• Home
  • Politik
  • Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, PDIP dan PBB Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Pilpres 2019

Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, PDIP dan PBB Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Kamis, 05 Apr 2018 21:48
Dibaca: 229 kali
ilustrasi
Pileg 2019.
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak sepakat dengan aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Selain melanggar hak dasar individu, aturan itu juga dinilai sangat rentan digugat oleh banyak oihak.

Wakil Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) DPP PDIP Eko Sigit Rukminto Kurniawan mengatakan para mantan narapidana korupsi sudah menjalani masa hukuman pidana. Karena itu, tidak tepat jika hak dasar mereka untuk memilih dan dipilih juga dicabut dengan adanya usulan aturan KPU ini.

"Ketika setelah dihukum, ada bukti baru ditemukan, yakni dia tidak bersalah. Maka dia (tetap) sudah menjalankan hukuman pidana," ujar Eko kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 5 April 2018.

Dia pun mengkritisi stigma mantan napi korupsi yang berpotensi mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini sebelumnya juga diungkapkan oleh KPU sebagai salah satu dasar penguatan usulan larangan mantan koruptor maju sebagai caleg.

Stigma tersebut, kata Eko, seolah menegaskan bahwa mantan napi korupsi harus kembali dihukum secara sanksi sosial. Kondisi ini memicu potensi penghilangan hak dasar individu mantan narapidana korupsi.

"Apa yang dihukum? Hak yang melekat, yakni hak dasar untuk memilih dan dipilih. Jika memang ingin menerapkan reformasi hukum, jangan hilangkan hak dasar individu," tegas Eko.

Sementara itu, Ketua DPP PBB Bidang Pemenangan Presiden Sukmoharsono menyebut KPU melakukan kewenangan yang berlebihan jika jadi merealisasikan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

PBB memandang larangan ini tidak akan efektif karena berpotensi digugat oleh banyak pihak.

"Menjadi berlebihan apabila KPU membuat PKPU yang isinya melarang orang yang sudah pernah menjalani hukuman harus dihukum (lagi) untuk tidak boleh mencalonkan sebagai caleg. Pada akhirnya nanti, waktu KPU akan habis hanya untuk melayani gugatan," tegas Sukmo.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengingatkan KPU bahwa usulan peraturan yang saat ini sedang dimatangkan tersebut rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Harjono mengingatkan sudah pernah ada putusan MK yang juga menyangkut hak politik mantan narapidana sejumlah kasus pelanggaran pidana. "Biar diatur oleh ketentuan dalam undang-undang saja," tegas Harjono.

Sebagaimana diketahui, rencana melarang mantan koruptor maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi kontroversi, di antaranya karena korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Selain itu, pelarangan tersebut berarti pencabutan hak politik yang menjadi kewenangan pengadilan. Biasanya, pencabutan hak politik menjadi hukuman tambahan dalam putusan perkara korupsi. (republika/drc)

Editor: admin

T#g:mantan koruptorpbbPDIPpileg 2019pilpres 2019
Berita Terkait
  • Minggu, 22 Apr 2018 12:58

    Pilpres 2019: Jokowi Vs Gatot Bisa Terjadi

    Mantan Panglima TNI itu minimal harus mendapat dukungan dari gabungan partai yang memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Saat ini, Gatot hanya mengandalkan sejumlah kelompok relawannya.

  • Senin, 16 Apr 2018 15:17

    Merasa Cocok, Politisi PAN dan PPP Hijrah ke PBB

    Sejumlah politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Khittah dan politikus PAN berhijrah ke Partai Bulan Bintang (PBB), besutan Yusril Ihza Mahendra. menjelang Pemilu 2019.

  • Rabu, 11 Apr 2018 16:16

    Resmi, Prabowo Jadi Capres 2019

    Keputusan tersebut diambil usai mendengarkan aspirasi seluruh kader Gerindra yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat.

  • Kamis, 05 Apr 2018 22:55

    Prabowo Sambut Baik Ajakan Puan Maharani

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut baik ajakan pertemuan dari Ketua DPP PDIP sekaligus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

  • Kamis, 05 Apr 2018 22:19

    PAN Sudah Oke, Demokrat Ingatkan PKB Serius Bentuk Poros Ketiga

    Poros yang dimaksud adalah poros di luar partai yang mendukung kembali Joko Widodo sebagai calon presiden di pilpres 2019 maupun poros Partai Gerindra yang berniat memajukan Prabowo Subianto.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir