Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Rakernas Himmah Rekomendasikan Kasus Register 40 ke Jokowi

Rakernas Himmah Rekomendasikan Kasus Register 40 ke Jokowi

Selasa, 13 Feb 2018 00:31
Dibaca: 239 kali
drberita/istimewa
Ketua Umum PP Himmah Aminullah Siagian
DINAMIKARAKYAT - Rapat kerja nasional (Rakernas) Himpunan Mahasiswa Alwasliyah (Himmah) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menuntaskan kasus register 40 di Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Himmah Aminullah Siagian dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin 12 Februari 2018.

Rakernas Himmah berlangsung selama tiga hari di Garuda Plaza Hotel (GPH), Medan, Sumatera Utara. "Rakernas Himmah menghasilkan rekomendasi Presiden Jokowi segera menuntaskan kasus register 40," ujar Aminullah.

Menurutnya, pertimbangan dikeluarkannya rekomendasi tersebut karena prosesnya yang sudah cukup lama. Penanganan kasus lahan sawit di hutan lindung register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, yang dimilik perusahaan sawit PT Torganda.

Aminullah menilai, kasus ini sangat penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia ke depan. Harapannya, bisa menimbulkan efek jera bagi pihak lain.

"Ada 47.000 hektar hutan milik negara dirambah jadi kebun sawit beserta bangunan sarana prasarana. Selama 10 tahun ini dikuasai secara ilegal. Negara sangat dirugikan," katanya.

Sebenarnya kasus ini telah vonis bersalah sejak 2007 sampai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. Lalu, Peninjauan Kembali No. 39 PK/Pid/2007 tertanggal 16 Juni 2008.

Kasus ini sempat jadi perhatian lintas kementerian dan lembaga pada tahun 2015 karena sudah vonis hukuman bersalah tetapi di lapangan negara sulit melakukan eksekusi.

Pembahasan kasus saat itu melibatkan antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri ATR/BPN Ferry M. Baldan (ganti), Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung M. Prasetyo sampai Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno (ganti).

Pada Juni 2015, kata Aminullah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat itu sudah meminta kepada Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) untuk tidak menerima atau membeli produk dari kebun ilegal PT Torganda.

KLHK juga sempat memberikan peringatan untuk penyerahan aset, tetapi PT Torganda tidak mengindahkan bahkan melawan. "Ini kasus sudah 10 tahun berkekuatan hukum tetap, tetapi belum bisa dieksekusi, sempat terhenti dan beroperasi kembali," terangnya.

PT Torganda dalam kasus ini dinyatakan melanggar Undang Undang No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta KUHP sesuai hasil penyidikan Direktorat Penegakan Hukum Pidana.

KLHK juga akan mengembangkan kasus ini untuk mencari tersangka lain dan berkoordinasi dengan PPAT dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun sampai saat ini belum ada hasil yang signifikan. (art/drc)

Editor: admin

T#g:aminullah siagianDL Sitorushimmah sumutkasus hutan register 40Presiden Jokowipt torgandasihar sitorus
Berita Terkait
  • Senin, 19 Feb 2018 20:12

    KPK Akan Bantu Menteri LHK Selesaikan Kasus Lahan Sawit DL Sitorus

    KPK mendukung rencana Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengeksekusi lahan negara yang dicaplok pengusaha sawit Darianus Lungguk Sitorus alias DL. Sitorus.

  • Rabu, 17 Jan 2018 02:25

    Anak Medan Penghina Jokowi dan Tito Divonis 18 Bulan Penjara

    Farhan Balatif terbukti bersalah melakukan penghinaan terhadap Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Jendral Tito Karnavian melalui media sosial facebook dan twitter.

  • Kamis, 28 Des 2017 22:33

    Terdakwa Muhammad Farhan Hina Jokowi Karena Kinerja Buruk

    Muhammad Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah, terdakwa penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui facebook dan twitter didasari kinerja buruk selama menjabat sebagai kepala negara.

  • Senin, 27 Nov 2017 23:57

    Tengku Erry Dampingi Jokowi Tanam Pohon Sawit di Sergai

    Presiden Jokowi menanam pohon kelapa sawit di Desa Kota Tengah, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Senin 27 November 2017, didampingi Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.

  • Senin, 27 Nov 2017 22:25

    Di Siantar Sumut, Jokowi Pesan Rakyat Jangan Pecah Gara-gara Politik

    Dalam rangkaian kegiatannya di Sumatera Utara, Presiden Jokowi berkunjung ke Kota Pematangsiantar, untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada masyarakat.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir