Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Sabrina Dinilai Gagal Sebagai Sekda dan Ketua TAPD Provsu

Sabrina Dinilai Gagal Sebagai Sekda dan Ketua TAPD Provsu

Selasa, 13 Agu 2019 19:13
Dibaca: 220 kali
drberita/istimewa
Sabrina disumpah pakai Alqur'an saat dilantik menjadi Sekda Provsu.
DRBerita - Anggaran swakelola Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dalam APBD 2019, terbilang cukup signifikan. Nilainya berbanding lurus dengan anggaran untuk penyedia. Jumlah anggaran swakelola hampir mencapai triliunan rupiah.

Total anggaran swakelola Provsu tahun 2019 sebesar Rp 798.486.000.000. Sedangkan anggaran untuk penyedia sebesar Rp 2.612.757.000.000 dari 49 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Cukup signifikan jumlah anggaran Rp 798,4 miliar itu untuk dikelola oleh PNS di OPD. Tahun ke tahun anggaran swakelola ini kita lihat terus naik. Artinya kebutuhan internal OPD cukup besar jika dilihat dari jumlahnya, tetapi jumlah itu dinilai menjadi bukti kegagalan Sabrina sebagai Ketua TAPD Provsu dalam mengelola APBD," ujar Koordinator LSM Sayap Anti Korupsi (SAK) Indra Praja dalam keterangan persnya diterima wartawan, Selasa 13 Agustus 2019.

Diketahui, Sabrina dilantik menjadi Sekda Provsu pada 8 Juni 2018. Selain menjadi Sekretaris Daerah (Sekda), ia juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Provsu. APBD 2019 disahkan akhir 2018, artinya peran Sabrina sangat mutelak di APBD 2019.

"Seharusnya jumlah anggaran swakelola itu bisa lebih ditekan lagi. Kita tidak ada perasangka negatif terhadap internal OPD, akan tetapi lebih baik lagi jika APBD itu lebih banyak dikelola oleh pihak ketiga, sehingga uang yang beredar di tengah-tengah masyarakat lebih banyak lagi. Otomatis perekonomian masyarakat lebih baik lagi," sebut Indra.

Begitu juga dengan anggaran untuk penyedia, kata Indra terlihat lebih banyak lagi kegiatan pengadaan langsung (PL) yang dikelola oleh OPD. Kegiatan PL yang ada di 49 OPD Provsu jumlahnya mencapai ribuan paket. Dari kedua kegiatan ini, baik itu swakelola dan penyedia khususnya PL sangat rentan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

"Kedepannya kita harapkan Sabrina sebagai Sekda plus Ketua TAPD Provsu, bisa lebih maksimal lagi mengingatkan para Kepala OPD dalam menyusul kegiatan di APBD. Pemprovsu sudah melakukan Korsupgah KPK, jika demikian terus keadaan APBD, apa yang dilakukan dengan KPK tahun 2017 hanya sia-sia," tandasnya.

Berikut kegiatan swakelola dan penyedia APBD Provsu 2019;

1. BKD Provsu, swakelola 1 kegiatan Rp 30.197.500, penyedia 11 kegiatan Rp 1.615.850.000.

2. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provsu, swakelola 6 kegiatan Rp 95.912.750, penyedia 559 kegiatan Rp 18.131.000.000.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu, swakelola 56 kegiatan Rp 7.323.000.000, penyedia 36 kegiatan Rp 4.571.000.000.

4. Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu, swakelola (0) kegaiatn, penyedia 42 kegiatan Rp 2.817.000.000.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provsu, swakelola (0) kegaiatn, penyedia 46 kegiatan Rp 11.537.000.000.

6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provsu, swakelola (0) kegaiatn, penyedia 173 kegiatan Rp 124.834.000.000.

7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, swakelola 87 kegiatan Rp 3.576.000.000, penyedia 148 kegiatan Rp 12.129.000.000.
 
8. Badan Penghubung Daerah Provsu, swakelola 213 kegiatan Rp 7.694.000.000, penyedia 15 kegiatan Rp 2.044.000.000.

9. Badan Perencana Pembangunan Daerah Provsu, swakelola 128 kegiatan Rp 6.499.000.000, penyedia 56 kegiatan Rp 5.471.000.000.

10. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu, swakelola 147 kegiatan Rp 8.341.000.000, penyedia 6 kegaiatan Rp 534.000.000.

11. Biro Bina Perekonomian Setda Provsu, swakelola 94 kegiatan Rp 4.875.000.000, penyedia (0) kegiatan.
 
12. Biro hukum Setda Provsu, swakelola 449 kegiatan Rp 5.412.000.000, penyedia (0) kegiatan.

13. Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu, swakelola 1 kegiatan Rp 15.000.000, penyedia 24 kegiatan Rp 2.859.000.000.

14. Biro organisasi Setda Provsu, swakelola 153 kegiatan Rp 9.090.000.000, penyedia 1 kegiatan Rp 99.000.000.

15. Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia (0) kegiatan.

16. Biro Pemerintah Setda Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia (0) kegiatan.

17. Biro Sosial dan Kesejahteraan Setda Provsu, swakelola 1653 kegiatan Rp 13.880.000.000, penyedia 143 kegiatan Rp 1.274.000.000.

18. Biro Umum dan Perlengkapan Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia 132 kegiatan Rp 44.657.000.000.

19. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu, swakelola 726 kegiatan Rp 110.112.000.000, penyedia 378 kegiatan Rp 734.415.000.000.

20. Dinas Energi dan Sumber Sumber Daya mineral Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia 347 kegiatan Rp 35.774.000.000.

21. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu, swakelola 702 kegiatan Rp 37.055.000.000, penyedia 314 kegiatan Rp 59.175.000.000.

22. Dinas Kehutanan Provsu, swakelola 736 kegiatan Rp 13.813.000.000, penyedia 201 kegiatan Rp 34.650.000.000.

23. Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu, swakelola 93 kegiatan Rp 4.042.000.000, penyedia 525 kegiatan Rp 38.167.000.000.

24. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provsu, swakelola 38 kegiatan Rp 2.446.000.000, penyedia 82 kegiatan Rp 5.635.000.000.

25. Dinas Kesehatan Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia 233 kegiatan Rp 69.097.000.000.

26. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, swakelola 714 kegiatan Rp 23.282.000.000, penyedia 309 kegiatan Rp 92.619.000.000.

27. Dinas Komunikasi dan Informasi Provsu, swakelola 356 kegiatan Rp 6.770.000.000, penyedia 512 kegiatan Rp 16.844.000.000.

28. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, swakelola (0) kegiatan, penyedia 151 kegiatan Rp 8.781.000.000.

29. Dinas Lingkungan Hidup Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia 103 kegiatan Rp 23.340.000.000.

30. Dinas Pemberdaayaan Masyarakat dan Desa Provsu, swakelola 1004 kegiatan Rp 9.804.000.000, penyedia 422 kegiatan Rp 12.385.000.000.

31. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu, swakelola 501 kegiatan Rp 4.768.000.000, penyedia 508 kegiatan Rp 7.006.000.000.

32. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provsu, swakelola 445 kegiatan Rp 35.361.000.000, penyedia 906 kegiatan Rp 157.137.000.000.

33. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu, swakelola 219 kegiatan Rp 10.878.000.000, penyedia 7 kegiatan Rp 797.000.000.

34. Dinas Pendidikan Provsu, swakelola 98 kegiatan Rp 133.515.000.000, penyedia 525 kegiatan Rp 258.001.000.000.

35. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu, swakelola 275 kegiatan Rp 5.918.000.000, penyedia 178 kegiatan Rp 3.775.000.000.

36. Dinas Perhubungan Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia 5 kegiatan Rp 831.000.000.

37. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia 87 kegiatan Rp 14.320.000.000.

38. Dinas Perkebunan Provsu, swakelola 878 kegiatan Rp 12.824.000.000, penyedia 237 kegiatan Rp 50.654.000.000.

39. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia 78 kegiatan Rp 7.022.000.000.

40. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, swakelola 272 kegiatan Rp 47.287.000.000, penyedia 155 kegiatan Rp 98.294.000.000.

41. Dinas Sosial Provsu, swakelola (0) kegiiatan, penyedia 96 kegiatan Rp 36.702.000.000.

42. Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia 487 kegiatan Rp 348.008.000.000.

43. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, swakelola 162 kegiatan Rp 8.872.000.000, penyedia 669 kegiatan Rp 156.276.000.000.

44. Dinas Tenaga Kerja Provsu, swakelola 128 kegiatan Rp 7.128.000.000, penyedia 162 kegiatan Rp 8.009.000.000.

45. Inspektorat Provsu, swakelola (0) kegiatan, penyedia 26 kegiatan Rp 4.402.000.000.

46. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr Muhammad Ildrem, swakelola 18 kegiatan Rp 10.605.000.000, penyedia 39 kegiatan Rp 19.332.000.000.

47. Rumah Sakit Haji Provsu, swakelola 38 kegiatan Rp 6.156.000.000, penyedia 95 kegiatan Rp 46.153.000.000.

48. Satuan Polisi Pamong Praja Provsu, swakelola 90 kegiatan Rp 10.058.000.000, penyedia 17 kegiatan Rp 18.307.000.000.

49. Sekretariat DPRD Provsu, swakelola 544 kegiatan Rp 230.962.000.000, penyedia 83 kegiatan Rp 14.277.000.000.

(art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutkorsupgah kpnsekda sabrina
Berita Terkait
  • Jumat, 23 Agu 2019 00:22

    Keturunan Raja Bilah ke 10 Segera Dinobatkan

    Penabalan Tengku Muhammad Risfansyah akan dikukuhkan oleh Dewan Kerapatan Adat Kesultanan Bilah, Raja-raja yang berada di wilayah Kesultanan Negeri Bilah, Lembaga Kerapatan Adat Kesultanan Negeri Bilah dan orang-orang besar bergelar di Kesultanan Negeri B

  • Selasa, 20 Agu 2019 21:47

    Pembangunan Kantor Bappeda Sumut Batal, Tapi Konsultan Perencanaan Sudah Selesai

    Pembangunannya batal dilaksanakan karena tidak ada anggaran. Tetapi kegiatan konsultan perencanaannya yang berbiaya Rp 2,8 miliar sudah selesai dikerjakan pada tahun 2017.

  • Kamis, 15 Agu 2019 11:49

    Sabrina: Bank Sumut ini bank kita

    Untuk mendorong percepatan pembangunan di Sumut, menjadi provinsi yang aman, sejahtera dan bermartabat, dibutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu semua potensi harus dimanfaatkan secara maksimal.

  • Selasa, 13 Agu 2019 19:57

    Kena Marah Anggota Dewan, Safril Tidak Terima Konfirmasi Darinya Jadi Pemberitaan

    Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumut Safril Gultom, mencak-mencak ketika konfirmasi darinya dijadikan pemeberitaan media, tentang temuan perjalanan dinas anggota dewan oleh BPK RI Perwakilan Sumut.

  • Selasa, 13 Agu 2019 15:52

    Temuan Perjalanan Dinas DPRD Sumut, Safril: Baru Rp 1,1 miliar yang dikembalikan

    Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Sumut Safril mengaku pesimis terhadap 100 anggota DPRD Sumut mampu melunasi uang perjalanan dinas yang menjadi temuan BPK RI Perwakilan Sumut.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir