• Home
  • Politik
  • Leo Nababan: Penjaringan Balon Kepala Daerah jalan terus

Leo Nababan: Penjaringan Balon Kepala Daerah jalan terus

Senin, 13 Jul 2015 20:12
Dibaca: 450 kali
ilustrasi/drc
Partai Golkar.

DINAMIKARAKYATCOM, Medan - Leo Nababan, Plt Ketua DPD Golkar Sumut kubu Agung Laksono mengaku, pihaknya akan terus melakukan proses penjaringan Bakal Calon (Balon) kepala daerah di 23 Kabupaten Kota se Sumut. Walau, penjaringan itu tanpa kordinasi dengan pihak Aburizal Bakrie.

"Jadi, kami hanya memakai hasil penjaringan kami di Sumut. Mau tanpa mereka (kubu ARB-red), (atau) ikut mereka, gak ada urusan, yang pasti kami taat azas undang-undang (mengikuti putusan PTUN-red)," ujar Leo kepada wartawan, Senin (13/7/2015).

Leo yang mengaku tengah menjalankan konsolidasi di kepulauan Nias mengatakan, dirinya hanya berkomitmen dengan hasil Rapimnas Golkar dan tim 9 pimpinan Agung Laksono. Dirinya juga telah memberikan SK para bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di kepulauan Nias.

Terkait kisruh Golkar, Leo menegaskan, bahwa persoalan itu sudah selesai. Yakni dengan tuntasnya putusan PTUN yang memenangkan kubu Agung Laksono dengan menolak gugatan partai Golkar hasil Munas Bali.

"Sudah tuntas, apa artinya, sela sudah dicabut. Saya bukan doktor hukum, tapi saya patuh terhadap hukum," tandasnya.

Disinggung terkait pertemuan antara Agung Laksono dan Abu Rizal Bakrie yang dimediasi oleh Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, Leo tak menampik memang harus melakukan konsolidasi menghadapi pilkada serentak. Namun, itu bukan mengartikan konsolidasi itu dengan kubu Abu Rizal Bakrie di Sumatera Utara.

"Boleh saja, tapi kami sudah konsolidasi, bukan melanggar melabrak aturan? Saya tidak urusan dengan Ajib (ketua DPD Golkar Sumut kubu ARB), saya hanya berurusan dengan rapimnas, dan saya hanya patuh dengan tim 9 yang dipimpin agung laksono," tukasnya.

Disinggung terkait nama-nama yang akan diusung dalam Pilkada serentak, Leo mengaku, pihaknya telah merekomendasikan seluruh balon di 23 kabupaten kota.

"Sudah saya selesaikan, dan akan saya lapor ke pak Agung. Jadi selesai semuanya, seminggu lagi penetapan dan rekomendasi. Saya lagi membuka Musda 5 kabupaten kota se Nias. Ini rute terakhir, seluruh DPD sudah punya ketua-ketua dan pengurusnya. Dan itu adalah amanat mahkamah partai, dan sudah dilegalitaskan PTUN, dan SK Kemenkumham sudah sah," katanya. (oktaf)

T#g:Golkarpilkada
Berita Terkait
  • Senin, 14 Mei 2018 01:02

    Pilpres: Golkar Ingin Sosok Airlangga ataupun JK

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham merasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berpengalaman untuk memilih pasangan untuk menghadapi Pilpres 2019 mendatang.

  • Kamis, 05 Apr 2018 22:00

    Lagi, Jenderal (Purn) Ingatkan TNI Netral di Pilkada Serentak

    Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta seluruh prajurit TNI agar netral saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak berlangsung.

  • Selasa, 27 Mar 2018 01:14

    24 Ribu Napi di Sumut Terancam Tidak Milih di Pilkada Serentak 2018

    Sebanyak 24 ribu wargabinaan di Sumatera Utara terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serantak 2018. Hal ini dikarenakan sebagian besar narapidana (napi) tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau e-KTP.

  • Sabtu, 24 Mar 2018 02:19

    Ketum Golkar Enggan Komentar Soal Duit e-KTP Rp5 Miliar ke Rapimnas 2012

    Terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto mengungkap ada penerimaan Rp5 miliar dari keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera untuk Rapimnas Golkar 2012.

  • Sabtu, 24 Mar 2018 02:01

    Saut KPK: Nanti kita pelajari pelan-pelan

    Selain Puan dan Pramono, mantan Ketua DPR RI itu menyeret nama Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Melchis Markus Mekeng, Chaeruman Harahap, Mirawan Amir, Tamsil Linrung, Arif Wibowo, dan M Jafar Hafsah.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir