Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Ketua Bawaslu Sumut Ajak Masyarakat Tolak Politisasi SARA dan Uang

pilgubsu 2018

Ketua Bawaslu Sumut Ajak Masyarakat Tolak Politisasi SARA dan Uang

Kamis, 15 Feb 2018 01:17
Dibaca: 316 kali
drberita/istimewa
Ketua Bawaslu Syafrida, Gubsu Erry Nuradi, Sihar Sitorus dan Musa Rijek Shah (RMS)
DINAMIKARAKYAT - Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengatakan politisasi suku, agama, ras dan antargolongan (sara) dan politik uang merupakan ancaman bagi demokrasi bangsa.

Seluruh elemen harus menolak politisasi SARA dan politik uang di Pilkada 2018. "Mari kita semua bersama-sama melawan politik uang dan politisasi SARA," katanya di deklarasi pasangan calon pilgubsu, halaman Istana Maimon, Medan, Rabu 14 Februari 2018.

Syafrida mengatakan, politik uang merupakan pelanggaran serius di Pilkada. Karenanya ada sanksi tegas atas pelanggaran tersebut.

"Bahkan bagi paslon, meskipun ada sudah terpilih, sudah ditetapkan KPU, bila terbukti secara terstruktur, sistematis, dan massif, bisa dikenai sanksi diskualifikasi," tegasnya.

Begitu juga politisasi SARA. "Apabila masyarakat hanya mau memilih karena mendapat uang, dan politisasi SARA, maka demokrasi kita terancam," jelasnya.

Deklarasi tolak politik uang dan politisasi SARA merupakan agenda nasional yang digelar serentak di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada. (art/drc)

Editor: admin

T#g:Bawaslu SumutKPU Sumutpilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Minggu, 05 Agu 2018 01:55

    Rahmad Hasibuan Gugat Hasil Pilkada Palas, Apakah Berhasil?

    Dalam pertemuan, Hairul Mac Hasibuan yang juga timses Paslon No. 3 Rahmad P Hasibuan memaparkan bahwa adanya kejanggalan dalam proses pilkada Padanglawas (Palas) 27 Juni 2018 lalu.

  • Rabu, 18 Jul 2018 04:11

    Partai Demokrat Daftar ke KPU Sumut Diiringi Musik Drumband "Anak Medan"

    DPD Partai Demokrat mendaftarkan calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut). Pendaftaran diiringi musik drumband lagu "Anak Medan".

  • Sabtu, 16 Jun 2018 08:22

    Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

    Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir