Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, PDIP dan PBB Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Pilpres 2019

Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, PDIP dan PBB Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Kamis, 05 Apr 2018 21:48
Dibaca: 602 kali
ilustrasi
Pileg 2019.
DINAMIKARAKYAT - Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak sepakat dengan aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Selain melanggar hak dasar individu, aturan itu juga dinilai sangat rentan digugat oleh banyak oihak.

Wakil Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) DPP PDIP Eko Sigit Rukminto Kurniawan mengatakan para mantan narapidana korupsi sudah menjalani masa hukuman pidana. Karena itu, tidak tepat jika hak dasar mereka untuk memilih dan dipilih juga dicabut dengan adanya usulan aturan KPU ini.

"Ketika setelah dihukum, ada bukti baru ditemukan, yakni dia tidak bersalah. Maka dia (tetap) sudah menjalankan hukuman pidana," ujar Eko kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 5 April 2018.

Dia pun mengkritisi stigma mantan napi korupsi yang berpotensi mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini sebelumnya juga diungkapkan oleh KPU sebagai salah satu dasar penguatan usulan larangan mantan koruptor maju sebagai caleg.

Stigma tersebut, kata Eko, seolah menegaskan bahwa mantan napi korupsi harus kembali dihukum secara sanksi sosial. Kondisi ini memicu potensi penghilangan hak dasar individu mantan narapidana korupsi.

"Apa yang dihukum? Hak yang melekat, yakni hak dasar untuk memilih dan dipilih. Jika memang ingin menerapkan reformasi hukum, jangan hilangkan hak dasar individu," tegas Eko.

Sementara itu, Ketua DPP PBB Bidang Pemenangan Presiden Sukmoharsono menyebut KPU melakukan kewenangan yang berlebihan jika jadi merealisasikan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

PBB memandang larangan ini tidak akan efektif karena berpotensi digugat oleh banyak pihak.

"Menjadi berlebihan apabila KPU membuat PKPU yang isinya melarang orang yang sudah pernah menjalani hukuman harus dihukum (lagi) untuk tidak boleh mencalonkan sebagai caleg. Pada akhirnya nanti, waktu KPU akan habis hanya untuk melayani gugatan," tegas Sukmo.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengingatkan KPU bahwa usulan peraturan yang saat ini sedang dimatangkan tersebut rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Harjono mengingatkan sudah pernah ada putusan MK yang juga menyangkut hak politik mantan narapidana sejumlah kasus pelanggaran pidana. "Biar diatur oleh ketentuan dalam undang-undang saja," tegas Harjono.

Sebagaimana diketahui, rencana melarang mantan koruptor maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi kontroversi, di antaranya karena korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Selain itu, pelarangan tersebut berarti pencabutan hak politik yang menjadi kewenangan pengadilan. Biasanya, pencabutan hak politik menjadi hukuman tambahan dalam putusan perkara korupsi. (republika/drc)

Editor: admin

T#g:mantan koruptorpbbPDIPpileg 2019pilpres 2019
Berita Terkait
  • Sabtu, 16 Feb 2019 23:33

    Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau

    Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.

  • Senin, 04 Feb 2019 23:30

    Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia

    Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.

  • Kamis, 24 Jan 2019 17:10

    MK Tolak Permohonan "Citra Diri" PSI

    Mahkamah mengatakan UU 48/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menjelaskan kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara Pem

  • Kamis, 24 Jan 2019 16:55

    Usai Bertemu TKN Jokowi-Amin, Dubes UE Tegaskan Netral di Pilpres

    Kata Vincent Guerend usai pertemuan 21 duta besar (dubes) negara-negara Eropa dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.

  • Senin, 24 Des 2018 12:55

    Prabowo-Sandi Doakan Tsunami Tidak Lagi Terjadi di NKRI

    Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan secara pribadi dirinya mendoakan agar bencana tsunami susulan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah NKRI (Indonesia).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir