Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Lemahkan KPK: Usulan DPR Tidak Relevan dengan Konvensi PBB

Lemahkan KPK: Usulan DPR Tidak Relevan dengan Konvensi PBB

Jumat, 06 Sep 2019 19:24
Dibaca: 90 kali
ilustrasi
KPK.
Bobby Nasution Center
DRberita | Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai, sejumlah pasal dalam draf revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan DPR tidak relevan dengan Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003.

Padahal, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU nomor 7 tahun 2006. "Ada poin-poin yang kita anggap tidak relevan dengan piagam PBB Antikorupsi," ujar Saut di Gedung KPK Jakarta, Jumat 6 September 2019.

Ia pun mencontohkan salah satu poin dalam draf RUU KPK usulan DPR yang menyebut KPK merupakan lembaga pemerintah pusat. Padahal, kata Saut, UNCAC menyatakan lembaga ini harus terbebas dari kepentingan manapun.

"Pengaruh tidak penting harus dihilangkan demi independensi, demi integritas. Ini kepastian pemberantasan korupsi," tegas Saut.

Menurut Saut, UU KPK saat ini sudah sejalan dengan UNCAC. Bahkan kata Saut terdapat sejumlah poin dalam UNCAC yang belum diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia seperti korupsi di sektor swasta, perdagangan pengaruh serta memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan perdagangan pengaruh.

Oleh karenanya, lanjut Saut, daripada merevisi UU KPK yang sudah sejalan dengan UNCAC, DPR seharusnya merevisi UU tentang tindak pidana korupsi dengan mengakomodasi poin-poin UNCAC.

"Yang lebih prioritas adalah bukan mengubah UU KPK, tetapi yang dengan jelas seperti yang diminta piagam PBB yaitu UU Tindak Pidana Korupsi. Yang jelas Revisi itu kita minta relevan kalau memperkuat. Kalau memperlemah ya tolak, titik," tegas Saut.

Sebelumnya, DPR telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.

Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Rencana revisi UU KPK ini langsung dikritik oleh sejumlah pihak, mulai dari Indonesia Corupption Watch (ICW) sampai KPK sendiri. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK sedang berada di ujung tanduk. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: republika.co.id

T#g:dprkonvensi pbbkpkruu antikorupsi
Berita Terkait
  • Jumat, 14 Feb 2020 11:48

    BPN Sumut Akan Koordinasi ke Gubernur Soal Lahan Eks HGU PTPN2 Dilapor ke KPK

    Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara akan berkordinasi dengan Gubernur, Kapolda dan Kajati soal laporan kisruh lahan eks HGU PTPN2 yang dilaporkan Kantor Hukum Citra Keadilan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Kamis, 13 Feb 2020 23:35

    6 Warga Sumut Laporkan Kisruh Lahan Eks HGU PTPN2 ke KPK

    Kisruh lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 di Provinsi Sumatera Utara dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis 13 Februari 2020.

  • Kamis, 13 Feb 2020 22:35

    Kepada KKDBI, Edy Pastikan Tidak akan Musnahkan Babi

    Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memastikan Pemprovsu tidak akan memusnahkan ternak babi yang terjangkit virus Afrikan Swain Fever (ASF). Virus tersebut ternyata tidak menular ke manusia dan hewan lainnya, hanya kepada babi.

  • Kamis, 13 Feb 2020 22:01

    KPK Belum Jadwalkan Penahanan 14 Tersangka Suap DPRD Sumut

    Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) belum menjadwalkan penahanan 14 mantan anggota DPRD Sumut yang menjadi tersangka suap mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho.

  • Senin, 10 Feb 2020 21:17

    Kepastian Hukum Adat di Sumut Dipertanyakan

    Tidak hanya itu, DPRD Sumut juga dinilai tidak mampu melindungi hak dan memperkuat akses masyarakat adat di Povinsi Sumatera Utara terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir