Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Taufik Dinilai Gagal Sebagai Sekda dan Ketua TAPD Pemkab Asahan

Taufik Dinilai Gagal Sebagai Sekda dan Ketua TAPD Pemkab Asahan

Oleh: Artam
Minggu, 13 Okt 2019 13:59
Dibaca: 402 kali
drberita/istimewa
Sekda Pemkab Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar.
DRberita | Anggaran swakelola Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dalam APBD 2019, terbilang cukup signifikan. Nilainya berbanding terbalik dengan anggaran untuk penyedia. Jumlah anggaran swakelola mencapai ratusan miliar rupiah.

Total anggaran swakelola Pemkab Asahan tahun 2019 sebesar Rp 332.371.000.000. Sedangkan anggaran untuk penyedia sebesar Rp 287.469.000.000 dari 66 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Cukup signifikan jumlah anggaran Rp 332,3 miliar itu untuk dikelola oleh PNS di OPD. Tahun ke tahun anggaran swakelola ini kita lihat terus naik. Artinya kebutuhan internal OPD cukup besar jika dilihat dari jumlahnya, tetapi jumlah itu dinilai menjadi bukti kegagalan Taufik Zainal Abidin Siregar sebagai Ketua TAPD Pemkab Asahan dalam mengelola APBD," ujar Ketua LSM Jaringan Keadilan Nusantara (Jaksa) Syawal Harahap di MMTC Medan, Minggu 13 Oktober 2019.

Diketahui, Taufik dilantik menjadi Sekda Asahan pada 21 Agustus 2018. Selain menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemkab Asahan. APBD 2019 disahkan akhir 2018, artinya peran taufik sangat mutelak di APBD 2019.

"Seharusnya jumlah anggaran swakelola itu bisa lebih ditekan lagi. Kita tidak ada perasangka negatif terhadap internal OPD, akan tetapi lebih baik lagi jika APBD itu lebih banyak dikelola oleh pihak ketiga, sehingga uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat lebih banyak lagi. Otomatis perekonomian masyarakat lebih baik lagi," sebut Syawal.

Begitu juga dengan anggaran untuk penyedia, kata Syawal terlihat lebih banyak lagi kegiatan pengadaan langsung (PL) yang dikelola oleh OPD. Kegiatan PL yang ada di 66 OPD Pemkab Asahan jumlahnya mencapai ribuan paket. Dari kedua kegiatan ini, baik itu swakelola dan penyedia khususnya PL sangat rentan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kedepannya kita harapkan Taufik sebagai Sekda plus Ketua TAPD Pemkab Asahan, bisa lebih maksimal lagi mengingatkan para Kepala OPD dalam menyusul kegiatan di APBD. Pemkab Asahan sudah melakukan Korsupgah KPK, jika demikian terus keadaan APBD, apa yang dilakukan dengan KPK tahun 2017 hanya sia-sia," tandasnya.

Berikut kegiatan swakelola dan penyedia APBD Pemkab Asahan 2019;

1. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Asahan, swakelola 22 kegiatan Rp 945.000.000, tidak ada kegiatan penyedia.

2. Badan Kepegawaian Daerah, swakelola 39 kegiatan Rp 3.504.000.000, penyedia 3    kegiatan Rp 269.000.000.

3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, swakelola 34 kegiatan Rp 2.174.000.000, penyedia 17 kegiatan Rp 656.000.000.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, swakelola 30 kegiatan Rp 2.385.000.000, penyedia 1 kegiatan Rp 419.000.000.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, swakelola tidak ada, penyedia 18 kegiatan Rp 1.735.000.000.

6. Badab Pengelola Pendapatan Daerah, swakelola 10 kegiatan Rp 933.000.000, penyedia 13 kegiatan Rp 3.013.000.000.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, swakelola 26 kegiatan Rp 1.502.000.000, penyedia 25 kegiatan Rp 1.391.000.000.

8. Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, swakelola 19 kegiatan Rp 1.233.000.000, penyedia 34 kegiatan Rp 1.909.000.000.

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, swakelola 19 kegiatan Rp 1.465.000.000, penyedia 25 kegiatan Rp 4.752.000.000.

10. Dinas Kesehatan, swakelola 289 kegiatan Rp 26.295.000.000, penyedia 100 kegiatan Rp 19.207.000.000.

11. Dinas Ketahanan Pangan, swakelola 43 kegiatan Rp 2.336.000.000, penyedia 40 kegiatan Rp 1.973.000.000.

12. Dinas Ketenagakerjaan, swakelola 69 kegiatan Rp 6.307.000.000, penyedia 29 kegiatan Rp 3.207.000.000.

13. Dinas Komunikasi dan Informasi, swakelola 27 kegiatan Rp 6.737.000.000, penyedia 27 kegiatan Rp 4.878.000.000.

14. Dinas koperasi dan Perdagangan, swakelola 33 kegiatan Rp 2.889.000.000, penyedia 10 kegiatan Rp 3.126.000.000.

15. Dinas Lingkungan Hidup, swakelola 29 kegiatan Rp 7.412.000.000, penyedia 11 kegiatan Rp 1.069.000.000.

16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang, swakelola 83 kegiatan Rp 20.595.000.000, penyedia 349 kegiatan Rp 209.023.000.000.

17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, swakelola 40 kegiatan Rp 5.126.000.000, penyedia 3 kegiatan Rp 264.000.000.

18. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu, swakelola 32 kegiatan Rp 1.096.000.000, penyedia 19 kegiatan Rp 336.000.000.

19. Dinas Pendidikan, swakelola 71 kegiatan Rp 109.728.000.000, penyedia 66 kegiatan Rp 9.355.000.000.

20. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, swakelola 129 kegiatan Rp 8.133.000.000, penyedia 17 kegiatan Rp 1.482.000.000.

21. Dinas Perhubungan, swakelola 34 kegiatan Rp 3.182.000.000, penyedia 48 kegiatan Rp 5.010.000.000.

22. Dinas Perikanan, swakelola 139 kegiatan Rp 2.272.000.000, penyedia 130 kegiatan Rp 14.007.000.000.

23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, swakelola 50 kegiatan Rp 3.043.000.000, penyedia 5 kegiatan Rp 547.000.000.

24. Dinas Pertanian, swakelola 85 kegiatan Rp 7.007.000.000, penyedia 91 kegiatan Rp 12.719.000.000.

25. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, swakelola 57 kegiatan Rp 4.099.000.000, penyedia 159 kegiatan Rp 30.000.000.000.

26. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, swakelola 54 kegiatan Rp 568.000.000, penyedia 79 kegiatan Rp 9.868.000.000.

27. Dinas Sosial, swakelola 42 kegiatan Rp 5.421.000.000, penyedia 11 kegiatan Rp 2.996.000.000.

28. Inspektorat, swakelola 33 kegiatan Rp 2.016.000.000, penyedia 30 kegiatan Rp 908.000.000.

29. RSUD Haji Abdul Manan Simatupang, swakelola 22 kegiatan Rp 54.640.000.000, penyedia 51 kegiatan Rp 45.005.000.000.

30. Satuan Polisi Pamong Praja, swakelola 34 kegiatan Rp 7.053.000.000, penyedia 5 kegiatan Rp 539.000.000.

31. Bagian Umum, swakelola 5    kegiatan Rp 1.056.000.000, penyedia tidak ada.

32. Bagian Kesejahteraan Rakyat, swakelola 8 kegiatan Rp 3.233.000.000, penyedia 2 kegiatan Rp 517.000.000.

33. Bagian Organisasi, swakelola 10 kegiatan Rp    690.000.000.

34. Bagian PBJ, swakelola 4 kegiatan Rp 1.275.000.000, penyedia 2 kegiatan Rp 48.000.000.

35. Bagian Pembangunan, swakelola 4 kegiatan Rp 365.000.000.

36. Bagian Pemerintah, swakelola 11 kegiatan Rp 891.000.000.

37. Bagian Perekonomian, swakelola 4 kegiatan Rp 377.000.000, penyedia 3 kegiatan Rp 110.000.000.

38. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, swakelola 82 kegiatan Rp 18.659.000.000, penyedia 15 kegiatan Rp 5.258.000.000.

39. Bagian Protokol, swakelola 7 kegiatan Rp 802.000.000, penyedia tidak ada.

40. Dewan Pengurus Korpri, swakelola 55 kegiatan Rp 754.000.000, penyedia 6 kegiatan Rp 147.000.000.

41. Sekretariat DPRD, swakelola 50 kegiatan Rp 33.031.000.000, penyedia 14 kegiatan Rp 5.004.000.000.

42. Kecematan Aek Kuasan, swakelola 27 kegiatan Rp 618.000.000.

43. Kecamatan Aek Ledong, swakelola 19 kegiatan Rp 186.000.000.   

44. Kecamatan Aek Songsongan, swakelola 19 kegiatan Rp 191.000.000.

45. Kecamatan Air Batu, swakelola 19 kegiatan Rp 373.000.000.

46. Kecamatan Air Joman, swakelola 24 kegiatan Rp 1.009.000.000.

47. Kecamatan Bandar Pulau, swakelola 22 kegiatan Rp 331.000.000.

48. Kecamatan BP Mandoge, swakelola 21 kegiatan Rp 350.000.000.

49. Kecamatan Buntu Pane, swakelola 21 kegiatan Rp 353.000.000.

50. Kecamatan Kisaran Barat, swakelola 26 kegiatan Rp 2.662.000.000, penyedia 2 kegiatan Rp 400.000.000.

51. Kecamatan Kisaran Timur, swakelola 27 kegiatan Rp 3.338.000.000.

52. Kecamatan Meranti, swakelola 22 kegiatan Rp    341.000.000.

53. Kecamatan Pulau Rakyat, swakelola 22 kegiatan Rp 320.000.000.

54. Kecamatan Pulo Bandring, swakelola 19 kegiatan Rp 236.000.000.

55. Kecamatan Rahuning, swakelola 20 kegiatan Rp 246.000.000.

56. Kecamatan Rawang Panca Arga, swakelola 22 kegiatan Rp 335.000.000.

57. Kecamatan Sei Dadap, swakelola 23 kegiatan Rp 314.000.000.

58. Kecamatan Sei Kepayang, swakelola 19 kegiatan Rp 191.000.000.

59. Kecamatan Sei Kepayang Barat, swakelola 22 kegiatan Rp 447.000.000.

60. Kecamatan Sei Kepayang Timur, swakelola 19 kegiatan Rp 192.000.000.

61. Kecamatan Setia Janji, swakelola 21 kegiatan Rp 311.000.000.

62. Kecamatan Silau Laut, swakelola 20 kegiatan Rp 427.000.000.

63. Kecamatan Simpang Empat, swakelola 19 kegiatan Rp 199.000.000.

64. Kecamatan Tanjung Balai, swakelola 15 kegiatan Rp 141.000.000.

65. Kecamatan Teluk Dalam, swakelola 22 kegiatan Rp 348.000.000.

66. Kecamatan Tinggi Raja, swakelola 19 kegiatan Rp 333.000.000, penyedia 3 kegiatan Rp 413.000.000. (art/drb)

Editor: admin

T#g:anggaran swakelola asahanapbd asahankegiatan swakelolapemkab asahansekda asahantaufik zainal abidin siregar
Berita Terkait
  • Jumat, 01 Nov 2019 01:16

    FMA Minta Polda Sumut Usut Tuntas Kegiatan Swakelola Dinas Kesehatan Asahan

    Kegiatan swakelola puluhan miliar di Dinas Kesehatan Asahan kini menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. Ada dugaan kegiatan tersebut mejadi ajang korupsi berjemaah yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

  • Selasa, 01 Okt 2019 00:50

    Kegiatan Swakelola: Sapma IPK Nilai Kadis Kesehatan Asahan Tidak Paham

    Jumlah anggaran swakelola Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tahun 2019 cukup besar. Angkanya lebih besar dari anggaran penyedia. Ada dugaan anggaran ini menjadi ajang korupsi.

  • Senin, 26 Agu 2019 16:15

    Pasar Tradisioanl Simpang Empat Kembali Bergejolak, Siapa Dibaliknya?

    Kondisi pasar yang tidak terawat serta menimbulkan aspek sosial, baik itu kemacetan lalu lintas maupun bau yang menyengat. Namun itulah kondisi pasar yang terjadi dan dirasakan sampai saat ini.

  • Rabu, 07 Agu 2019 17:40

    Dinas Perikanan Asahan Banyak Proyek PL, Tak Ada Tender

    Total kegiatan di Dinas Perikanan Asahan, untuk penyedia ada sebanyak 197 di antaranya 98 pengadaan langsung (PL), 3 E-Perchusing dan untuk swakelola sebanyak 96.

  • Rabu, 07 Agu 2019 14:46

    Rawan Korupsi, Anggaran Swakelola Pemkab Asahan Lebih Besar dari Penyedia

    Total anggaran swakelola dan anggaran penyedia Pemkab Asahan tahun ini sebesar Rp 619.840.000.000 yang terpampang pada sistem rancangan umum pengadaan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir