Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Sabrina Dukung Keterbukaan Informasi Publik di Sumut

Sabrina Dukung Keterbukaan Informasi Publik di Sumut

Rabu, 18 Sep 2019 00:39
Dibaca: 96 kali
drberita/istimewa
Sekda Sabrina menerima Komisi Informasi Sumut Robinso Simbolon, Edy Syahputra dan Ramdeswati Pohan.
DRberita | Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemprov Sumut bersama Komisi Informasi (KI) berkomitmen meningkatkan katerbukaan informasi publik di Sumatera Utara.

Hal ini terungkap saat Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Sabrina menerima rombongan Komisi Informasi di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa 17 September 2019.

"Transparansi suatu keharusan di era digital saat ini. Termasuk pemerintah, wajib membuka akses informasi bagi masyarakat seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," ucap Sabrina.

Meningkatnya keterbukaan informasi tentu akan menambah pemahaman masyarakat terhadap program-program pembangunan yang disiapkan dan dilaksanakan pemerintah.

Masyarakat juga harus turut berpartisipasi baik melalui pengawasan atau memberikan rekomendasi. "Jadi mereka kan tidak bertanya-tanya itu, apa yang dikerjakan pemerintah sebenarnya," kata Sabrina.

Sabrina mengatakan perlu dilakukan monitoring keterbukaan publik kepada OPD dan pemerintah kabupaten kota yang tidak serius mengikuti tahapan keterbukaan informas. Jika ada kesulitan akan dibantu dengan pelatihan maupun sosialisasi.
             
"Keterbukaan informasi ini juga perlu kita lakukan komunikasi dan koordinasi berkala untuk menyamakan persepsi terkait informasi, seperti apa yang bisa dipublikasikan atau tidak. Sehingga tidak ada nanti kebingungan-kebingungan antar OPD yang satu dengan lainnya atau kabupaten kota," tegasnya.

Ketua KI Sumut Robinson Simbolon menyampaikan apresiasi kepada Pemprovsu yang telah mengalami peningkatan keterbukaan informasi publik secara signifikan di masing-masing OPD.

"OPD di tingkat Pemprov Sumut sudah memperlihatkan peningkatakan implementasi KIP secara signifikan. Dari 41 OPD di jajaran Pemprov, 39 telah menyerahkan kuesioner dan melakukan presentasi. Sedangkan 33 kabupaten kota, 30 sudah berpartisipasi mengembalikan kuesioner dan presentasi," jelas Robin didampingi Wakil Ketua Eddy Syahputra Sormin dan Ramdeswati Pohan.

Robin berharap upaya peningkatan KIP di Sumut terus terlaksana. Selain memberi banyak manfaat untuk masyarakat, juga untuk mewujudkan Pemprov Sumut sebagai salah satu pemerintahan yang informatif pada Anugerah KIP 2019. (art/drb)

Editor: admin

T#g:komisi informasi sumutprovinsi sumutrobinso simbolonsekda sabrina
Berita Terkait
  • Sabtu, 21 Sep 2019 23:14

    PDAM Tirtanadi Kalah di PTUN Medan & KI Provsu

    Selanjutnya dalam putusan itu, hakim ketua mengatakan menguatkan putusan KI Provsu untuk seluruhnya, sebagaimana putusan KI Provsu, yakni menyatakan informasi yang dimohonkan pemohon yang kini sebagai termohon pada sidang keberatan PTUN Medan merupakan in

  • Rabu, 11 Sep 2019 21:33

    ICC Forum & Expo 2019: PT TPL Raih Stand Terbaik II Kategori Perusahaan/BUMN

    PT. Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) bersyukur kembali mendapatkan Stand Terbaik II Kategori Perusahaan/BUMN, pada Indonesia Climate Change (ICC) Forum dan Expo 2019 yang ke-9, dan Pekan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

  • Jumat, 06 Sep 2019 21:31

    Edukasi Lingkungan di Hotel Mewah Tidak Sesuai Tema

    Mengangkat tema 'Biru Langitku, Hijau Bumiku' kegiatan ini dilaksanakan di hotel mewah sekelas Santika Diyandra, Medan.

  • Senin, 02 Sep 2019 11:06

    LIPPSU Dampingi Sabrina Tinjau Jejak Sejarah dan Kawasan Religi di Langkat

    Jejak sejarah Kesultanan Langkat kini menjadi perhatian. Pemeritah Provinsi Sumatera Utara menemukan 113 situs peninggalan sejarah. Langkah awal yang diambil dengan meninjau ke situs sejarah.

  • Senin, 26 Agu 2019 12:32

    Pemprov Sumut Hari Ini Upayakan Pemulangan TKI Meimeris Tumanggor

    Selain untuk melihat kondisi terkini Meimeris Tumanggor, juga akan dilakukan pembicaraan dan negosiasi dengan pihak rumah sakit, agar bisa dilakukan release and discharge (jaminan pembebasan dari proses dan tuntutan hukum).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir