Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Kasus OTT KPU: DPR Panggil Bawaslu dan DKPP

Kasus OTT KPU: DPR Panggil Bawaslu dan DKPP

Selasa, 14 Jan 2020 12:47
Dibaca: 35 kali
drberita/istimewa
Arwani Thomafi
Bobby Nasution Center
DRberita | Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa 14 Januari 2020.

Salah satu hal yang akan ditanyakan dalam rapat tersebut ialah seputar insiden terjaringnya eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Isu aktual yang tentu akan ditanyakan, mengenai peristiwa OTT yang menyeret komisioner KPU Wahyu Setiawan," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa 14 Januari 2020.

Dia menerangkan, pihaknya juga akan bertanya seputar mekanisme di internal KPU dalam urusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR.

Politikus PPP itu juga berkata bahwa pihaknya ingin tahu langkah-langkah yang akan ditempuh KPU secara konkret agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

"Kami percaya, selama sistem dibentuk dengan baik, akuntabel dan transparan, ada sistem untuk me-reject praktik suap seperti yang terjadi di Wahyu Setiawan," katanya.

Berangkat dari itu, lanjut Arwani, perbaikan dan pembentukan sistem di internal KPU harus segera dilakukan. Menurutnya, pemangku kepentingan pemilu seperti Bawaslu dan DKPP juga harus aktif.

Komisi II DPR juga akan menanyakan sejumlah isu aktual lain seperti persiapan pelaksanaan pilkada serentak pada bulan September 2020.

Diketahui, KPK menetapkan Wahyu sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan PAW anggota DPR 2019-2024 dari PDIP.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menjelaskan Wahyu diduga menerima hadiah terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Ia diduga meminta uang Rp900 juta untuk membantu politikus PDIP Harun Masiku sebagai pengganti anggota DPR yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas. (art/drc)

Editor: Gambrenk

T#g:bawasluDKPPdprkpk ott kpuott komisioner kpuwahyu setiawan
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Jan 2020 16:25

    Komisi III: Kemenkumham Berpotensi Dijerat Pasal 'Obstruction of Justice'

    Yasonna berkata Harun belum berada di Indonesia hingga 16 Januari 2020. Namun, enam hari berselang, Ronny menyampaikan bahwa Harun telah tiba kembali di Indonesia sejak 7 Januari 2020 sehari setelah bertolak ke Singapura.

  • Kamis, 23 Jan 2020 09:42

    KPK Gak Mau Respon ICW: Yang Penting Kerja

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding pimpinan KPK dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebarkan hoax terkait tersangka kasus suap politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

  • Jumat, 17 Jan 2020 21:19

    Hamdan Noor: Bawaslu jangan salah kapra

    Tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang membentuk Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) dalam menyambut pesta demokrasi kepala daerah tahun 2020 ini sangat bertentangan dengan undang undang.

  • Senin, 13 Jan 2020 20:33

    Arief Ngaku Tak Bisa Pastikan KPU Dapat Kembalikan Kepercayaan Publik

    Arief mengaku tak bisa memastikan KPU dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaganya, pascapenetapan Wahyu jadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Senin, 13 Jan 2020 20:18

    Untuk Blangko KTP-el dan DKPP, Kemendagri Minta Tambahan Anggaran Pilkada 2020

    Tambahan anggaran itu salah satunya untuk menambah blangko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Kebutuhan tersebut seiring dengan bencana banjir beberapa waktu lalu yang menyebabkan banyak warga kehilangan KTP-El.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2020 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir