• Home
  • Politik
  • Rakernas Himmah Rekomendasikan Kasus Register 40 ke Jokowi

Rakernas Himmah Rekomendasikan Kasus Register 40 ke Jokowi

Selasa, 13 Feb 2018 00:31
Dibaca: 389 kali
drberita/istimewa
Ketua Umum PP Himmah Aminullah Siagian
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Rapat kerja nasional (Rakernas) Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (Himmah) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan kasus register 40 di Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Himmah Aminullah Siagian dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin 12 Februari 2018.

Rakernas Himmah berlangsung selama tiga hari di Garuda Plaza Hotel (GPH), Medan, Sumatera Utara. "Rakernas Himmah menghasilkan rekomendasi Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus register 40," ujar Aminullah.

Menurutnya, pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi tersebut karena prosesnya yang sudah cukup lama. Penanganan kasus lahan sawit di hutan lindung register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, yang dimilik perusahaan sawit PT Torganda.

Aminullah menilai, kasus ini sangat penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia ke depan. Harapannya, bisa menimbulkan efek jera bagi pihak lain.

"Ada 47.000 hektar hutan milik negara dirambah jadi kebun sawit beserta bangunan sarana prasarana. Selama 10 tahun ini dikuasai secara ilegal. Negara sangat dirugikan," katanya.

Sebenarnya kasus ini telah vonis bersalah sejak 2007 sampai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. Lalu, Peninjauan Kembali No. 39 PK/Pid/2007 tertanggal 16 Juni 2008.

Kasus ini sempat jadi perhatian lintas kementerian dan lembaga pada tahun 2015 karena sudah vonis hukuman bersalah tetapi di lapangan negara sulit melakukan eksekusi.

Pembahasan kasus saat itu melibatkan antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN Ferry M. Baldan (ganti), Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung M. Prasetyo sampai Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno (ganti).

Pada Juni 2015, kata Aminullah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat itu sudah meminta kepada Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) untuk tidak menerima atau membeli produk dari kebun ilegal PT Torganda.

KLHK juga sempat memberikan peringatan untuk penyerahan aset, tetapi PT Torganda tidak mengindahkan bahkan melawan. "Ini kasus sudah 10 tahun berkekuatan hukum tetap, tetapi belum bisa dieksekusi, sempat terhenti dan beroperasi kembali," terangnya.

PT Torganda dalam kasus ini dinyatakan melanggar Undang Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta KUHP sesuai hasil penyidikan Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

KLHK juga akan mengembangkan kasus ini untuk mencari tersangka lain dan berkoordinasi dengan PPAT dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun sampai saat ini belum ada hasil yang signifikan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:aminullah siagianDL Sitorushimmah sumutkasus hutan register 40Presiden Jokowipt torgandasihar sitorus
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 12:58

    Pilpres 2019: Jokowi Vs Gatot Bisa Terjadi

    Mantan Panglima TNI itu minimal harus mendapat dukungan dari gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Saat ini, Gatot hanya mengandalkan sejumlah kelompok relawannya.

  • Senin, 16 Apr 2018 00:28

    Tak Ada Solusi, Bangunan Milik Besan Jokowi Resahkan Warga Sebelah

    Sampai saat ini tak ada solusi dari Pemko Medan untuk menertibkan bangunan milik besan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meresahkan warga, khusunya yang tinggal di sebelah, di Jalan Pon 3, Medan, Sumut.

  • Senin, 09 Apr 2018 20:26

    Demo BBM, Mahasiswa Sholat Dalam Gedung Paripurna DPRD Sumut

    Ratusan mahasiswa yang terdiri dari beberapa universitas di Kota Medan menggelar aksi unjukrasa dan sholat berjamaah, dalam rangka protes kenaikan harga Pertalite, dan kelangkaan Premium, DPRD Sumut, Senin 9 April 2018.

  • Senin, 09 Apr 2018 20:24

    PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP

    PP Himmah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.

  • Jumat, 06 Apr 2018 00:10

    Luhut Dapat Tugas Selama 7 Tahun dari Jokowi

    Penunjukan Luhut sebagai koordinator tim Citarum tercantum dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Citarum pada Pasal 5 bab III bagian kedua.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir