Bank Sumut

Membangun Pariwisata dengan Aparat & Kekerasan

Jumat, 13 Sep 2019 00:32
Dibaca: 271 kali
drberita/istimewa
Aksi aparat dengan alat berat di tengah pemukiman rakyat.
Oleh: Delima Silalahi/KSPPM

DRberita| Pada hari ini, Kamis 12 September 2019, BPODT mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. BPODT bermaksud membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1900 meter dan lebar 18 meter. Pembangunan jalan tersebut merupakan bagian dari pengembangan industri pariwisata di Kawasan Danau Toba.

Bersama dengan alat berat, BPODT mengajak aparat keamanan. Seratusan masyarakat adat Sigapiton bersama KSPPM menghadang upaya memasukan alat-alat berat yang akan menggilas dan mengangkangi hak-hak masyarakat atas tanah dan hutannya.

Benterokan tak terhindarkan. Salah satu staf KSPPM yang ikut mendampingi masyarakat dipukul aparat dan mengalami luka di bagian mata kiri. Masyarakat terus bertahan sekalipun di bawah ancaman kekerasan yang bisa tampil dalam bentuk yang lebih kasar.

Kejadian ini tidak bisa diterima dan perlu diwartakan seterang-terangnya kepada semua pihak. Pertama, pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan masa depan peningkatan kesejahteraan masyarakat di KDT.

Tapi sepanjang yang diketahui, Presiden Jokowi tampaknya tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan tindakan pemukulan. Sangat perlu dipertanyakan secara sangat serius dan secara publik, apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara 'unik' lembaga ini memahami dan menginterpretasi apa yang dimaksudkan Presiden Jokowi dengan membangun Pariwisata?

Kedua, yang jauh lebih berbahaya, tindakan yang dilakukan BPODT membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku yang umumnya dilakukan Pemerintah saat akan membangun. BPODT tampaknya sedang meminjam repertoire of action yang dimiliki rezim politik Orde Baru dalam melakukan pembangunan, yakni menggunakan cara-cara militeristik atas nama pembangunan.

Sudah tentu Pemerintahan ini bukan Rezim Orde Baru, juga bukan rezim yang bertumpu pada kekerasan. Tapi tindakan BPODT sedang menegaskan sebaliknya. BPODT sedang membawa pemerintahan ini kembali ke masa-masa kelam Orde Baru, ketika pembangunan justeru berujung dengan pemukulan aparat terhadap warga, penangkapan terhadap para pemerotes dan intimidasi secara sistematis.

Ketiga, dua hal yang disebutkan di atas, membuat legitimasi dan justifikasi terhadap keberadaan BPODT perlu dipertanyakan kembali. Bukan saja lembaga ini sama sekali belum menampakkan tanda-tanda memajukan pariwisata setelah lebih dari dua tahun beroperasi, malah menimbulkan ketegangan di masyarakat, memantik banyak konflik, dan yang terakhir mempraktekan kekerasan secara terbuka.

Sementara lembaga ini beroperasi dengan uang negara yang bersumber salah satunya dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat di Sigapiton yang akan sedang diserobot tanahnya dan diperlakukan dengan kekerasan.

Keempat, pemukulan terhadap aktifis KSPPM, apapun alasannya perlu diproses secara hukum. Bahkan kehadiran aparat keamanan dalam keseluruhan upaya BPODT memasukan alat-alat berat perlu dipertanyakan secar serius. Untuk apa membawa aparat keamanan jika konon kabarnya niatnya demi kebaikan masyarakat setempat?

Bukankah membawa-bawa aparat bersumber dari kecurigaan terhadap masyarakat dan berlandaskan keyakinan di bawah sadar, bahwa tindakan membawa alat berat adalah tindakan yang sifatnya sepihak? Bukankah juga semua peristiwa ini hanya menegaskan betapa pada dasarnya semua berbasiskan pada paksaan?

Masyarakat Sigapiton dan KSPPM sangat menyanyangkan perisitiwa hari ini. Bahkan dalam alam demokrasi dan dengan kepemimpinan negara yang sangat terbuka terhadap masukan dari bawah, perilaku-perilaku koersif yang sudah ketinggalan jaman masih saja dipertahankan.

Ironinya, oleh lembaga yang begitu yakin sedang membawa kemaslahatan kepada masyarakat yang hak-haknya justeru sedang diinjak-injak. Semoga mereka sadar!

Editor: admin

Sumber: Pers Rilis

T#g:aktivis ksppmbpodtdanau tobadelima silalahiPresiden Jokowi
Berita Terkait
  • Selasa, 22 Okt 2019 19:43

    Partai Demokrat Hanya Bisa Menunggu dan Menonton

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) mengatakan Partai Demokrat hanya bisa menunggu dan menonton proses pemilihan anggota Kabinet Kerja II Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.

  • Selasa, 22 Okt 2019 19:08

    Ari Dono Jadi Plt Kapolri

    Jenderal Tito Karnavian diberhentikan dari jabatan Kapolri, Selasa 22 Oktober 2019. Penggantinya Komjen Ari Dono sebagai pelaksana tugas (Plt).

  • Senin, 21 Okt 2019 18:32

    Santripreneur Camp Angkatan 5 di The Kaldera Toba

    Ada yang berbeda di The Kaldera Danau Toba, pada hari Jumat-Minggu 18-20 Oktober 2019, Banyak tenda-tenda berdiri berisikan Santri-santri dan Mahasiswa memakai atribut kebanggaannya.

  • Rabu, 09 Okt 2019 23:44

    Kecuali Papua, 100 Persen TNI AD Kawal Pelantikan Jokowi

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan perkembangan keamanan wilayah di Indonesia menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang sangat baik.

  • Sabtu, 28 Sep 2019 12:02

    Dilema, Jokowi Sendiri & RUU KPK

    Sebuah pilihan yang sulit bagi Jokowi. Diteruskan akan berhadapan dengan mahasiswa! Tak diteruskan dengan Perppu KPK, bakal ditinggal Parpol Koalisi. Apalagi, BEM se-Indonesia menolak undangan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir