak dipromosikan jadi Kepala Divisi. (art/drb)

Editor: admin

T#g:acil lubisPDAM Tirtanaditrisno sumantri
Berita Terkait
  • Kamis, 07 Nov 2019 18:10

    Aktivis 98 Ajak Preman Intelektual Dukung KPK Bongkar Korupsi UIN Sumut

    Aktivis 98 Acil Lubis akan mengajak semua preman intelektual untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar membongkar dugaan korupsi yang terjadi di UIN Sumut.

  • Selasa, 05 Nov 2019 10:20

    Kasus UIN Sumut, Kompol Daniel: Tanya saja ke humas

    Penyidik tipikor Polda Sumut menolak menjelaskan hasil penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Sumut berbiaya puluhan miliar. Ada apa?

  • Rabu, 30 Okt 2019 01:20

    Acil Lubis Tolak Utusan Rektor UIN Sumut

    Aktivis 98 Acil Lubis mengatakan ada dua orang yang mengaku utusan dari Rektor Prof. Saidurrahman, menjumpai dirinya untuk meredam informasi kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Sumut.

  • Senin, 21 Okt 2019 20:29

    OTT Walikota Medan, Acil Lubis: KPK jangan berhenti disuap Rp200 juta

    Aktivis 98 Acil Lubis mengingatkan agar KPK menelusuri keterlibatan anggota dan mantan anggota DPRD Medan, terkait kasus suap Walikota Dzulmi Eldin dan Isa Ansyari.

  • Selasa, 15 Okt 2019 12:09

    Acil Lubis: Rektor UIN Sumut sangat berpotensi jadi tersangka

    Aktivis 98 Acil Lubis memprediksi Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Prof Saidurrahman bisa menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan suap pembangunan gedung kuliah terpadu.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir