Bank Sumut
  • Home
  • Suara Anda
  • KPK Wajib Lapor ke Presiden, DPR, BPK dan Dewan Pengawas

RUU KPK Disahkan

KPK Wajib Lapor ke Presiden, DPR, BPK dan Dewan Pengawas

Rabu, 18 Sep 2019 10:40
Dibaca: 353 kali
drberita/istimewa
Rapat paripurna pengesahakn RUU KPK di Gedung DPR.
Oleh Redaksi

DRberita | Revisi Undang Undang Komisi Pemberantsan Korupsi (RUU KPP) Nomor 30 Tahun 2002 yang baru disahkan, ternyata menguntungkan Presiden, DPR, BPK plus Dewan Pengawas (DP).  Mungkin ini mau mereka, yaitu melemahkan fungsi KPK sejatinya.

Ada 21 pasal dalam UU KPK yang diubah, 6 pasal plus 1 ayat dihapus, dan 9 pasal serta 1 bab sisipan.

Pasal yang diubah yaitu pasal 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 29, 32, 33, 37, 40, 43, 45, 46, 47. Pasal yang dihapus yaitu pasal 14, 16, Pasal 19 ayat (2), 21, 22 dan 23.

Kemudian, pasal sisipan yaitu di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 10A. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 12C, dan Pasal 12D.

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yaitu Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, Pasal 37D, Pasal 37E, Pasal 37F, dan Pasal 37G.

Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 43A. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 45A. Di antara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 47A

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 69C, dan Pasal 69D. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 70A, Pasal 70B, dan Pasal 70C

Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB VA yang berbunyi tentang kedudukan Dewan Pengawas.

Beberapa pasal yang diubah dan mendapat penolakan yaitu, Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa Pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Pasal 7 Ayat 2 menjelaskan, dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden, DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kemudian, Pasal 12B ayat 1 menjelaskan penyadapan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas. Ayat 2 menjelaskan izin penyadapan berdasarkan permintaan secara tertulis. Ayat 3 menjelaskan Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan penyadapan paling lama 1 X 24 jam.

Editor: admin

T#g:Capim KPKdewan pengawas kpkdprPresiden Jokowiruu kpk
Berita Terkait
  • Jumat, 29 Nov 2019 16:17

    Polda Sumut Terima Dugaan Korupsi DPRD Deliserdang

    Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat dan Mahasiswa (GRM) Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa di depan Markas Polda Sumut, Kamis 28 November 2019.

  • Senin, 25 Nov 2019 14:04

    DPRD Sumut 50 Orang, KPK Belum Ada Tetapkan Tersangka Pejabat Pemprovsu

    Penyidikan kasus suap dan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Sumatera Utara, belum memberikan rasa keadilan. Sampai saat ini KPK belum ada menetapkan Pejabat Pemprovsu sebagai tersangka.

  • Senin, 25 Nov 2019 12:45

    Sudah Akut, LIPPSU Minta KPK Lidik Suap Eldin ke DPRD Medan

    Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari Sinik meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melidik dugaan suap Walikota Medan Dzulmi Eldin ke anggota DPRD Medan.

  • Selasa, 22 Okt 2019 19:43

    Partai Demokrat Hanya Bisa Menunggu dan Menonton

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (EBY) mengatakan Partai Demokrat hanya bisa menunggu dan menonton proses pemilihan anggota Kabinet Kerja II Presiden Joko Widodo dan Wapres Maruf Amin.

  • Selasa, 22 Okt 2019 19:08

    Ari Dono Jadi Plt Kapolri

    Jenderal Tito Karnavian diberhentikan dari jabatan Kapolri, Selasa 22 Oktober 2019. Penggantinya Komjen Ari Dono sebagai pelaksana tugas (Plt).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir