Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Undangan Sudah Tersebar, Pemprovsu Batalkan Pengumuman Status Wakaf RS Haji Medan

Undangan Sudah Tersebar, Pemprovsu Batalkan Pengumuman Status Wakaf RS Haji Medan

Selasa, 14 Jan 2020 12:35
Dibaca: 519 kali
drberita/istimewa
Undangan pengumuman wakaf RS Haji Medan
Bobby Nasution Center
DRberita | Pengumuman status wakaf Rumah Sakit (RS) Haji Medan, Selasa 14 Januari 2020, oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) batal dilaksanakan. Padahal undangan sudah tersebar entah kemana-mana.

Pengumuman wakaf RS Haji Medan seyogianya dilaksanakan hari ini (Selasa 14 Januari) sesuai yang tertulis di dalam undangan.

Informasi pembatalan tersebut juga sampai saat ini belum bisa terkonfirmasi dari Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprovsu Hendra Dermawan.

Nomor telepon 081261822869 milik Kepala Biro Humas dan Protokol Hendra Dermawan aktif berbunyi tetapi tidak menjawab. Melalui pesan whatapp juga tidak terjawab.  

Sementara itu Kepala Biro Umum Fadli membantah pembatalan pengumumam wakaf RS Haji Medan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tufoksinya memfasilatis acara di aula Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

"Bukan batal tetapi ditunda. Saya dapat info acara itu ditunda," kata Fadli, Selasa 14 Januari 2020.

Saat ditanya, apakah penundaan itu atas perintah Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Fadli tidak tidak menjelaskan.

"Kalau itu saya tidak tahu. Saya hanya dapat info acara ditunda. Lebih jelasnya coba tanya langsung ke Kepala Biro Humas dan Protokol Hendra, dia yang lebih tau," kata Fadli.

Informasinya, acara pengumuman status wakaf RS Haji Medan dihadiri para undangan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut Prof Abdullahsyah dan seluruh pengurus.

Kemudian ketua dan pengurus BWI Sumut, Anggota Tim 15 Rumah Sakit Haji Medan dan Nazhir Letjen TNI (Purn) Haji Edy Rahmayadi. (art/drc)

Editor: Bornok

T#g:edy rahmayadiPemprov Sumutrs haji medanrumah sakit haji medanwakaf rs haji medan
Berita Terkait
  • Senin, 20 Jan 2020 22:11

    Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut Mutasi ke Badiklat Kejaksaan Agung

    Gubernur Sumut Edy Rahmayadi agaknya kecolongan. Andy Faisal selaku Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ternyata masih berstatus sebagai jaksa, dan kini pindah tugas ke Badiklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

  • Jumat, 17 Jan 2020 20:52

    9 Pejabat Eselon 2 Pemprovsu Tahun Ini Pensiun, Ini Namanya

    Sebanyak sembilan orang pejabat eselon 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) masuk masa pensiun pada tahun 2020 ini. Mereka para pejabat eselon dua itu masuk masa tugas dengan usia 60 tahun.

  • Rabu, 15 Jan 2020 16:21

    Awal 2020, Pemprov Sumut Lantik 144 Eselon 3

    Selain eselon tiga, Pemprovsu juga melantik dua orang eselon 2 yaitu Arsyad Lubis, Kepala OPD Pendidikan Sumut ke Asisten I Bidang Pemerintahan, dan Arif Kepala OPD Perinzinan Sumut ke Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan.

  • Selasa, 14 Jan 2020 14:31

    Ini Alasan Pembatalan Pengumuman Status Wakaf RS Haji Medan

    Sekda Provinsi Sumatera Utara Haja Sabrina mengatakan alasan pemabatalan itu karena di Rumah Sakit Haji Medan terdapat wakaf dan dana APBD yang perlu dikaji ulang.

  • Sabtu, 11 Jan 2020 22:21

    Pemprov Sumut Akan Kembalikan Status RS Haji Medan ke Wakaf

    Pengumuman pengembalian status Rumah Sakit (RS) Haji Medan ke wakaf akan dilaksanakan pada Selasa 14 Januari 2020, di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Medan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir