Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Rakernas Himmah Rekomendasikan Kasus Register 40 ke Jokowi

Rakernas Himmah Rekomendasikan Kasus Register 40 ke Jokowi

Selasa, 13 Feb 2018 00:31
Dibaca: 523 kali
drberita/istimewa
Ketua Umum PP Himmah Aminullah Siagian
DINAMIKARAKYAT - Rapat kerja nasional (Rakernas) Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (Himmah) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan kasus register 40 di Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Himmah Aminullah Siagian dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin 12 Februari 2018.

Rakernas Himmah berlangsung selama tiga hari di Garuda Plaza Hotel (GPH), Medan, Sumatera Utara. "Rakernas Himmah menghasilkan rekomendasi Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus register 40," ujar Aminullah.

Menurutnya, pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi tersebut karena prosesnya yang sudah cukup lama. Penanganan kasus lahan sawit di hutan lindung register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, yang dimilik perusahaan sawit PT Torganda.

Aminullah menilai, kasus ini sangat penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia ke depan. Harapannya, bisa menimbulkan efek jera bagi pihak lain.

"Ada 47.000 hektar hutan milik negara dirambah jadi kebun sawit beserta bangunan sarana prasarana. Selama 10 tahun ini dikuasai secara ilegal. Negara sangat dirugikan," katanya.

Sebenarnya kasus ini telah vonis bersalah sejak 2007 sampai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. Lalu, Peninjauan Kembali No. 39 PK/Pid/2007 tertanggal 16 Juni 2008.

Kasus ini sempat jadi perhatian lintas kementerian dan lembaga pada tahun 2015 karena sudah vonis hukuman bersalah tetapi di lapangan negara sulit melakukan eksekusi.

Pembahasan kasus saat itu melibatkan antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN Ferry M. Baldan (ganti), Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung M. Prasetyo sampai Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno (ganti).

Pada Juni 2015, kata Aminullah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat itu sudah meminta kepada Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) untuk tidak menerima atau membeli produk dari kebun ilegal PT Torganda.

KLHK juga sempat memberikan peringatan untuk penyerahan aset, tetapi PT Torganda tidak mengindahkan bahkan melawan. "Ini kasus sudah 10 tahun berkekuatan hukum tetap, tetapi belum bisa dieksekusi, sempat terhenti dan beroperasi kembali," terangnya.

PT Torganda dalam kasus ini dinyatakan melanggar Undang Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta KUHP sesuai hasil penyidikan Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

KLHK juga akan mengembangkan kasus ini untuk mencari tersangka lain dan berkoordinasi dengan PPAT dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun sampai saat ini belum ada hasil yang signifikan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:aminullah siagianDL Sitorushimmah sumutkasus hutan register 40Presiden Jokowipt torgandasihar sitorus
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Jul 2018 17:33

    Massa #2019TetapJokowi Kalah Banyak dengan Massa #2019GantiPresiden

    Massa #2019TetapJokowi yang mengambil lokasi di Jalan Masjid Raya, persisnya di sisi kiri Masjid Raya dan di depan Taman Sri Deli Kota Medan, kalah banyak dengan massa #2019GantiPresiden yang posisinya di badan Jalan SM. Raja Medan, persisnya di depan Mas

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:18

    Iman Harahap: Nawacita Jokowi Gagal di Daerah Pinggiran Sumatera Utara

    Akan tetapi Nawacita Jokowi sebagai agenda prioritas tidak berbanding lurus, disebabkan banyak kejanggalan yang ditemui di lapangan dalam pengelolaan dana desa salah satunya di Kecamatan Ujungbatu dan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara.

  • Kamis, 19 Jul 2018 11:09

    Selesai Melantik 724 Perwira TNI, Jokowi dan JK Jenguk SBY

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditemani Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menjenguk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dirawat di RSPAD.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Jumat, 01 Jun 2018 23:24

    Presiden Jokowi Ajak Rakyat Amalkan Nilai-nilai Pancasila

    Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momen pengingat, pemacu dan momen aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir