Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Zulkifli: Kajian Pemindahan Ibukota oleh Bappenas Terlalu Dangkal

Zulkifli: Kajian Pemindahan Ibukota oleh Bappenas Terlalu Dangkal

Senin, 26 Agu 2019 18:10
Dibaca: 118 kali
drberita/istimewa
Aktivis Muda PMII Zulkifli.
DRBerita | Wacana Presiden Joko widodo yang akan memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan, mendapat kritikan dari Aktivis Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Zulkifli.

Ia menilai hasil kajian yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlalu dangkal untuk pemindahan ibukota.

"Saya sudah baca hasil kajiannya itu, tidak terlalu dalam kajiannya," ujar Zulkifli dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin 26 Agustus 2019. 

Menurutnya, pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana memecahkan masalah yang terjadi di Ibukota Jakarta. Bukan sebaliknya membuat langkah untuk memindahkan ibukota.

"Ini terlihat seakan pemerintah gegabah dalam mengambil keputusan. Mungkin ada kepentingan asing di balik pemindahan Ibukota Jakarta ini," tuturnya.

Jakarta sebagai ibukota negara sudah terlalu mengakar. Secara historis, lanjut Zulkifli, juga bagi bangsa Indonesia. Ia menilai Indonesia akan kehilangan sejarah bila ibukota dipindahkan dari Jakarta.

"Mari kita deduk bersama, hilangkan kepentingan peribadi atau kelopok demi kepentingan bangsa hari ini. Karena pemindahan ibukota bukan hanya urusan pemerintah, DPR dan MPR, harusnya melibatkan segala unsur elemen masarakat, yaitu ulama, budayawan, pemuda, sejarawan dan lainnya," tandas Zulkifli.

Jakarta sebagai ibukota negara sudah didesain sejak zaman Presiden Sukarno. Jakarta memiliki warisan penting bagi sejarah bangsa Indonesia yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. (art/drc)

Editor: admin

T#g:pemindahan ibukotapmiiPresiden Jokowizulkifli
Berita Terkait
  • Senin, 16 Sep 2019 22:05

    Dialog Kebangsaan PMII: Peran Pemuda Menyongsong Indonesia Emas 2045

    Ketua PC PMII Kota Medan Joni Sandri Ritonga mengatakan, peran pemuda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan cara membangun gerakan moral. Persatuan pemuda dipandang perlu dan harus segera dilakukan.

  • Jumat, 13 Sep 2019 00:32

    Membangun Pariwisata dengan Aparat & Kekerasan

    BPODT mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir. BPODT bermaksud membangun jalan dari The Nomadic Kaldera Toba Escape menuju Batu Silali sepanjang 1900 meter dan lebar 18 meter.

  • Jumat, 13 Sep 2019 00:19

    Pema Sumut Laporkan Dugaan Korupsi Labuhanbatu, Medan dan Sergai

    Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Mahasiswa Sumatera Utara (DPW Pema Sumut) membawa dugaan korupsi yang terjadi disejumlah kabupaten kota ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

  • Rabu, 11 Sep 2019 21:10

    Joni Ritonga Nilai RUU KPK Perlu

    Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Joni Sandri Ritonga menilai Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) diperlukan. Namun, ia mengingatkan harus ada transparasi dalam pembahasan.

  • Senin, 09 Sep 2019 16:15

    Begini Jadinya Kalau RUU KPK Disahkan

    Direktorat Penyelidikan Komisi Peberantsan Korupsi (KPK) akan total berhenti bekerja, dikarenakan saat ini tidak ada satupun penyelidik yang berasal dari Kepolisian. Sedangkan di dalam UU KPK yang baru, Penyelidik KPK harus Polisi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir