• Home
  • Politik
  • Ketua KPU Sumut: Kami jangan digoda dan dirayu

Ketua KPU Sumut: Kami jangan digoda dan dirayu

Sabtu, 16 Des 2017 01:18
Dibaca: 175 kali
drberita/istimewa
Para stakholder pilkada serentak di Sumut.
DINAMIKARAKYAT - Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan, pihaknya akan melakukan supervise terhadap 8 daerah dan provinsi yang melaksanakan Pilkada Serentak 2018.

Hal itu dilakukan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pilkada serentak.

"Kami akan melaksanakan tanggung jawab dan tugas secara fungsional dan professional, apa yang kami sampaikan terkait dan harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan KPU," kata Mulia dalam rapat koordinasi dan coffee morning Pemangku Kepentingan Persiapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak di Sumut tahun 2018, di Hotel Santika Dyandra Medan, Jumat 15 Desember 2017.

Kedua, kata Mulia, pihaknya akan menjaga integritas. Sebagai penyelenggara, jika tidak melakukan tupoksi sesuai regulasi akan diperiksa oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilu.

"Insya Allah kami akan patuh dan taat sesuai regulasi untuk menjaga integritas, dan selanjutnya kami juga akan bekerja independen, makanya biarkanlah kami netral jangan digoda dan dirayu. Kalau ada yang kurang jelas terkait masalah regulasi kami akan fasilitasi di KPU," tegas Mulia.

Dalam waktu dekat, lanjut Mulia, pihaknya juga akan segera menggelar pencocokan dan penelitian data pemilih.

Mulia mengakui hingga saat ini masih banyak warga di Sumut yang belum memiliki KTP. Padahal diketahui, sumber data pemilih merupakan otoritas dari pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan.

DIa berharap data kependudukan dapat akurat sehingga masyarakat bisa menggunakan hak suaranya.

"Sebab akurasi data kependudukan merupakan kesuksesan Pilgubsu. Kalau kita saling support mudah-mudahan penyelenggaraan Pilkada di Sumut yang paling baik di Indonesia," kata Mulia. (art/drc)

Editor: admin

T#g:KPU Sumutpilgubsu 2018pilkada serentak
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 04:27

    KPK Diminta Sadap Proses Pengadaan Logistik Pilgubsu

    Ketua Umum DPP Gerakan Aktivis Mahasiswa Sumatera Utara (GAMSU) Ali Muksin meminta KPK melakukan penyadapan terhadap proses pengadaan logistik pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018.

  • Rabu, 17 Jan 2018 01:54

    Ketum DPP SPRI Menilai Edy Rahmayadi Terkesan Sangat Apriori

    Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menilai pernyataan Cagubsu Edy Rahmayadi yang merendahka jurnalis di Medan, Sumatera Utara, termasuk golongan orang susah terkesan sangat apriori.

  • Selasa, 16 Jan 2018 14:01

    Soal Pilgubsu Rp1,2 Triliun, Saut: Kerja KPK membawa koruptor ke pengadilan

    Besarnya biaya pelaksanaan pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) tahun 2018 ini menimbulkan banyak penilain, sehingga perlu adanya pengawasan ekstra agar tidak terjadi kebocoran, khususnya kepada KPK.

  • Selasa, 16 Jan 2018 01:34

    Kata Muhri, Seandainya Tengku Erry Ikut Pilgubsu Pasti Akan Lebih Menarik

    Jika konteks penilaian terhadap calon gubernur dan pasangannya, lanjut politisi demokrat ini, hanya pasangan JR Saragih dan Ance Silian yang benar-benar memiliki rekam jejak pengorbanan terhadap pembangunan daerah.

  • Senin, 15 Jan 2018 23:54

    DPRD Sumut: KPK Tidak Perlu Awasi Anggaran Pilgubsu

    DINAMIKARAKYAT - Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) tidak perlu mengawasi anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) senilai Rp1,2 triliun.Demikian ditegaskan anggota DPRD Sumut

  • komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir