Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Sedih, Dua Tahun Hasil Reses DPRD Sumut Tidak Digubris

Sedih, Dua Tahun Hasil Reses DPRD Sumut Tidak Digubris

Oleh: admin
Jumat, 23 Des 2016 22:26
Dibaca: 839 kali
istimewa
Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz reses di daerah pemilihan Binjai-Langkat.
DINAMIKARAKYATCOM - Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz meminta Pemerintah Provinsi menampung keluhan masyarakat yang dibawa melalui reses dewan.

Keluhan masyarakat tersebut sudah dua tahu dibawa melalui reses tidak pernah direalisasikan oleh Pemprov Sumut.

"Sedih, sudah dua tahun berjalan menjadi dewan dan menjalani reses, tapi selam itu pula hasil reses yang kami sampaikan tidak pernah digubris oleh Pemprov Sumut. Bagaimana Sumut mau 'Paten' kalau keluhan masyarakat diabaikan. Karena itu janganlah Gubsu Erry Nuradi dipuji dengan 'Paten' tapi DPRD-nya tidak diakui," ujar Muhri Fauzi Hafidz kepada wartawan di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (23/12/2016).


Menurut Fauzi, jika Pemprov Sumut ingin dianggap 'Paten' maka Gubsu dan DPRD harus sejalan membangun provinsi ini. Karena aspirasi dari masyarakat yang diserap melalui reses murni permintaan rakyat untuk pembangunan dan pembenahan di daerah.

"Bukan kami yang meminta tapi masyarakat sendiri yang meminta agar diperhatikan daerahnya untuk pembangunan. Masih ada jalan provinsi di daerah yang puluhan tahun kondisinya babak belur. Padahal jalan itu setiap harinya dilalui masyarakat untuk membawa hasil buminya untuk dijual," tegas politisi demokrat ini.

Untuk itu, kata Fauzi, jika Gubsu Erry Nuradi ingin membawa slogan Sumut Paten, dimintakan jangan 'One Man Show' dalam membangun provinsi ini. Karena DPRD Sumut juga merupakan bagian dari Pemprov Sumut.


"Ikutsertakan DPRD Sumut, karena melalui reses keluhan itu didengar langsu dari rakyat. Jangan kami dipolitisasi dan dibebankan di APBD. Padahal, hasil reses selama dua tahun dan sampai saat ini tidak terealisasi," cetusnya.

Fauzi meminta Gubernur Sumut Erry Nuradi sadar diri bahwa bagian Sumut bukan hanya urusan Gubsu dan SKPD saja, melainkan juga urusan DPRD Provinsi yang dipilih oleh rakyat.

"Jangan dikarenakan alasannya eksklusif, Gubsu mengesampingkan orang banyak yang dibawa DPRD Sumut," pungkasnya. (art/drc)
T#g:apbd sumutgubernur erry nuradimuhri fauzi hafisPemprov Sumutreses dprd sumut
Berita Terkait
  • Senin, 24 Sep 2018 23:59

    Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut

    Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu

  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:04

    Hulk & Black Panther Unjukrasa Depan Kantor Gubernur Sumut

    Hulk meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang duduk dengan nyantai, namun terlibat penyelewengan uang rakyat.

  • Minggu, 10 Jun 2018 02:15

    Tengku Erry Percaya Dengan Sekda Sumut Sabrina

    Pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 66/TPA Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir