• Home
  • Politik
  • LPSE Sumut Terima 17 Sertifikat Standarisasi dari LKPP

LPSE Sumut Terima 17 Sertifikat Standarisasi dari LKPP

Oleh: Muhammad Artam
Jumat, 20 Okt 2017 18:31
Dibaca: 574 kali
drberita
Kantor LPSE Sumut.
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Sumut menerima 17 sertifikat standarisasi pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijiakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sertifikat yang diterima merupakan hasil dari kerja keras tim LPSE Sumut.

"Ada 17 sertifikat standarisasi yang kita terima dari LKPP, 6 sertifikat sudah di tangan kita, 11 lagi menyusul. Pekan depan tim penilai dari LKPP datang ke sini (LPSE Sumut) untuk penilaian akhir atas keberhasilan kita ini," ucap Kepala LPSE Dinas Kominfo Sumut, Herman kepada wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat 20 Oktober 2017.

Menurut Herman, pemberian 17 sertifikat standarisasi LPSE akan diserahkan langsung kepada Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara puncak Rapat Kerja Nasional (Rakorna) LKPP di Jakarta, 6 Desember 2017 mendatang.

"Kita (LPSE Sumut) diundang. Harusnya 2014 lalu ini sudah diselesaikan, alhamdulillah tahun ini bisa kita selesaikan bersama tim, semua berkat kerjasama tim," kata Herman.

Atas keberhasilan menyelesaikan standarisasi pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), LKPP memberikan bonus kepada tim LPSE Sumut untuk study banding ke luar negeri.

"Kita (LPSE Sumut) diberi bonus study banding ke eropa, berangkatnya nanti bersama LKPP untuk ISO 27001," seru Herman.

Dijelaskan Herman, 17 poin stadarisasi yang sudah diselesaikan LPSE Sumut yaitu standar kebijakan layanan, standar pengorganisasian layanan, standar pengelolaan aset layanan, standar pengelolaan layanan helpdesk, standar pengelolaan perubahan.

Kemudian, standar pengelolaan kapasitas, standar pengelolaan sumber daya manusia, standar pengelolaan perangkat, standar pengelolaan keamanan operasional layanan, standar keamanan server dan jaringan, standar pengelolaan Kelangsungan layanan.

"Selanjutnya, standar pengelolaan pendukung layanan, standar pengelolaan hubungan dengan pengguna, standar pengelolaan kepatuhan dan standar penilain internal," jelas Herman. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dinas kominfo sumutherman sitoruslpkklpse sumut
Berita Terkait
  • Kamis, 21 Des 2017 21:41

    Korsupgah KPK Gagal, Hibah Bansos SPS Sumut Rp700 Juta Jadi Buktinya

    Pemberian dana hibah bansos sebesar Rp700 juta kepada Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Sumut tahun 2017, menjadi bukti gagalnya Koordinasi Supervisi Pencegahan (Koruspgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Sabtu, 16 Des 2017 00:35

    Fitriyus Terdiam Ditanya SPS Sumut Dapat Rp700 Juta

    Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Muhammad Fitriyus tak bisa menjabab ketika ditanya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Sumut bisa mendapat dana hibah bansos sebesar Rp700 juta dari APBD tahun 2017.

  • Senin, 20 Nov 2017 23:15

    Kebanyakan Perjalanan Dinas, Komisi A DPRD Sumut Panggil 10 Mitra Kerja Sekaligus

    Masing-masing mitra kerja yang dipanggil Badan Kebaspol dan Linmas, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, Dinas Perizinan dan Investasi Satu Atap, KPID, KIP, Badan Diklat, Polda, Biro Organisasi dan Inspektorat Sumut.

  • Kamis, 26 Okt 2017 21:53

    5 Provinsi dan 56 Kabupaten/Kota Belajar Aplikasi Elektronik ke Pemprov Sumut

    Dalam surat tersebut, KPK bermohon kepada Pemprov Sumut sebagai penyelenggara worksop aplikasi pengelolaan e-Budgeting dan e-Asset kepada 5 provinsi dan 56 kabupaten kota se Indonesia.

  • Rabu, 24 Mei 2017 15:40

    Pengadaan Baliho Dinas Kominfo Sumut Tidak Sesuai Korsupgah KPK

    Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi harus meninjau ulang keberadaan M. Fitriyus sebagai kepala dinas. Pasalnya, pengadaan baliho yang bersumber dari APBD pelaksanaannya berbau kolusi dan korupsi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir