Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, PDIP dan PBB Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Pilpres 2019

Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, PDIP dan PBB Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

Kamis, 05 Apr 2018 21:48
Dibaca: 443 kali
ilustrasi
Pileg 2019.
DINAMIKARAKYAT - Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak sepakat dengan aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi. Selain melanggar hak dasar individu, aturan itu juga dinilai sangat rentan digugat oleh banyak oihak.

Wakil Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) DPP PDIP Eko Sigit Rukminto Kurniawan mengatakan para mantan narapidana korupsi sudah menjalani masa hukuman pidana. Karena itu, tidak tepat jika hak dasar mereka untuk memilih dan dipilih juga dicabut dengan adanya usulan aturan KPU ini.

"Ketika setelah dihukum, ada bukti baru ditemukan, yakni dia tidak bersalah. Maka dia (tetap) sudah menjalankan hukuman pidana," ujar Eko kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 5 April 2018.

Dia pun mengkritisi stigma mantan napi korupsi yang berpotensi mengulangi perbuatan yang sama. Hal ini sebelumnya juga diungkapkan oleh KPU sebagai salah satu dasar penguatan usulan larangan mantan koruptor maju sebagai caleg.

Stigma tersebut, kata Eko, seolah menegaskan bahwa mantan napi korupsi harus kembali dihukum secara sanksi sosial. Kondisi ini memicu potensi penghilangan hak dasar individu mantan narapidana korupsi.

"Apa yang dihukum? Hak yang melekat, yakni hak dasar untuk memilih dan dipilih. Jika memang ingin menerapkan reformasi hukum, jangan hilangkan hak dasar individu," tegas Eko.

Sementara itu, Ketua DPP PBB Bidang Pemenangan Presiden Sukmoharsono menyebut KPU melakukan kewenangan yang berlebihan jika jadi merealisasikan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg.

PBB memandang larangan ini tidak akan efektif karena berpotensi digugat oleh banyak pihak.

"Menjadi berlebihan apabila KPU membuat PKPU yang isinya melarang orang yang sudah pernah menjalani hukuman harus dihukum (lagi) untuk tidak boleh mencalonkan sebagai caleg. Pada akhirnya nanti, waktu KPU akan habis hanya untuk melayani gugatan," tegas Sukmo.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono mengingatkan KPU bahwa usulan peraturan yang saat ini sedang dimatangkan tersebut rawan digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Harjono mengingatkan sudah pernah ada putusan MK yang juga menyangkut hak politik mantan narapidana sejumlah kasus pelanggaran pidana. "Biar diatur oleh ketentuan dalam undang-undang saja," tegas Harjono.

Sebagaimana diketahui, rencana melarang mantan koruptor maju pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi kontroversi, di antaranya karena korupsi tidak dianggap sebagai kejahatan luar biasa.

Selain itu, pelarangan tersebut berarti pencabutan hak politik yang menjadi kewenangan pengadilan. Biasanya, pencabutan hak politik menjadi hukuman tambahan dalam putusan perkara korupsi. (republika/drc)

Editor: admin

T#g:mantan koruptorpbbPDIPpileg 2019pilpres 2019
Berita Terkait
  • Kamis, 09 Agu 2018 09:57

    Kata Fadli Zon, Bukan Mahar Tapi Logistik

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan yang dilayangkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait mahar sebesar Rp500 miliar dari Sandiaga Uno untuk PAN dan PKS agar menjadi cawapres Prabowo Subianto.

  • Kamis, 09 Agu 2018 09:36

    Pagi Ini Prabowo Dijadwalkan Jumpa SBY

    Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan menerima Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kamis 9 Agustus 2018, pagi ini di kediamannya. Begini suasana di sekitar kediaman SBY jelang pertemuan.

  • Selasa, 31 Jul 2018 08:27

    Demokrat Koalisi Gerindra, Hinca: Kali ini kami turun full

    Berbeda saat 2014 lalu ketika Demokrat tidak mendukung salah satu pasangan calon, baik itu Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

  • Minggu, 29 Jul 2018 00:34

    AHY Selalu Diunggulkan Sebagai Cawapres

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan nama AHY juga masih terus dibicarakan dengan koalisi yang akan dibentuk oleh partainya dan kawan-kawan.

  • Rabu, 25 Jul 2018 00:06

    Solahuddin Nasution Mundur dari Partai Golkar

    Penyerahan surat pengunduran diri Solahuddin diterima langsung oleh Plt Ketua Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Sekretaris Irham Buana Nasution, pada rapat pleno di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir