Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Pemko Medan Jatuhkan Sanksi Kepada Pejabat Terlibat Surat Miskin

Pemko Medan Jatuhkan Sanksi Kepada Pejabat Terlibat Surat Miskin

Senin, 25 Sep 2017 01:04
Dibaca: 449 kali
drberita/istimewa
Kantor Pemko Medan.
DINAMIKARAKYAT - Menindaklanjuti saran Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Pemko Medan akhirnya merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada sejumlah pejabat yang terlibat dalam proses penerbitan surat keterangan miskin bagi warga tidak miskin yang dimanfaatkan untuk memasukkan anaknya ke SMAN 1 Medan dari jalur miskin.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menjelaskan, rekomendasi Pemko Medan itu merupakan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan, yang disampaikan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut melalui surat No: 700.K/673 tertanggal 18 September 2017.

Dalam surat yang ditandatangani Inspektur Pemko Medan Farit Wajedi, dijelaskan para pejabat yang disarankan untuk dijatuhi sanksi adalah Sekretaris Dinas Sosial Kota Medan Aleksander, Kepala Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Ranto Nainggolan dan Kepala Lingkungan (Kepling) 8 Kelurahan Cinta Damai Sariono Saputra.

Aleksander sendiri disarankan dijatuhi sanksi hukuman disiplin sedang dengan jenis hukuman penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun.

Jenis sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Kepala Kelurahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia Ranto Nainggolan. Sedangkan Kepling 8 Sariono Saputra disarankan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian.

Selain itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan juga direkomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Surat Keterangan Tidak Mampu An. Yandrinal Amiruddin No: 460/3136 tertanggal 19 Juni 2017 yang digunakan untuk memasukkan anaknya ke SMAN 1 Medan.

Selanjutnya, Camat Medan Helvetia juga disarankan untuk memerintahkan Kepala Kelurahan Cinta Damai menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dinas pendidikan medanombudsman sumutpemko medan
Berita Terkait
  • Senin, 06 Agu 2018 00:06

    Pastikan Arnita Turnip Aktif Kembali, Ombudsman Kunjungi IPB

    Ombudsman RI dijadwalkan Senin 6 Agustus 2018 akan berkunjung ke Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk menuntaskan laporan Lisnawati terkait status keaktifan putrinya Arnita Rodelina Turnip sebagai mahasiswa BUD Pemkab Simalungun di IPB.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:02

    Datang ke PW Pemuda Muhammadiyah, Lisnawati: Anak saya dituduh ikut kelompok teroris

    Kisah pilu pendidikan Arnita Rodelina Turnip ternyata sudah diketahui PW Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, sebelum viral di media sosial atas pemberitaan dari Ombudsman RI Perwakilan Sumut.

  • Minggu, 29 Jul 2018 12:06

    Kasus BUD Boru Turnip, Ombudsman Surati IPB dan Panggil Pemkab Simalungun

    Menerima laporan itu, Ombudsman RI Perwakilan Sumut langsung menanganinya melalui metode Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) dengan segera koordinasi dengan pihak IPB.

  • Minggu, 29 Jul 2018 11:47

    Pindah Agama Islam, Pemkab Simalungun Diduga Hentikan Program BUD Boru Turnip Kuliah di IPB

    Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera utara menjadwalkan, akan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun, Selasa 31 Juli 2018, terkait kebijakan pemerintah daerah itu yang diduga berbau Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam progr

  • Minggu, 22 Jul 2018 16:33

    PD Pasar Jadi Polemik Pembahasan Pansus LKPJ 2017 DPRD Medan

    Persoalan PD Pasar Kota Medan menjadi polemik. Pansus LKPJ 2107 DPRD Medan menilai Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Rusdy Sinuraya kurang bijak.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir