Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Rahmad Hasibuan Gugat Hasil Pilkada Palas, Apakah Berhasil?

Rahmad Hasibuan Gugat Hasil Pilkada Palas, Apakah Berhasil?

Minggu, 05 Agu 2018 01:55
Dibaca: 906 kali
drberita/istimewa
DR. Edy Yunara, SH, MHUM (Direktur LKBH USU), Profesor DR. Syafruddin Kallo, Hairul Mac Hasibuan, SH.
DINAMIKARAKYAT - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara melakukan temu pers di Hotel Dharma Deli, Medan, 1 Agustus 2018.

Mereka adalah tim advokasi Paslon Bupati Palas Rahmad P Hasibuan, terdiri dari DR. Edy Yunara, SH, MHUM (Direktur LKBH USU), Profesor DR. Syafruddin Kallo, Hairul Mac Hasibuan, SH

Dalam pertemuan, Hairul Mac Hasibuan yang juga timses Paslon No. 3 Rahmad P Hasibuan memaparkan bahwa adanya kejanggalan dalam proses pilkada Padanglawas (Palas) 27 Juni 2018 lalu.

Kejanggalan itu adalah banyaknya dugaan money politik yang dilakukan oleh paslon No. 1 Tondi Ronitua-Syafruddin Hasibuan dan paslon No. 2 Alisutan Harahap-Ahmad Zarnawi Pasaribu. "Ini telah melanggar UU No. 10 Tahun 2016," ujar Mac.

Langkah hukum yang kami lakukan, kata Mac adalah mencari data ke masyarakat dan alhamdulillah masyarakat memberikan dukungan melalui surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai, dimana mereka mengakui telah menerima uang dari Paslon No. 1 dan Paslon No. 2. "Barang bukti uang itu telah kami serahkan ke Panwaslih Kabupaten," lanjut Mac Hasibuan.

Selanjutnya, kata Mac, pihaknya mengajukan protes sanggahan ke Panwaslih Kabupaten Palas pada 2 Juli 2018 tentang adanya money politik yang dilakukan oleh paslon No.1 dan No.2. Panwaslih Kabupaten Palas menerima secara tidak wajar. "Panwaslih tidak memberikan rekomendasi bagaimana cara teknis membuat pelaporan kepada pihak kami," kata Mac, dan kami mencoba lagi menemui mereka, jawaban mereka selalu tidak memuaskan.

Akhirnya tanggal 18 Juli 2018 Ketua Panwaslih Kabupaten Palas menerima dan surat keberatan terdahulu yang kami ajukan hanya ditindaklanjuti oleh Panwaslih untuk kandidat paslon No. 2.

"Hal ini tidak memuaskan bagi kami, lalu kami meneruskan surat kami yang tertanggal 30 Juni 2018 sebagai tembusan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utar yang akhirnya surat keberatan tersebut diterima oleh Bawaslu dengan catatan harus diperbaiki," ujar Mac

Untuk melanjutkan proses hukum ke tingkat lebih tinggi yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Pusat serta Mahkamah Agung, kandidat Paslon No. 3 Rahmad P Hasibuan memberikan kuasa hukum khusus kepada LKBH USU yang dipimpin DR. Edy Yunara, SH, MHUM berserta anggota.

Direktur LKBH USU DR. Edy Yunara SH Mhum dan Prof. Syafruddin Kallo menjelaskan peristiwa hukum sengketa pilkada ini diatur dalam UU No. 10 Tahun 2018 Pasal 73.

"Menjelaskan bila terjadi money politik peserta pilkada akan dipidana dan di discualifikasi," ujar Edy dan Prof. Kallo. Mereka meminta pihak Bawaslu agar menindaklanjuti pengaduan ini, baik kandidat paslon No. 1 dan No. 2, kata Prof. Kallo.

Dan meminta kepada pihak Panwaslih Kabupaten Palas agar barang bukti uang money politik diserahkan ke Bawaslu Provinsi. Namun sampai saat ini belum diserahkan. Ini suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan ini penggelapan, bisa dikenai pidana.

"Kami telah memiliki bukti otentik baik CD, foto money politik dan surat keterangan dari masyarakat. Harapan kami agar pihak Bawaslu menindaklanjuti laporan kami ini dan ini menjadi preseden baik penegakan hukum bila ini dilaksanakan. Syukur alhamdulillah pihak Bawaslu menanggapi laporan ini," terang Prof. Kallo.

Pilkada Kabupaten Palas ini dilaksanakan pada 27 Juni 2018, dan dimenangkan pasangan calon No. 2 Alisutan Harahap-Ahmad Zarnawi Pasaribu memperoleh suara 66.464 suara. Sementa kandidat No. 1 Tondi Roni Tua-Syafruddin Hasibuan meraih diraih suara sebesar 32.166 dan kandidat paslon No. 3 memperoleh 18.084 suara. (ril/art)

Editor: admin

T#g:Bawaslu Sumutkampus usupanwaslih padang lawaspilkada 2018pilkada palasrahmad hasibuan
Berita Terkait
  • Sabtu, 24 Agu 2019 16:52

    Ada Setoran "Haram" Rp 2,5 Juta Panwas Kecamatan ke Bawaslu

    Dugaan korupsi anggaran pengawasan pemili menguap ke publik. Mantan ketua Panwas Kecamatan di Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara, yang bicara blak-blakan. Ia menuding ASN yang bermain di balik dugaan korupsi itu.

  • Minggu, 18 Agu 2019 19:26

    Dugaan Korupsi Bawaslu Sumut: Iwan Tero Dituding Sebagai Dalang

    Dugaan korupsi Bawaslu Sumut di Pilgubsu tahun 2018, satu per satu mulai terungkap. Mulai pengadaan barang, perjalanan dinas hingga kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan.

  • Sabtu, 22 Jun 2019 02:16

    Puluhan Mahasiswa USU Tuntut Dosen Peleceh Seksual Dipecat

    Mereka menuntut adanya perlindungan khusus dari pihak kampus terhadap korban pelecehan seksual agar tidak ada penekanan dalam bentuk apapun dari dosen, mahasiswa dan civitas akademika kampus lainnya.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:58

    USU Ajukan Permohonan Penangguhan Dosen ke Kapolda Sumut

    Pihak Universitas Sumatera Utara (USU) ‎mengajukan permohonan untuk penangguhan tahanan terhadap terduga ujaran kebencian, Himma Dewiyana Lubis alias Himma kepada Kapolda Sumut ‎Irjen Pol Paulus Waterpauw.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:08

    Rektor USU Siapkan "Intelijen" Untuk Awasi Aktifitas Radikal di Kampus

    Universitas Sumatera Utara (USU) akan melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang ada di kampus untuk mengantisipasi paham radikalisme dengan melibatkan dekan dan para dosen.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir