• Home
  • Politik
  • Rakernas Himmah Rekomendasikan Kasus Register 40 ke Jokowi

Rakernas Himmah Rekomendasikan Kasus Register 40 ke Jokowi

Selasa, 13 Feb 2018 00:31
Dibaca: 465 kali
drberita/istimewa
Ketua Umum PP Himmah Aminullah Siagian
DINAMIKARAKYAT - Rapat kerja nasional (Rakernas) Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (Himmah) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan kasus register 40 di Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Himmah Aminullah Siagian dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin 12 Februari 2018.

Rakernas Himmah berlangsung selama tiga hari di Garuda Plaza Hotel (GPH), Medan, Sumatera Utara. "Rakernas Himmah menghasilkan rekomendasi Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus register 40," ujar Aminullah.

Menurutnya, pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi tersebut karena prosesnya yang sudah cukup lama. Penanganan kasus lahan sawit di hutan lindung register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, yang dimilik perusahaan sawit PT Torganda.

Aminullah menilai, kasus ini sangat penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia ke depan. Harapannya, bisa menimbulkan efek jera bagi pihak lain.

"Ada 47.000 hektar hutan milik negara dirambah jadi kebun sawit beserta bangunan sarana prasarana. Selama 10 tahun ini dikuasai secara ilegal. Negara sangat dirugikan," katanya.

Sebenarnya kasus ini telah vonis bersalah sejak 2007 sampai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. Lalu, Peninjauan Kembali No. 39 PK/Pid/2007 tertanggal 16 Juni 2008.

Kasus ini sempat jadi perhatian lintas kementerian dan lembaga pada tahun 2015 karena sudah vonis hukuman bersalah tetapi di lapangan negara sulit melakukan eksekusi.

Pembahasan kasus saat itu melibatkan antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN Ferry M. Baldan (ganti), Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung M. Prasetyo sampai Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno (ganti).

Pada Juni 2015, kata Aminullah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat itu sudah meminta kepada Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) untuk tidak menerima atau membeli produk dari kebun ilegal PT Torganda.

KLHK juga sempat memberikan peringatan untuk penyerahan aset, tetapi PT Torganda tidak mengindahkan bahkan melawan. "Ini kasus sudah 10 tahun berkekuatan hukum tetap, tetapi belum bisa dieksekusi, sempat terhenti dan beroperasi kembali," terangnya.

PT Torganda dalam kasus ini dinyatakan melanggar Undang Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta KUHP sesuai hasil penyidikan Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

KLHK juga akan mengembangkan kasus ini untuk mencari tersangka lain dan berkoordinasi dengan PPAT dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun sampai saat ini belum ada hasil yang signifikan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:aminullah siagianDL Sitorushimmah sumutkasus hutan register 40Presiden Jokowipt torgandasihar sitorus
Berita Terkait
  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Jumat, 01 Jun 2018 23:24

    Presiden Jokowi Ajak Rakyat Amalkan Nilai-nilai Pancasila

    Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momen pengingat, pemacu dan momen aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

  • Minggu, 20 Mei 2018 07:41

    Sihar dan Ondim Hadir Dipembukaan Kejuaraan Catur Piala Gubernur Sumut

    Hadir Ketua Umum PB Percasi GM Utut Adianto, Walikota Medan Dzulmi Eldin, anggota DPR RI Sofyan Tan, Sihar Sitorus, Syah Affandi alias Ondim, para pecatur Sumut dan nasional serta undangan.

  • Senin, 14 Mei 2018 01:02

    Pilpres: Golkar Ingin Sosok Airlangga ataupun JK

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham merasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berpengalaman untuk memilih pasangan untuk menghadapi Pilpres 2019 mendatang.

  • Senin, 07 Mei 2018 01:04

    IMM: Pemko Medan Terlalu Berlebihan Sikapi Atribut #2019GantiPresiden

    Tagar #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi atau #Jokowi2Periode merupakan pendapat rakyat secara konstitusional mengingat pemilihan presiden memang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir