Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • RAPBD 2018 Disahkan, DPRD Sumut Dapat Apresiasi

RAPBD 2018 Disahkan, DPRD Sumut Dapat Apresiasi

Rabu, 06 Des 2017 01:30
Dibaca: 303 kali
drberita/istimewa
Pengesahan RAPBD Sumut 2018.
DINAMIKARAKYAT - Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Sumut tahun 2018 disahkan dan ditandatangani Gubernur Tengku Erry Nuradi, Selasa 5 Desember 2017.

Penandatanganan tersebut disaksikan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan wakil ketua serta anggota dewan di sidang paripurna.

Selain itu, enam ranperda juga ditandatangani masing-masing Ranperda Perubahan atas Perda Provsu No. 6 tahun 2013 tentang retribusi daerah, Ranperda tentang pajak daerah, Rencana Pembangunan Industri Sumut 2017-2037, Ranperda tentang PDAM Tirtanadi dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2013 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Ketenagalistrikan.

Tengku Erry dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Sumut yang telah melakukan pembahasan RAPBD 2018 tanpa kenal lelah di tengah keterbatasan waktu dan jadwal.

"Kepedulian dan atensi yang tinggi dari anggota DPRD Sumut semata-mata agar APBD 2018 lebih aspiratif. Koreksi dan tanggapan serta saran yang diberikan anggota dewan cukup konstruktif, baik menyangkut belanja daerah dan pendapatan daerah maupun hal-hal umum," ujar Erry.

Meskipun pengesahan RAPBD lebih lambat dari jadwal semula yang direncanakan pada akhir November, namun waktu tersebut masih dalam tahap ditolerin sehingga anggota dewan maupun Pemprov Sumut tidak terkena sanksi atas PP Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

"Kami segera melakukan langkah dalam menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dan menyampaikannya kepada Mendagri untuk dievaluasi. Kami juga akan berkoordinasi, sehingga secepatnya dapat diterapkan sesuai jadwal agar perencanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai waktu yang diharapkan," sebut Erry. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutPemprov Sumutrapbd 2018
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:12

    Kejati Sumut Dinilai Tidak Profesional Tangani Kasus Korupsi

    Seperti tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 inisial ES.

  • Senin, 19 Feb 2018 18:53

    KPK Jangan Hanya Periksa DPRD dan PNS Pemprov Sumut

    Ketua Peresedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak pilih kasih memeriksa kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

  • Rabu, 14 Feb 2018 02:03

    Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

    Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

  • Selasa, 13 Feb 2018 17:14

    Baru Dilantik, 77 Kades Dapat 105 Unit Motor dari Pemprov Sumut

    Didampingi Kadis PMD Aspan Sofian, Erry berpesan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Deliserdang tetap mengedapankan netralitas dan tetap menjaga kekondusifan dalam agenda Pilkada serentak 2018.

  • Selasa, 13 Feb 2018 02:23

    Dua PNS Pemprov Sumut Dituntut 15 Bulan Penjara

    Dua terdakwa kasus pungutan liar (pungli) ‎Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut dituntut masing-masing hukuman selama 15 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 12 Februari 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir