Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Kader Tak Laku, Gerindra Salahkan Sistem Pilkada

Kader Tak Laku, Gerindra Salahkan Sistem Pilkada

Minggu, 14 Jan 2018 14:07
Dibaca: 5.888 kali
drberita/istimewa
Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman.
DINAMIKARAKYAT - Ketua DPP Partai Gerindra, Bidang Advokasi Habiburokhman mengatakan mahar dalam ajang pilkada kerap terjadi akibat sistem pemilihan langsung.

Sistem ini, menurut dia, menjadi sebab tingginya tanggungan biaya politik partai jika ingin mengusungkan kadernya sebagai calon kepala daerah.

"High cost politik itu kan persoalan bersama. Kenapa dulu Gerindra usulkan pemilihan ada di DPRD karena alasan satu-satunya ya ini, high cost politik jika sistem pemilihan langsung. Sampai saat ini kita (partai-partai) tidak punya solusi soal biaya politik mahal," kata Habiburokhman dalam sebuah diskusi bertajuk Wajah Pikada Serentak 2018 di Jakarta, dikutip cnnindonesia.com, Sabtu 13 Januari 2018.

Menurut Habiburokhman, partainya pernah mengusulkan Pilgub DKI dilaksanakan tidak secara langsung tapi melalui DPRD. Hal ini dilakukan demi menekan biaya kampanye partai dan pelaksanaan proses pilkada yang dinilai memakan biaya sangat tinggi. Namun, usulan itu ditolak.

Pernyataan itu diungkapkan Habiburokhman menyusul tudingan La Nyalla Mahmud Mattalitti beberapa hari lalu yang mengaku diminta uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, terkait pencalonannya di Pilkada Jawa Timur 2018.

Dalam pernyataannya kepada pers Kamis lalu, La Nyalla mengaku dimintai uang Rp40 miliar sebagai biaya saksi. Dalam perhitungannya, biaya saksi dibutuhkan hanya sekitar Rp28 miliar dengan rincian Rp200 ribu untuk dua orang saksi di 68 ribu tempat pemungutan suara.

Habiburokhman sendiri menampik permintaan uang tersebut sebagai mahar. Meski begitu, dia tidak membantah bahwa partai pasti mempertanyakan kesiapan finansial calon yang akan diusungnya di pilkada terutama untuk membayar saksi saat pemilu berlangsung.

Meski saksi pemilu sudah disediakan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), paparnya, Gerindra dan sejumlah partai lain pasti tidak bisa begitu saja mengandalkannya.

"Kalau soal uang saksi itu sudah biasa dan masuk akal. Karena bagaimana mau maju jadi kepala daerah jika tidak punya saksi? Saksi ini diperlukan untuk memastikan suara calon yang kami usung di setiap TPS tidak hilang. Ini wajar bagi pihak yang memiliki kepentingan di Pilkada," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga mengatakan pengadaan atau permintaan uang saksi dan akomodasi lainnya selama proses pilkada tidak hanya terjadi pada Gerindra saja, tapi juga pada partai besar lainnya.

Hal ini, paparnya, lagi-lagi disebabkan karena ongkos politik yang mahal bagi partai dan kadernya yang ingin maju di kontestasi pilkada.

"Kasus seperti pak La Nyalla terkait permintaan uang ini bukan Gerindra saja. Bukan La Nyalla saja yang prihatin dan sedih, tapi kami (Gerindra) bahkan mungkin pak Prabowo juga sedih dan prihatin karena tidak bisa calonkan kadernya di Pilgub Jatim. Ini karena sistemnya di mana semua orang takut untuk jadi cagub karena harus pakai biaya yang tinggi," ucap Habiburokhman.

"Sebagai perbandingan lihat PDIP, mereka partai besar yang punya suara cukup untuk usungkan calon sendiri di Bekasi bahkan akhirnya tidak jadi majukan ibu Sumiyati. Hal ini, saya pikir tidak lain dari permasalahan finansial dan pembiayaan," kata Habiburokhman. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kader partaipartai gerindrapilkada serentakprabowo subianto
Berita Terkait
  • Kamis, 09 Agu 2018 09:57

    Kata Fadli Zon, Bukan Mahar Tapi Logistik

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah tudingan yang dilayangkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait mahar sebesar Rp500 miliar dari Sandiaga Uno untuk PAN dan PKS agar menjadi cawapres Prabowo Subianto.

  • Kamis, 09 Agu 2018 09:36

    Pagi Ini Prabowo Dijadwalkan Jumpa SBY

    Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dijadwalkan menerima Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kamis 9 Agustus 2018, pagi ini di kediamannya. Begini suasana di sekitar kediaman SBY jelang pertemuan.

  • Selasa, 31 Jul 2018 08:27

    Demokrat Koalisi Gerindra, Hinca: Kali ini kami turun full

    Berbeda saat 2014 lalu ketika Demokrat tidak mendukung salah satu pasangan calon, baik itu Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

  • Minggu, 29 Jul 2018 00:34

    AHY Selalu Diunggulkan Sebagai Cawapres

    Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan nama AHY juga masih terus dibicarakan dengan koalisi yang akan dibentuk oleh partainya dan kawan-kawan.

  • Kamis, 19 Jul 2018 11:06

    Kata Prabowo, Bicara Koalisi Dengan Demokrat Setelah SBY Sembuh

    Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menjenguk Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir