• Home
  • Suara Anda
  • Refleksi Akhir Tahun: Proses Perizinan Podomoro Deli City Dosa Siapa?

Refleksi Akhir Tahun: Proses Perizinan Podomoro Deli City Dosa Siapa?

Minggu, 11 Des 2016 21:40
Dibaca: 820 kali
istimewa
Saharauddin.

DINAMIKARAKYATCOM - Akankah nasib Walikota Medan kali ini bakal berurusan lagi dengan penegak hukum? Ditersangkakan? dan ditahan? Tentu kita berharap kutukan ini jangan berulang. Sejatinya rakyatlah yang paling dirugikan, karena proses politik 5 tahunan yang dilalui kemaren sesungguhnya adalah bersumber dari APBD (duit rakyat).

Memang ironi, kalau duit yang begitu besar dihabiskan buat pilkada hanya menghasilkan sosok Pelayan berpangkat Walikota, tidak mempuni mengurusi kota tercinta ini, bahkan cenderung mengecewakan.

Berbagai persoalan di antaranya pelayanan publik, infrastruktur, jalan yang rusak parah, banjir karena drainase, pengelolaan sampah, limbah industri, sungai yang tercemar, pendidikan, kesehatan, taman, papan reklame dan berbagai proses perizinan terus saja menjadi sorotan masyarakat.


Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu) dan Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P 45) adalah komunitas yang konsern pada persoalan proses perizinan Podomoro Deli City Medan, terkasus ini menyita begitu besar perhatian publik.

Subtansi masalahnya dikarenakan Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan tanggal 24 Maret 2015 AN. PT. Sinar Menara Deli, dipastikan telah menabrak Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Ritribusi Izin Mendirikan Bangunan Pasal 17 yang berbunyi setiap orang pribadi atau Badan dilarang (a) Mendirikan Bangunan tanpa IMB (b) memulai pekerjaan mendirikan bangunan sebelum diterbitkannya IMB dan (c) mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan, serta BAB VI Pelaksanaan Pekerjaan Bangunan Pasal 18 (1) Pekerjaan Mendirikan Bangunan dapat dimulai setelah IMB diterbitkan oleh Walikota (2) Pekerjaan mendirikan Bangunan harus sesuai dengan IMB yang diterbitkan.

Sedangkan diketahui bahwa Proses Pembangunan Proyek Kondomonium Podomoro Deli City Medan, sudah dimulai sejak awal tahun 2013.


Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengeluarkan Putusan Reg.No|26/G/2015/PTUN-MDN tanggal 28 Oktober 2015, bersengketa antara Yayasan Citra Keadilan sebagai Penggugat dan Walikota Medan sebagai Tergugat I dan PT. Sinar Menara Deli sebagai Tergugat II. Dalam putusan yang dimenangkan oleh Penggugat dengan amar putusan antara lain:

Pertama (1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kedua (2) Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan tanggal 24 Maret 2015 AN. PT. Sinar Menara Deli. Ketiga (3) Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan tanggal 24 Maret 2015 AN. PT. Sinar Menara Deli.

Terhadap Putusan Reg.No|26/G/2015/PTUN-MDN tanggal 28 Oktober 2015 pihak Tergugat menang pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan No. 003/B/2016/PT.TUN-MDN, yang kemudian pihak Penggugat (Yayasan Citra Keadilan) melakukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan Nomor Pemeriksaan Berkas Perkara Tingkat Banding dikirim oleh PTUN Nomor: W1-TUN1/430/AT.02.07/V/2016 tanggal 18 Mai 2016.


Terakhir proses hukum di Mahkamah Agung RI diketahui bahwa No Registrasi Perkara 274 K/TUN/2016 tanggal masuk 07 Juni 2016, tanggal distrbusi 29 Juni 2016 disidangkan pada Tim Yudisial C Hakim P1 Is Sudaryono SH.MH, Hakim P2. Dr. Irfan Facruddin SH,CN dan Hakim P3 DR. H. Supandi SH,MHum, Panitera Pengganti Joko Agus Sugianto SH, status perkara dinyatakan putus tertanggal 11 Agustus 2016 dengan amar putusan kabul kasasi, batal JF-PT.TUN, AS;CFRM JF1.

Dengan demikian maka Surat Keputusan Walikota Medan No. 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan tanggal 24 Maret 2015 AN. PT. Sinar Menara Deli dinyatakan batal dan dicabut.

Di lokasi proyek sepanjang perizinan bersengketa tetap dibiarkan terus beroprasi. Di sana terpasang plang SIMB Nomor 645/1360.K tanggal 13 Oktober 2015 an. Abu Djaja Bunyamin beralamat Jalan. Kav. Polri Blok E-1/1272 Jakarta Barat, Jenis Izin menambah Lantai Bangunan–Super Blok Hotel, Kantor, Apartemen, Mezanin Jumlah 1 unit, jumlah lantai. 14.29.31.28.3 LT

Pada tanggal 26 Juli 2016 sejumlah media memberitakan "DPRD Sepakat Bongkar Bangunan Podomoro Land".

Dalam berita tersebut dikatakan GSB bangunan terbukti melanggar roilen (jalur hijau). Kesepakatan itu diputuskan saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) antara Komisi D dan TRTB. Tapi kenyataannya sampai hari ini?????????


Belakangan Warga Kota Medan dihebohkan oleh pamer poto pejabat Pemko Medan yang diduga dalam poto tersebut ada bersama Wwalikota Medan dan Pihak Podomoro. Hal tersebut telah dilaporkan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai dugaan suap dan gratifikasi.

Bagi Gerbraksu dan kawan kawan, fakta di atas sudahlah cukup sebagai sebuah indikasi yang sangat tidak wajar. Tapi lagi-lagi ironis semua yang berwenang seolah tak berdaya dan berkompromi untuk sebuah pelanggaran.

Ini adalah closing aksi kami Warga Kota Medan untuk kasus Podomoro Deli City dan JetGate. Jika penegak hukum dan wakil rakyat pun tak mampu mengungkap konsipirasi jahat ini, maka aksi ini hanya untuk mengetuk hati nurani mereka saja, meminta mereka (legislatif dan yudikatif) bersumpah atasnama Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa bahwa mereka-mereka tidak terlibat dalam kompromi membodohi rakyat, dengan mengutak-atik aturan, atau menerima suap dari para cukong-cokong jahat, sehingga semua proses yang diduga menyimpang dibiarkan begitu saja, dengan cara menutup mata, mulut dan telinga, yang penting Podomoro bisa berdiri megah dan kokoh menjajah rakyat Indonesia khususnya Kota Medan.

Sebagai rakyat hanya bisa cukup berdoa, agar Allah SWT, Tuhan YME memberi azab setimpal, mungkin tidak sekarang, jika memang kalian berlaku tidak adil dan tidak amanah terhadap tupoksi dan wewenang kalian. Tapi kami pun mendoakan semoga kalian diberi kekuatan dan pahala jika memang sudah menjalankan amanah sebagaimana mestinya.


#Selamat_HariAntiKorupsi
Medan, 09 Desember 2016
Koordinator GERBRAkSU
Saharuddin 085210750555 


(art/drc)

T#g:kpkpodomorosaharuddinsuap
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 04:27

    KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

    Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

  • Selasa, 16 Jan 2018 14:01

    Soal Pilgubsu Rp1,2 Triliun, Saut: Kerja KPK membawa koruptor ke pengadilan

    Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 ini menimbulkan banyak penilain, sehingga perlu adanya pengawasan ekstra agar tidak terjadi kebocoran, khususnya kepada KPK.

  • Senin, 15 Jan 2018 23:54

    DPRD Sumut: KPK Tidak Perlu Awasi Anggaran Pilgubsu

    DINAMIKARAKYAT - Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) tidak perlu mengawasi anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) senilai Rp1,2 triliun.Demikian ditegaskan anggota DPRD Sumut

  • Senin, 15 Jan 2018 23:23

    Ayen Akui Terlibat Suap Karena Pertemanan

    Pemilik Showroom Mobil Sujendi Tarsono alias Ayen bersaksi untuk terdakwa Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar dalam kasus suap proyek APBD Kabupaten Batubara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 15 Januari 2018.

  • Senin, 15 Jan 2018 22:54

    Terima Fee Proyek, OK Arya Akui Bersalah

    Bupati Batubara non aktif OK Arya Zulkarnain bersaksi untuk terdakwa Maringan Situmorang dan Syaiful Azhar dalam kasus suap proyek APBD Kabupaten Batubara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 15 Januari 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir