Ketua DPRD Sumut Digugat ke PTUN Medan
Minggu, 10 Jun 2018 03:19
Dibaca: 848 kali
drberita/istimewa
DINAMIKARAKYAT - Ketua DPRD Provinsi Sumut Wagirin Arman digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, oleh wakilnya Parlinsyah Harahap.
Gugatan yang dibuat berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/K/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sisa masa jabatan 2014-2019.
"Iya, sudah kita masukkan gugatannya ke PTUN Medan," ucap Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap, Sabtu 9 Juni 2018.
Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum P.M. Pandapotan Simanjuntak SH, MH, Parma Bintang SH dan Dodi Candra SH, MH dari Kantor Advokat Juntak PMP Law Firm dan Fatners, beralamat di Komplek Damai Town House No. 5, Jalan Damai Indah, Titi Kuning, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara.
"Gugatannya sudah diterima pihak PTUN Medan tanggal 7 Juni 2018," jelas Parlinsyah. (art/drc)
T#g:dprd sumutparlinsyah harahapPTUN Medanwagirin arman
Gugatan yang dibuat berdasarkan surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 11/K/2018 tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara sisa masa jabatan 2014-2019.
"Iya, sudah kita masukkan gugatannya ke PTUN Medan," ucap Wakil Ketua DPRD Sumut Parlinsyah Harahap, Sabtu 9 Juni 2018.
Gugatan tersebut didaftarkan oleh kuasa hukum P.M. Pandapotan Simanjuntak SH, MH, Parma Bintang SH dan Dodi Candra SH, MH dari Kantor Advokat Juntak PMP Law Firm dan Fatners, beralamat di Komplek Damai Town House No. 5, Jalan Damai Indah, Titi Kuning, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara.
"Gugatannya sudah diterima pihak PTUN Medan tanggal 7 Juni 2018," jelas Parlinsyah. (art/drc)
Editor: admin
T#g:dprd sumutparlinsyah harahapPTUN Medanwagirin arman
Berita Terkait
Hati-hati, Aktivis Soroti KUA-PPAS APBD-P Pemprov Sumut
Kalangan aktivis menengarai rencana penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan TA 2018, yang terlambat serta kesepakatannya harus ditandatangani dalam waktu sangat singkat, merupakan salah satu
Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur
Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.
DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur
Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.
Muchrid Nasution Anjurkan Warga Pantai Labu Bentuk Kelompok Tani
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Golkar Muchrid Nasution menganjurkan masyarakat yang bermukim di kawasan Pantai Labu, Kabupaten Deliserdang, segera mungkin membentuk kelompok-kelompok tani.
LKPD ke BPK RI: Gubernur Sumut Motivasi Pemda Dapatkan WTP
Yakni dengan meningkatkan kinerja, tanggung jawab dan integritasnya, sehingga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan, aset maupun kekayaan daerah yang dipisahkan dengan baik dan taat azas.
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Politik
| Minggu, 17 Feb 2019 00:04
Di Singapura, SBY dan Prabowo Tidak Ada Bicara Pilpres
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada bicara pilpres ketika berjumpa di Singapura.
Politik
| Sabtu, 16 Feb 2019 23:33
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
Politik
| Senin, 04 Feb 2019 23:30
Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia
Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 17:10
MK Tolak Permohonan "Citra Diri" PSI
Mahkamah mengatakan UU 48/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menjelaskan kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara Pem
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:55
Usai Bertemu TKN Jokowi-Amin, Dubes UE Tegaskan Netral di Pilpres
Kata Vincent Guerend usai pertemuan 21 duta besar (dubes) negara-negara Eropa dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:34
AHY: Pemerintah Jangan Kisruh Sendiri
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut rencana pembebasan bersyarat (PB) Abu Bakar Ba'asyir (ABB).
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:17
Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:04
Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji
Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.
Berita Populer
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Dibaca 20 kali