Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Paripurna RAPBD 2018 Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut

Paripurna RAPBD 2018 Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut

Selasa, 28 Nov 2017 23:42
Dibaca: 255 kali
drberita/istimewa
Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama para Wakil Ketua DPRD Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Rapat paripurna RAPBD Sumut 2018 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan didampingi Wakil Ketua Tengku Milwan dan Aduhot Simamora, dengan proyeksi APBD 2018 meningkat hingga 2,17 persen.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menguraikan RAPBD 2018 dari kelompok pendapatan asli daerah pada perubahan APBD 2017 ditargetkan sebesar Rp 5.060.796.805.526 dan direncanakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 305.628.680.628 atau 6,04 persen, sehingga pada tahun anggaran 2018 ini ditargetkan sebesar Rp 5.366.425.486.154.

Peningkatan tersebut diprediksi bersumber dari jenis pendapatan pajak daerah sebesar Rp 297.369.135.257, jenis pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 3.548.730.500 dan jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 22.078.787.056.

"Sedangkan dari jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurun sebesar Rp 17.367.972.185," kata Erry.

Kemudian pada kelompok pendapatan dana perimbangan diperubahan APBD tahun anggaran 2017, ditargetkan sebesar Rp 7.333.523.215.008, diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp 22.900.850.008 atau menurun 0,31 persen. Sehingga pada tahun 2018 ini direncanakan sebesar Rp 7.310.622.365.000.

Penurunan tersebut terdapat pada jenis pendapatan bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp 28.577.391.008, dari jenis pendapatan dana alokasi khusus (DAK) diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp 5.676.541.000.

Adapun jenis pendapatan dana alokasi umum (DAU) tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dengan kata lain sama dengan jumlah DAU pada perubahan APBD 2017.

Sementara kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 9.533.902.500, sedangkan pada PAPBD tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 23.105.424.280, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 13.571.521.780 atau menurun 58,74 persen.

"Penurunan tersebut bersumber dari bantuan keuangan untuk kebutuhan biaya guru honorer SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 15.935.224.280 yang mana tahun 2018 nanti tidak dianggarkan lagi. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari hibah direncanakan akan mengalami pertambahan sebesar Rp 2.363.702.500," jelas Erry.

Di sisi lain, untuk belanja daerah pada PAPBD tahun 2017 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 13.464.364.719.275, sedangkan tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 13.471.581.753.654, sehingga mengalami pertambahan sebesar Rp 7.217.034.379 atau bertambah 0,05 persen.

Lanjut Erry, jika dilakukan pengurangan terhadap rencana jumlah target pendapatan daerah sebesar Rp 12.686.581.753.654, dengan rencana belanja daerah sebesar Rp 13.471.581.753.654, maka dalam APBD 2018 akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 785.000.000.000.

Apabila dibandingkan dengan PAPBD 2017 yang mengalami defisit sebesar Rp 1.046.939.274.461, maka terdapat penurunan defisit anggaran sebesar Rp 261.939.274.461 atau 25,02 persen.

"Dalam APBD 2018 jumlah pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 785.000.000.000 dan dalam  PAPBD 2017 sebesar Rp 1.046.939.274.461. Maka jumlah pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp 261.939.274.461 atau 25,02 persen," kata Erry. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutPemprov Sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 01:12

    Kejati Sumut Dinilai Tidak Profesional Tangani Kasus Korupsi

    Seperti tidak ditahannya tersangka kasus dugaan korupsi dana sosialisasi peningkatan aparatur pemerintah desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Sumut tahun 2015 inisial ES.

  • Senin, 19 Feb 2018 18:53

    KPK Jangan Hanya Periksa DPRD dan PNS Pemprov Sumut

    Ketua Peresedium Pemerhati Indonesia Bersih (PIB) Rosisyanto mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak pilih kasih memeriksa kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

  • Rabu, 14 Feb 2018 02:03

    Tiga Terdakwa Korupsi Kapal Nelayan DKP Sumut Dihukum Bervariasi

    Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut dijatuhi hukuman bervariasi di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa 13 Februari 2018.

  • Selasa, 13 Feb 2018 17:14

    Baru Dilantik, 77 Kades Dapat 105 Unit Motor dari Pemprov Sumut

    Didampingi Kadis PMD Aspan Sofian, Erry berpesan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Deliserdang tetap mengedapankan netralitas dan tetap menjaga kekondusifan dalam agenda Pilkada serentak 2018.

  • Selasa, 13 Feb 2018 02:23

    Dua PNS Pemprov Sumut Dituntut 15 Bulan Penjara

    Dua terdakwa kasus pungutan liar (pungli) ‎Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumut dituntut masing-masing hukuman selama 15 bulan penjara di Pengadilan Tipikor Medan, Senin 12 Februari 2018.

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir