Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Paripurna RAPBD 2018 Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut

Paripurna RAPBD 2018 Dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut

Selasa, 28 Nov 2017 23:42
Dibaca: 363 kali
drberita/istimewa
Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama para Wakil Ketua DPRD Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Rapat paripurna RAPBD Sumut 2018 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan didampingi Wakil Ketua Tengku Milwan dan Aduhot Simamora, dengan proyeksi APBD 2018 meningkat hingga 2,17 persen.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menguraikan RAPBD 2018 dari kelompok pendapatan asli daerah pada perubahan APBD 2017 ditargetkan sebesar Rp 5.060.796.805.526 dan direncanakan akan mengalami peningkatan sebesar Rp 305.628.680.628 atau 6,04 persen, sehingga pada tahun anggaran 2018 ini ditargetkan sebesar Rp 5.366.425.486.154.

Peningkatan tersebut diprediksi bersumber dari jenis pendapatan pajak daerah sebesar Rp 297.369.135.257, jenis pendapatan retribusi daerah sebesar Rp 3.548.730.500 dan jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 22.078.787.056.

"Sedangkan dari jenis pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurun sebesar Rp 17.367.972.185," kata Erry.

Kemudian pada kelompok pendapatan dana perimbangan diperubahan APBD tahun anggaran 2017, ditargetkan sebesar Rp 7.333.523.215.008, diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp 22.900.850.008 atau menurun 0,31 persen. Sehingga pada tahun 2018 ini direncanakan sebesar Rp 7.310.622.365.000.

Penurunan tersebut terdapat pada jenis pendapatan bagi hasil pajak/bukan pajak sebesar Rp 28.577.391.008, dari jenis pendapatan dana alokasi khusus (DAK) diprediksi mengalami peningkatan sebesar Rp 5.676.541.000.

Adapun jenis pendapatan dana alokasi umum (DAU) tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dengan kata lain sama dengan jumlah DAU pada perubahan APBD 2017.

Sementara kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 9.533.902.500, sedangkan pada PAPBD tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp 23.105.424.280, sehingga mengalami penurunan sebesar Rp 13.571.521.780 atau menurun 58,74 persen.

"Penurunan tersebut bersumber dari bantuan keuangan untuk kebutuhan biaya guru honorer SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp 15.935.224.280 yang mana tahun 2018 nanti tidak dianggarkan lagi. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari hibah direncanakan akan mengalami pertambahan sebesar Rp 2.363.702.500," jelas Erry.

Di sisi lain, untuk belanja daerah pada PAPBD tahun 2017 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 13.464.364.719.275, sedangkan tahun 2018 direncanakan sebesar Rp 13.471.581.753.654, sehingga mengalami pertambahan sebesar Rp 7.217.034.379 atau bertambah 0,05 persen.

Lanjut Erry, jika dilakukan pengurangan terhadap rencana jumlah target pendapatan daerah sebesar Rp 12.686.581.753.654, dengan rencana belanja daerah sebesar Rp 13.471.581.753.654, maka dalam APBD 2018 akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 785.000.000.000.

Apabila dibandingkan dengan PAPBD 2017 yang mengalami defisit sebesar Rp 1.046.939.274.461, maka terdapat penurunan defisit anggaran sebesar Rp 261.939.274.461 atau 25,02 persen.

"Dalam APBD 2018 jumlah pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 785.000.000.000 dan dalam  PAPBD 2017 sebesar Rp 1.046.939.274.461. Maka jumlah pembiayaan mengalami penurunan sebesar Rp 261.939.274.461 atau 25,02 persen," kata Erry. (art/drc)

Editor: admin

T#g:apbd sumutdprd sumutPemprov Sumut
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:04

    Hulk & Black Panther Unjukrasa Depan Kantor Gubernur Sumut

    Hulk meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera melakukan tindakan tegas terhadap mereka yang duduk dengan nyantai, namun terlibat penyelewengan uang rakyat.

  • Minggu, 10 Jun 2018 03:19

    Ketua DPRD Sumut Digugat ke PTUN Medan

    Gugatan yang dibuat berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/K/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sisa masa jabatan 2014-2019.

  • Minggu, 10 Jun 2018 02:15

    Tengku Erry Percaya Dengan Sekda Sumut Sabrina

    Pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 66/TPA Tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir