• Home
  • Politik
  • Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, PDIP dan PBB Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Pilpres 2019

Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, PDIP dan PBB Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Kamis, 05 Apr 2018 21:48
Dibaca: 369 kali
ilustrasi
Pileg 2019.
DINAMIKARAKYAT - Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak sepakat dengan aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Selain melanggar hak dasar individu, aturan itu juga dinilai sangat rentan digugat oleh banyak oihak.

Wakil Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) DPP PDIP Eko Sigit Rukminto Kurniawan mengatakan para mantan narapidana korupsi sudah menjalani masa hukuman pidana. Karena itu, tidak tepat jika hak dasar mereka untuk memilih dan dipilih juga dicabut dengan adanya usulan aturan KPU ini.

"Ketika setelah dihukum, ada bukti baru ditemukan, yakni dia tidak bersalah. Maka dia (tetap) sudah menjalankan hukuman pidana," ujar Eko kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 5 April 2018.

Dia pun mengkritisi stigma mantan napi korupsi yang berpotensi mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini sebelumnya juga diungkapkan oleh KPU sebagai salah satu dasar penguatan usulan larangan mantan koruptor maju sebagai caleg.

Stigma tersebut, kata Eko, seolah menegaskan bahwa mantan napi korupsi harus kembali dihukum secara sanksi sosial. Kondisi ini memicu potensi penghilangan hak dasar individu mantan narapidana korupsi.

"Apa yang dihukum? Hak yang melekat, yakni hak dasar untuk memilih dan dipilih. Jika memang ingin menerapkan reformasi hukum, jangan hilangkan hak dasar individu," tegas Eko.

Sementara itu, Ketua DPP PBB Bidang Pemenangan Presiden Sukmoharsono menyebut KPU melakukan kewenangan yang berlebihan jika jadi merealisasikan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

PBB memandang larangan ini tidak akan efektif karena berpotensi digugat oleh banyak pihak.

"Menjadi berlebihan apabila KPU membuat PKPU yang isinya melarang orang yang sudah pernah menjalani hukuman harus dihukum (lagi) untuk tidak boleh mencalonkan sebagai caleg. Pada akhirnya nanti, waktu KPU akan habis hanya untuk melayani gugatan," tegas Sukmo.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengingatkan KPU bahwa usulan peraturan yang saat ini sedang dimatangkan tersebut rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Harjono mengingatkan sudah pernah ada putusan MK yang juga menyangkut hak politik mantan narapidana sejumlah kasus pelanggaran pidana. "Biar diatur oleh ketentuan dalam undang-undang saja," tegas Harjono.

Sebagaimana diketahui, rencana melarang mantan koruptor maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi kontroversi, di antaranya karena korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Selain itu, pelarangan tersebut berarti pencabutan hak politik yang menjadi kewenangan pengadilan. Biasanya, pencabutan hak politik menjadi hukuman tambahan dalam putusan perkara korupsi. (republika/drc)

Editor: admin

T#g:mantan koruptorpbbPDIPpileg 2019pilpres 2019
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Jul 2018 04:11

    Partai Demokrat Daftar ke KPU Sumut Diiringi Musik Drumband "Anak Medan"

    DPD Partai Demokrat mendaftarkan calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut). Pendaftaran diiringi musik drumband lagu "Anak Medan".

  • Senin, 14 Mei 2018 01:02

    Pilpres: Golkar Ingin Sosok Airlangga ataupun JK

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham merasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berpengalaman untuk memilih pasangan untuk menghadapi Pilpres 2019 mendatang.

  • Senin, 07 Mei 2018 01:04

    IMM: Pemko Medan Terlalu Berlebihan Sikapi Atribut #2019GantiPresiden

    Tagar #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi atau #Jokowi2Periode merupakan pendapat rakyat secara konstitusional mengingat pemilihan presiden memang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

  • Rabu, 02 Mei 2018 00:30

    Kontrak Politik: Presiden KSPI Serukan Buruh Menangkan Prabowo di Pilpres 2019

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kepada seluruh elemen massa konfederasi buruh yang tergabung dalam KSPI berkomitmen dan bekerja keras memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden di 2019.

  • Senin, 30 Apr 2018 23:41

    Kader Partai Hanura Jabar Rame-rame Pindah ke Demokrat

    Puluhan pengurus Partai Hanura mulai dari tingkat DPD, DPC dan PAC hijrah ke Partai Demokrat Jawa Barat, karena kecewa dengan kekisruhan di internal partai sehingga memilih untuk mundur dan bergabung dengan partai berlambang bintang mercy.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir