• Home
  • Politik
  • Selamat! Sarmadan Hasibuan Pj Walikota Sidimpuan

Selamat! Sarmadan Hasibuan Pj Walikota Sidimpuan

Sabtu, 13 Jan 2018 14:53
Dibaca: 773 kali
drberita/istimewa
Sarmadan Hasibuan jadi Pj Walikota Padangsidimpuan.
DINAMIKARAKYAT - Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi melantik Penjabat (Pj) Walikota Padangsidimpuan Sarmadan Hasibuan dan Wakil Walikota Pematangsiantar Togar Sitorus, Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat 12 Januari 2018.

Sarmadan Hasibuan merupakan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan Togar Sitorus merupakan anggota DPRD Siantar dari Partai Demokrat.

Sarmadan dipilih menjadi Pj Walikota Padangsidempuan setelah Walikota dan Wakil berakhir masa jabatannya 4 Januari 2018 yang lalu. Sarmadan mengisi kekosongan jabatan menunggu pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 Juni 2018.

Sedangkan pelantikan Togar Sitorus sebagai Wakil Walikota Pematangsiantar untuk mengisi kekosongan jabatan dikarenakan Wakil Walikota terpilih pada Pilkada 2016 lalu, Hefriansyah telah dilantik menjadi Wali Kota. Hefriansyah menggantikan Hulman Sitorus, walikota terpilih yang meninggal dunia.

"Kota Pematangsiantar sebagai salah satu pendukung dari pengembangan pariwisata Danau Toba diharapkan bisa memanfaatkan peluang ini apalagi pemerintahan juga ingin mengembangkan pembangunan proyek strategis nasional melintas Kota Pematangsiantar," Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.

Sedangkan Kota Padangsidempuan sebagai kota terbesar yang ada di pantai barat sama dengan kota Sibolga, juga harus bisa memanfaatkan potensi-potensinya sebagai pusat dari Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

"Kami yakin dengan pengalaman Pj Bupati Tapanuli Selatan tahun 2015 dan pernah berdinas menjadi Sekda di Kota Padangsidempuan selama lebih kurang hampir 7 tahun, tentunya juga tidak asing lagi untuk bisa bersatu dengan seluruh masyarakat di sana, untuk membangun Kota Padangsidempuan," sebut Erry.

Tanggal 27 Juni 2018 akan dilaksanakan pesta demokrasi serentak di seluruh Indonesia yang diikuti oleh 171 daerah 17 provinsi 115 kabupaten dan 39 kota. Khusus di Sumatera Utara, lanjutnya, ada 8 kabupaten kota dan provinsi yang melaksanakan Pilkada.

Kegiatan ini akan meningkatkan suhu politik di tengah-tengah masyarakat karena seluruh pasangan calon dan partai politik tentunya berusaha untuk meyakinkan pemilih memberikan hak pilihnya.

Erry berharap agar hal ini tidak menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Kita akan diuji, apakah kita telah memiliki kedewasaan di dalam berdemokrasi. Selanjutnya pada tahun 2019 kita akan melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota dewan (legislatif).

"Marilah kita terus merajut keberagaman itu dalam kebhinekaan kita dalam kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia," ajak Erry. (art/drc)

Editor: admin

T#g:pemko sidimpuanpilkada serentakpilkada sidimpuansarmadan hasibuan
Berita Terkait
  • Kamis, 31 Mei 2018 01:42

    IMM Sumut Imbau Masyarakat Pilih Kepala Daerah Antikorupsi dan Peduli Pemuda

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak akan lama lagi dilaksanakan, kurang dari satu bulan. Termasuk juga pilkada di Sumatera Utara, baik pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati.

  • Senin, 28 Mei 2018 00:31

    E-KTP Tercecer, Tjahjo: Selasa besok harus selesai usulan mutasi

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga kasus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang terjatuh di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, bukan karena kelalaian tapi sarat dengan unsur kesengajaan.

  • Kamis, 05 Apr 2018 22:00

    Lagi, Jenderal (Purn) Ingatkan TNI Netral di Pilkada Serentak

    Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta seluruh prajurit TNI agar netral saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak berlangsung.

  • Selasa, 27 Mar 2018 01:14

    24 Ribu Napi di Sumut Terancam Tidak Milih di Pilkada Serentak 2018

    Sebanyak 24 ribu wargabinaan di Sumatera Utara terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serantak 2018. Hal ini dikarenakan sebagian besar narapidana (napi) tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau e-KTP.

  • Sabtu, 10 Feb 2018 00:37

    Dana Cetak Rp400 Miliar: Stiker Coklit Akar Masalah

    Pemutahiran data pemilih pada Pilkada Serentak 2018 menjadi akar masalah pada proses pencoklitan yang diduga tidak berjalan sesuai dengan harapan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir