• Home
  • Politik
  • Sedih, Dua Tahun Hasil Reses DPRD Sumut Tidak Digubris

Sedih, Dua Tahun Hasil Reses DPRD Sumut Tidak Digubris

Oleh: admin
Jumat, 23 Des 2016 22:26
Dibaca: 878 kali
istimewa
Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz reses di daerah pemilihan Binjai-Langkat.
DINAMIKARAKYATCOM - Anggota DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz meminta Pemerintah Provinsi menampung keluhan masyarakat yang dibawa melalui reses dewan.

Keluhan masyarakat tersebut sudah dua tahu dibawa melalui reses tidak pernah direalisasikan oleh Pemprov Sumut.

"Sedih, sudah dua tahun berjalan menjadi dewan dan menjalani reses, tapi selam itu pula hasil reses yang kami sampaikan tidak pernah digubris oleh Pemprov Sumut. Bagaimana Sumut mau 'Paten' kalau keluhan masyarakat diabaikan. Karena itu janganlah Gubsu Erry Nuradi dipuji dengan 'Paten' tapi DPRD-nya tidak diakui," ujar Muhri Fauzi Hafidz kepada wartawan di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (23/12/2016).


Menurut Fauzi, jika Pemprov Sumut ingin dianggap 'Paten' maka Gubsu dan DPRD harus sejalan membangun provinsi ini. Karena aspirasi dari masyarakat yang diserap melalui reses murni permintaan rakyat untuk pembangunan dan pembenahan di daerah.

"Bukan kami yang meminta tapi masyarakat sendiri yang meminta agar diperhatikan daerahnya untuk pembangunan. Masih ada jalan provinsi di daerah yang puluhan tahun kondisinya babak belur. Padahal jalan itu setiap harinya dilalui masyarakat untuk membawa hasil buminya untuk dijual," tegas politisi demokrat ini.

Untuk itu, kata Fauzi, jika Gubsu Erry Nuradi ingin membawa slogan Sumut Paten, dimintakan jangan 'One Man Show' dalam membangun provinsi ini. Karena DPRD Sumut juga merupakan bagian dari Pemprov Sumut.


"Ikutsertakan DPRD Sumut, karena melalui reses keluhan itu didengar langsu dari rakyat. Jangan kami dipolitisasi dan dibebankan di APBD. Padahal, hasil reses selama dua tahun dan sampai saat ini tidak terealisasi," cetusnya.

Fauzi meminta Gubernur Sumut Erry Nuradi sadar diri bahwa bagian Sumut bukan hanya urusan Gubsu dan SKPD saja, melainkan juga urusan DPRD Provinsi yang dipilih oleh rakyat.

"Jangan dikarenakan alasannya eksklusif, Gubsu mengesampingkan orang banyak yang dibawa DPRD Sumut," pungkasnya. (art/drc)
T#g:apbd sumutgubernur erry nuradimuhri fauzi hafisPemprov Sumutreses dprd sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 16 Jul 2019 00:07

    Rapat "Kilat" KUA PPAS APBD Sumut 2020 Dihadiri Tiga Anggota Dewan

    Rapit "kilat" yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota dewan Aripay Tambunan dan Yantoni Purba, selebihnya tak kelihatan.

  • Senin, 15 Jul 2019 22:43

    Erwin Lubis: Kurang lebih Rp 400 juta yang baru mereka kembalikan

    Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Sumut dalam daerah menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumatera utara sebesar Rp 2.552.400.000. Sampai hari ini baru Rp 400 juta lebih yang dikembalikan ke kas daerah.

  • Sabtu, 13 Jul 2019 18:42

    Pembangunan Gedung Kantor BP2RD Sumut Masih Butuh Penambahan Anggaran

    Perbaikan gedung kantor badan pengelola pajak dan restribusi daerah (BP2RD) yang dilakukan dua tahap tersebut dengan total anggaran Rp 43 miliar lebih, itu masih membutuhkan tambahan anggaran lagi di tahun 2020.

  • Jumat, 12 Jul 2019 01:04

    Edy Pimpin Kick Off Kebersihan dan Mitigasi Banjir Kota Medan

    Selain itu, Edy mengaku telah berkordinasi dengan Menteri Agraria untuk pembebasan lahan di daerah pinggiran sungai dan diharapkan BPN Kota Medan untuk segera menindaklanjutinya.

  • Selasa, 09 Jul 2019 20:04

    Balitbang Sumut Siapkan 5 Daerah Percontohan KAT

    Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara Irman mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan finalisasi KAT dibeberapa daerah sebagai percontohan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir