• Home
  • Politik
  • LSM Jaksa Minta KPK Sadap Pansel Eselon 2 Pemprov Sumut

LSM Jaksa Minta KPK Sadap Pansel Eselon 2 Pemprov Sumut

Senin, 24 Jun 2019 18:36
Dibaca: 289 kali
drberita/istimewa
Ketua Umum LSM Jaksa Syawal Harahap
DINAMIKARAKYAT - Ketua Umum LSM Jaringan Keadilan Nusantara (Jaksa) Syawal Harahap meminta Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) untuk menyadap semua anggota panitia seleksi (pansel) eselon 2 Pemerintah Provinsi SUmatera Utara (Pemprovsu).

Permintaan itu disampaikan LSM Jaksa untuk memastikan pemilihan calon eselon 2 Pemprovsu, yang akan menempati posisi Kepala OPD bisa terbebas dari praktek korupsi.

"Kita berharap pejabat yang terpilih nantinya tidak berfikir koruptif untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan agar mendapatkan posisi jabatan kepala OPD. Makanya pada KPK kita berharap, karena hanya KPK yang bisa menyadap," ungkap Syawal Harahap di kawasan MMTC Medan, Senin 24 Juni 2019. 

Selain itu, Syawal juga mengungkapkan kekhawatirannya pada oknum-oknum di sekeliling Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Musa Rajeckshah yang dudga mencari peluang keuntungan dari pemilihan jabatan kepala OPD.

Isu adanya calo jabatan yang berkembang di tengah-tengah publik Sumatera Utara, kata Syawal tidak bisa dinafikan kebenarannya, karena sudah tradisi ada titipan pejabat pada tubuh pemerintahan, baik pusat maupun di tingkat daerah.

"Makanya KPK yang kita minta. Oknum-oknum di sekeliling kepala daerah yang paling perlu disadap, karena peluang permainan itu sangat terasa. Jual beli jabatan yang paling mereka mau, karena tidak mengganggu secera langsung uang rakyat, tapi imbasnya jika terjadi bisa merusak pejabat  yang terpilih dan APBD Sumut," terangnya.   

Syawal berharap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi benar-benar selektif melihat situasi dan kondisi yang terjadi sebelum terjadi pelantikan pejabat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Karena jarang ada pembisik yang mau menyampaikan hal demikian, makanya kita yang dari luar yang menyampaikan. Jangan sampai Edy Rahmayadi ketinggalan kereta soal dugaan jual beli jabatan ini," cetusnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:edy rahmayadilsm jaksaPemprov Sumutsyawal harahap
Berita Terkait
  • Selasa, 16 Jul 2019 00:07

    Rapat "Kilat" KUA PPAS APBD Sumut 2020 Dihadiri Tiga Anggota Dewan

    Rapit "kilat" yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota dewan Aripay Tambunan dan Yantoni Purba, selebihnya tak kelihatan.

  • Jumat, 12 Jul 2019 01:04

    Edy Pimpin Kick Off Kebersihan dan Mitigasi Banjir Kota Medan

    Selain itu, Edy mengaku telah berkordinasi dengan Menteri Agraria untuk pembebasan lahan di daerah pinggiran sungai dan diharapkan BPN Kota Medan untuk segera menindaklanjutinya.

  • Selasa, 09 Jul 2019 20:04

    Balitbang Sumut Siapkan 5 Daerah Percontohan KAT

    Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara Irman mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan finalisasi KAT dibeberapa daerah sebagai percontohan.

  • Senin, 08 Jul 2019 23:30

    Soal Jabatan Dirut Bank Sumut, Muchrid: Kalian itu salah demo

    Dalam tuntutannya, belasan mahasiswa itu meminta DPRD Sumut agar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait pengangkatan Muchammad Budi Utomo alias Tomi sebagai Dirut PT Bank Sumut.

  • Minggu, 07 Jul 2019 16:52

    366 Penerima Hibah Bansos 2018 dari Pemprov Sumut Jadi Temuan

    Di antaranya adalah Yayasan Kanker Indonesia (YKI) sebesar Rp 750 juta, Yayasan Kemakmuran Masjid Al Huda Gaperta Medan, Jalan Balai Desa/Beringin V, No. 116 Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, sebesar Rp 500 juta.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir