Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Lemahkan KPK: Usulan DPR Tidak Relevan dengan Konvensi PBB

Lemahkan KPK: Usulan DPR Tidak Relevan dengan Konvensi PBB

Jumat, 06 Sep 2019 19:24
Dibaca: 37 kali
ilustrasi
KPK.
DRberita | Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai, sejumlah pasal dalam draf revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan DPR tidak relevan dengan Konvensi Antikorupsi PBB atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003.

Padahal, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU nomor 7 tahun 2006. "Ada poin-poin yang kita anggap tidak relevan dengan piagam PBB Antikorupsi," ujar Saut di Gedung KPK Jakarta, Jumat 6 September 2019.

Ia pun mencontohkan salah satu poin dalam draf RUU KPK usulan DPR yang menyebut KPK merupakan lembaga pemerintah pusat. Padahal, kata Saut, UNCAC menyatakan lembaga ini harus terbebas dari kepentingan manapun.

"Pengaruh tidak penting harus dihilangkan demi independensi, demi integritas. Ini kepastian pemberantasan korupsi," tegas Saut.

Menurut Saut, UU KPK saat ini sudah sejalan dengan UNCAC. Bahkan kata Saut terdapat sejumlah poin dalam UNCAC yang belum diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia seperti korupsi di sektor swasta, perdagangan pengaruh serta memperkaya diri sendiri secara tidak sah dan perdagangan pengaruh.

Oleh karenanya, lanjut Saut, daripada merevisi UU KPK yang sudah sejalan dengan UNCAC, DPR seharusnya merevisi UU tentang tindak pidana korupsi dengan mengakomodasi poin-poin UNCAC.

"Yang lebih prioritas adalah bukan mengubah UU KPK, tetapi yang dengan jelas seperti yang diminta piagam PBB yaitu UU Tindak Pidana Korupsi. Yang jelas Revisi itu kita minta relevan kalau memperkuat. Kalau memperlemah ya tolak, titik," tegas Saut.

Sebelumnya, DPR telah sepakat mengambil inisiatif revisi UU KPK. Para wakil rakyat itu telah menyusun draf rancangan revisi UU KPK dan disetujui dalam rapat Baleg. Setidaknya terdapat enam poin pokok perubahan dalam revisi UU KPK.

Poin-poin pokok itu antara lain berkaitan dengan keberadaan dewan pengawas, aturan penyadapan, kewenangan surat penghentian penyidikan perkara (SP3), status pegawai KPK, kedudukan KPK sebagai penegak hukum cabang kekuasaan eksekutif, dan posisi KPK selaku lembaga penegak hukum dari sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Rencana revisi UU KPK ini langsung dikritik oleh sejumlah pihak, mulai dari Indonesia Corupption Watch (ICW) sampai KPK sendiri. Bahkan Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan bahwa KPK sedang berada di ujung tanduk. (art/drc)

Editor: admin

Sumber: republika.co.id

T#g:dprkonvensi pbbkpkruu antikorupsi
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Sep 2019 00:02

    Pelantikan 100 Anggota DPRD Sumut: Mengabdilah Untuk Kepentingan Rakyat

    Sebanyak 100 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2019-2024 resmi dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa pengucapan sumpah atau janji di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin 16 September 2019.

  • Sabtu, 14 Sep 2019 11:22

    Mulai Anak Presiden ke 4 Sampai Mantan Pimpinan KPK Tolak Revisi UU KPK

    Rencana revisi UU KPK hingga pimpinan KPK baru yang terpilih saat ini bertolak dengan political will pemberantasan korupsi era Presiden Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan era Presiden Joko Widodo.

  • Sabtu, 14 Sep 2019 10:26

    Ihwan Ritonga Masih Dipercaya Partai Gerindra

    Ihwan Ritonga masih dipercaya oleh DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai Wakil Ketua DPRD Medan. Kepercayaan ini diterima Ihwan untuk kedua kalinya dimasa periode 2019-2024.

  • Kamis, 12 Sep 2019 23:31

    Di Titik Nol Kota Medan: BEM Seluruh Indonesia Tolak RUU KPK

    Ratusan massa dari Badan Eksekutih Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Kamis 12 September 2019, menyatakan sikap menolak Revisi Undang Undang Komisi Pemberaantsan Korupsi (RUU KPK).

  • Rabu, 11 Sep 2019 21:10

    Joni Ritonga Nilai RUU KPK Perlu

    Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Joni Sandri Ritonga menilai Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) diperlukan. Namun, ia mengingatkan harus ada transparasi dalam pembahasan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir