• Home
  • Suara Anda
  • Bertemu Brigjen Pol Agus Andrianto, Afif: Sepertinya bapak sudah terkontaminasi

Bertemu Brigjen Pol Agus Andrianto, Afif: Sepertinya bapak sudah terkontaminasi

Senin, 20 Nov 2017 23:56
Dibaca: 4.598 kali
drberita/istimewa
Afifuddin Gurning bersama temannya waktu aksi di depan Istana Negara, beberapa waktu lalu.
DINAMIKARAKYAT - Hampir dua tahun sudah sejak dilaporkan ke Kepolisian, kasus penggelapan lahan dan keterangan palsu dalam akta autentik yang diduga dilakukan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang masih terus mengambang di Polda Sumut.

Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Afif Gurning, anak kandung dari pelapor, merasa heran dengan kinerja Penyidik Polda Sumut yang sampai saat ini belum juga mampu menuntaskan penanganan kasus tersebut dengan Laporan Nomor: LP. 243/III/2016/Bareskrim.

Menurut Afif, kasus ini sebenarnya sangat sederhana dan terang benderang. Terlapor (Taufan Gama Simatupang) dengan menggunakan alas hak tanah yang diduga palsu telah menggelapkan lahan tanah milik Negara yang hak pakainya diberikan kepada Yayasan PMDU, sehingga kemudian terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah atas nama terlapor.

Selain dilaporkan dengan pasal penggelapan, Taufan Gama Simatupang juga dilaporkan dengan pasal 266 KUHP, karena diduga telah memberikan keterangan palsu dalam akta autentik, yaitu dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Bupati Asahan tahun 2015.

Di dalam LHKPN yang diterbitkan KPK itu, terlapor Taufan Gama Simatupang menyatakan bahwa lahan tanah seluas 1.345m2 yang dimilikinya diperolehnya dari warisan, hibah dan hasil sendiri.

Sementara dari bukti dan saksi yang ada menjelaskan bahwa lahan milik Negara itu tidak pernah dijual, dihibahkan ataupun diwariskan kepada terlapor.

Afif menduga Penyidik Polda Sumut sengaja mengulur-ulur waktu, karena sudah hampir 2 tahun belum ada kejelasan kasusnya. "Penyidik juga belum pernah mengundang Pelapor untuk menghadiri gelar perkara," ujar Afif.

"Apa karena terlapornya seorang Bupati yang punya banyak uang dan punya kekuasaan sehingga penegakan hukum menjadi tumpul?" tanya Afif.

Yang lebih mengecewakan lagi, menurut Afif, penyidik telah membuat ketidakpastian hukum bagi pelapor dan juga mengabaikan hak konstitusional pelapor dengan sengaja tidak mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada pihak pelapor.

"Sementara diketahui sejak bulan Mei 2016, kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan," kata Afif.

Afif kembali menjelaskan, sesuai ketentuan dalam KUHAP dan juga putusan MK atas permohonan uji materi perkara No. 130/PUU-XIII/2015, Penyidik diwajibkan untuk memberitahukan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Afif menceritakan, pada tanggal 3 November 2017 dirinya pernah datang ke Polda Sumut dan bertemu Dirkrimum (Kombes Pol Andi Rian R. Djajadi) dan Wakapolda Sumut (Brigjen Pol Agus Andrianto) di ruang kerja Wakapolda, untuk menanyakan perkembangan kasusnya.

Tetapi dari pertemuan itu, Afif malah jadi semakin ragu dengan keseriusan Penyidik Polda Sumut dalam menangani kasus ini.

"Banyak penjelasan dari Dirkrimum dan Wakapolda Sumut yang membuat saya geleng-geleng kepala dan akhirnya cuma bisa tertawa," ujar Afif.

Bagaimana bisa seorang jenderal bintang satu dan seorang perwira melati tiga berpendapat bahwa kasus ini bukan ranah pidana tetapi masuk ranah perdata dengan beralasan adanya UU Yayasan yang bersifat lex spesialis.

Padahal, lanjut Afif, semua orang yang mengerti hukum pasti memahami, bahwa kasus pidana penggelapan dan pemalsuan tidak bisa dikesampingkan dengan alasan adanya UU Yayasan, karena dalam proses penegakan hukumnya tidak terdapat benturan-benturan hukum.

Afif mengatakan, kedua orang pejabat teras Polda Sumut ini juga mempermasalahkan legal standing pelapor dalam kasus ini.

Afif pun menjelaskan kepada Dirkrimum dan Wakapolda Sumut, bahwa legal standing pelapor sudah clear dibahas sewaktu proses BAP pelapor oleh Penyidik Bareskrim Polri, selain itu kasus yang dilaporkan juga bukan merupakan delik aduan.

"Setelah dijelaskan, mereka berdua malah meragukan kompetensi dari penyidik yang menangani di Bareskrim Polri (AKBP Iolani) yang disebut Dirkrimum dan Wakapolda tidak mengerti hukum," kata Afif.

Afif melanjutkan lagi, semakin dirasa konyol ketika Wakapolda dan Dirkrimum mengatakan bahwa terkait masalah keterangan palsu dalam akta autentik (LHKPN) adalah urusan KPK, karena yang mengeluarkan LHKPN itu KPK. "Bukan urusan polisi itu", kata Dirkrimum Polda Sumut.

Langsung saja Afif menjawab kepada Dirkrimum dan Wakapolda Sumut, "Sepertinya bapak berdua ini sudah terkontaminasi". Dirkrimum langsung bertanya kepada saya, "Apa maksudnya terkontaminasi?"

"Kami tidak kenal kok dengan Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang dan kami tidak ada kepentingan dengan Bupati Asahan" ketus Wakapolda Sumut. Afif langsung jawab, "Silahkan diterjemahkan sendirilah".

Afif melanjutkan lagi, karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi pembicaraan dilanjutkan, dirinya langsung pamit meninggalkan ruangan pertemuan.

Di saat hendak meninggalkan ruangan pertemuan, Afif mengatakan kepada Dirkrimum dan Wakapolda, "Saya yakin ada faktor X dalam kasus ini, tetapi demi ayah saya, saya tidak perduli, saya akan berjuang terus untuk mendapatkan keadilan, apapun resikonya".

Sebelumnya, Afif bercerita sekitar bulan Agustus 2017, dia sudah pernah melakukan aksi unjukrasa di depan Istana Negara, dengan membawa poster bertulisan "Pak Presiden, Kami Korban Mafia Hukum di Kepolisian".

Tetapi karena waktu itu dijanjikan oleh pihak Setneg dan Mabes Polri kasusnya akan ditangani dengan profesional, dirinya pun mengakhiri aksi unjukrasa itu.

"untuk aksi unjukrasa kali ini saya akan bertahan terus di depan Istana Negara, sampai Presiden ataupun Kapolri mengambil tindakan atas masalah penegakan hukum yang tumpul di Polda Sumut," ujar Afif menutup keterangan persnya, Senin 20 November 2017. (art/drc)

Editor: admin

T#g:brigjen pol agus andriantoafifuddin gurningbupati asahantaufan gama simatupangyayasan pmdu asahan
Berita Terkait
  • Kamis, 07 Des 2017 01:34

    Misteri Kasus Bupati Asahan: Terungkap dari LHKPN KPK Sampai Terhenti di Bareskrim

    Kasus yang dilaporkan salah seorang Pendiri Yayasan Pesantren Modern Daar al Uluum Asahan (PMDU) H. Ishak M Gurning ke Bareskrim Polri hampir 2 tahun lalu, masih belum menemukan titik terang.

  • Senin, 04 Des 2017 23:46

    Gelar Perkara Kasus Bupati Asahan di Bareskrim Banyak Kejanggalan

    Taufan Gama Simatupang diduga menggunakan alas hak tanah yang diduga palsu sehingga bisa terbit SHM (Sertifikat Hak Milik) tanah atas nama dirinya di atas objek perkara tanah milik Yayasan PMDU.

  • Jumat, 01 Des 2017 15:43

    Lapor ke Ombudsman, Bupati Asahan Diduga Maladministrasi SK-HTR

    Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang diduga melakukan pelanggaran administras (maladministrasi) dalam penerbitan Suarat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor: 438/HUTBUN/2010 tentang IUPHHK-HTR.

  • Kamis, 30 Nov 2017 00:52

    Mangkir dari Panggilan Bareskrim, Siapa Beking Bupati Asahan?

    Kekecewaan dirasakan pihak pelapor yang datang memenuhi undangan Bareskrim Polri, untuk gelar perkara kasus lahan Yayasan PMDU Kisaran, Senin 27 November 2017, sebaliknya terlapor Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang menghilang.

  • Rabu, 29 Nov 2017 23:50

    Zaid Alfauza: OTT RSUD HAMS Kisaran Bisa Dipidanakan

    Ini merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2017 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir