Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Massa #2019TetapJokowi Kalah Banyak dengan Massa #2019GantiPresiden

Pilpres 2019

Massa #2019TetapJokowi Kalah Banyak dengan Massa #2019GantiPresiden

Minggu, 22 Jul 2018 17:33
Dibaca: 674 kali
drberita/istimewa
Massa #2019GantiPresiden.
DINAMIKARAKYAT - Massa pendukung #2019TetapJokowi terlihat kalah banyak dengan massa pendukung #2019GantiPresiden, yang melakukan deklarasi di kawasan Masjid Raya Al Mashun, Medan, Minggu 22 Juli 2018. 

Pantauan di lapangan, massa #2019TetapJokowi yang mengambil lokasi di Jalan Masjid Raya, persisnya di sisi kiri Masjid Raya dan di depan Taman Sri Deli Kota Medan, kalah banyak dengan massa #2019GantiPresiden yang posisinya di badan Jalan SM. Raja Medan, persisnya di depan Masjid Raya Kota Medan.

Massa pro Jokowi memakai kaos bertuliskan #2019TetapJokowi. Sedangkan massa pro ganti Jokowi memakai kaos #2019GantiPresiden.

Ketua Sekber Relawan Jokowi Tengku Erry Nuradi dalam orasinya meyakini bahwa 80 persen masyarakat Sumatera Utara akan mendukung Jokowi menjadi Presiden RI periode kedua.

"Setidaknya 60 persen, tapi bisa juga 70-80 persen, itu target kami dukungan masyarakat Sumut untuk Jokowi dua periode," tegas Erry.

Tengku Erry menyebutkan, masyarakat Sumut akan rasional menilai keberhasilan Jokowi memimpin Indonesia, khususnya Sumut selama menjadi Presiden.

Sejumlah pembangunan infrastruktur, kata Erry, seperti jalan tol, bandara dan sebagainya, telah dilakukannya. Keberhasilan Sumut memproduksi beras tahun 2017 dengan jumlah terbesar di Indonesia tidak terlepas dari peran Jokowi.

"Memang masih terdapat kelemahan, itu nanti yang akan disempurnakan. Jokowi telah berbuat dengan kerja nyata. Pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Ini kira rasakan dan nikmati serta dilanjutkan lima tahun ke depan," tutup Tengku Erry.


Massa #2019TetapJokowi.

Sementara itu, perwakilan massa #2019GantiPresiden HR Muhammad Syafii menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya deklarasi #2019GantiPresiden untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pergantian presiden 5 tahun sekali adalah konstitusional.

"Kita menggugah agar partisipasi pemilih Presiden pada 2019 nanti lebih baik di Indonesia dan agar masyarakat paham bahwa memilih itu bukan sesuatu yang euforia. Tapi memilih itu adalah menentukan nasib bangsa," kata anggota Komisi 3 DPR RI dari Fraksi Gerindra ini.

Syafii menjelaskan bahwa fakta-fakta secara politik di mana tidak ada keadilan dari sisi hukum dan ekonomi. Di mana kekayaan kota dikuasai oleh pihak luar. Jadi kondisi ini tidak bisa dibiarkan sebagai pemangku kepentingan dan pemilik sah Republik Indonesia.

"Jadi 2019 harus benar-benar selektif untuk memilih presiden yang benar berpihak pada rakyat, cinta pada NKRI sehingga mampu menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Ia mengatakan kelompok #2019GantiPresiden yang pertama membuat rencana acara dan terlebih dahulu sebulan mendapatkan izin acara dan kemudian ada izin yang juga dikabulkan menggelar acara bersamaan dari kelompok Jokowi 2 Periode, itu tidak menjadi masalah.

"Kita ingin membuktikan kalau kita sesama anak bangsa bisa menjaga kerukunan, bertoleransi menjaga kondusifitas. Karena meskipun pilihan berbeda kita mesti sadarkan, bahwa kita sama-sama anak bangsa Indonesia," tandas Syafii. (art/drc)

Editor: admin

T#g:#2019GantiPresiden#2019TetapJokowiPresiden Jokowi
Berita Terkait
  • Rabu, 09 Okt 2019 23:44

    Kecuali Papua, 100 Persen TNI AD Kawal Pelantikan Jokowi

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan perkembangan keamanan wilayah di Indonesia menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang sangat baik.

  • Sabtu, 28 Sep 2019 12:02

    Dilema, Jokowi Sendiri & RUU KPK

    Sebuah pilihan yang sulit bagi Jokowi. Diteruskan akan berhadapan dengan mahasiswa! Tak diteruskan dengan Perppu KPK, bakal ditinggal Parpol Koalisi. Apalagi, BEM se-Indonesia menolak undangan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

  • Jumat, 27 Sep 2019 23:30

    Puan & Yasonna Mundur dari Anggota Kerja Jokowi

    Dua menteri Jokowi yang akan dilantik sebagai anggota DPR yakni Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Keduanya berasal dari PDI Perjuangan.

  • Selasa, 24 Sep 2019 09:59

    Aktivis PMII: Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPK Seperti SBY

    Pemerintagh harus gerak cepat dalam melihat gejolak yang ditimbulkan akibat RUU KPK yang disahkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

  • Rabu, 18 Sep 2019 10:40

    KPK Wajib Lapor ke Presiden, DPR, BPK dan Dewan Pengawas

    Revisi Undang Undang Komisi Pemberantsan Korupsi (RUU KPP) Nomor 30 Tahun 2002 yang baru disahkan, ternyata menguntungkan Presiden, DPR, BPK plus Dewan Pengawas (DP).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir