Tim KSP RI Akan Turun ke Medan Polonia

Senin, 19 Mar 2018 18:08
Dibaca: 251 kali
drberita/istimewa
Tim FORMAS dan TPPKA KSP RI.
DINAMIKARAKYAT - Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA) dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI, direncanakan Rabu 21 Maret 2018 mengunjungi Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia.

Kunjungan TPPKA dari KSP RI ke Sarirejo sebagai tindaklanjut laporan Forum Masyarakat Sarirejo (FORMAS) pimpinan Riwayat Pakpahan, Rabu 21 Pebruari 2018 lalu.

"Pertama tentu kita mengapresiasi TPPKA KSP RI atas rencana kunjungannya ke Kelurahan Sarirejo untuk meninjau langsung lahan seluas 260 hektar milik masyarakat Sarirejo," ujar Ketua FORMAS Riwayat Pakpahan didampingi sekretaris Oest Sumantri SM, kantor sekretariat, Jalan Teratai No. 45 Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Senin 18 Maret 2018

Menurut Riwayat, kunjungan TPPKA KSP RI akan mengumpulkan data dan keterangan soal sengkarut tanah 260 hektar di Kelurahan Sarirejo.

"Nantinya tim dari KSP akan berdialog dengan warga masyarakat Sarirejo tentang lahan 260 hektar yang diklaim TNI-AU sebagai asetnya," jelasnya.

Riwayat mengimbau seluruh warga Kelurahan Sarirejo untuk hadir pada hari Rabu 21 Maret 2018 di Lapangan Tembak, Jalan Teratai, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia.

"Seluruh warga kita minta hadir pada acara tersebut agar seluruhnya mendengar dan mengetahui perkembang serta tindaklanjut masalahn lahan Sarirejo," imbaunya.

Sebelumnya, masalah ini disampaikan Tim FORMAS ke Ombudsman RI perwakilan Sumut dan ditindaklanjuti ke staf Komisi 2 DPR RI. Selanjutnya disampaikan ke Deputi V KSP RI di Jakarta.

Deputi V KSP RI kemudian mengundang FORMAS ke Jakarta untuk menyampaikan tindaklanjut laporan dengan meninjau langsung lahan seluas 260 hektar milik masyarakat Sarirejo yang diklaim TNI-AU sebagai asetnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kantor staf kepresidenankasus lahan sarirejo poloniaksp riombudsman sumutriwayat pakpahan
Berita Terkait
  • Senin, 04 Jun 2018 00:37

    Ombudsman Sumut Sambut Baik Penutupan 7 PTS Bermasalah

    Ombudsman RI Perwakilan Sumut menyambut baik keputusan ‎untuk penutupan 7 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara yang bermasalah atau bodong.

  • Selasa, 23 Jan 2018 00:53

    Ombudsman Berharap Polda Sumut Mengusut Kasus Siswa Ilegal

    Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Utara berharap kepolisian mengusut tuntas kasus siswa ilegal di dua sekolah, SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 13 Medan dipindahkan.

  • Jumat, 01 Des 2017 15:43

    Lapor ke Ombudsman, Bupati Asahan Diduga Maladministrasi SK-HTR

    Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang diduga melakukan pelanggaran administras (maladministrasi) dalam penerbitan Suarat Keputusan (SK) Bupati Asahan Nomor: 438/HUTBUN/2010 tentang IUPHHK-HTR.

  • Senin, 25 Sep 2017 01:04

    Pemko Medan Jatuhkan Sanksi Kepada Pejabat Terlibat Surat Miskin

    Rekomendasi Pemko Medan itu merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan, yang disampaikan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut melalui surat No: 700.K/673 tertanggal 18 September 2017.

  • Selasa, 19 Sep 2017 00:06

    Abyadi: Pengawasan bersama tentukan keberhasilan layanan publik

    Pengawasan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi penentu keberhasilan pemerintah dalam menjalankan layanan publik.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir