• Home
  • Politik
  • Kader Tak Laku, Gerindra Salahkan Sistem Pilkada

Kader Tak Laku, Gerindra Salahkan Sistem Pilkada

Minggu, 14 Jan 2018 14:07
Dibaca: 5.792 kali
drberita/istimewa
Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Advokasi Habiburokhman.
DINAMIKARAKYAT - Ketua DPP Partai Gerindra, Bidang Advokasi Habiburokhman mengatakan mahar dalam ajang pilkada kerap terjadi akibat sistem pemilihan langsung.

Sistem ini, menurut dia, menjadi sebab tingginya tanggungan biaya politik partai jika ingin mengusungkan kadernya sebagai calon kepala daerah.

"High cost politik itu kan persoalan bersama. Kenapa dulu Gerindra usulkan pemilihan ada di DPRD karena alasan satu-satunya ya ini, high cost politik jika sistem pemilihan langsung. Sampai saat ini kita (partai-partai) tidak punya solusi soal biaya politik mahal," kata Habiburokhman dalam sebuah diskusi bertajuk Wajah Pikada Serentak 2018 di Jakarta, dikutip cnnindonesia.com, Sabtu 13 Januari 2018.

Menurut Habiburokhman, partainya pernah mengusulkan Pilgub DKI dilaksanakan tidak secara langsung tapi melalui DPRD. Hal ini dilakukan demi menekan biaya kampanye partai dan pelaksanaan proses pilkada yang dinilai memakan biaya sangat tinggi. Namun, usulan itu ditolak.

Pernyataan itu diungkapkan Habiburokhman menyusul tudingan La Nyalla Mahmud Mattalitti beberapa hari lalu yang mengaku diminta uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, terkait pencalonannya di Pilkada Jawa Timur 2018.

Dalam pernyataannya kepada pers Kamis lalu, La Nyalla mengaku dimintai uang Rp40 miliar sebagai biaya saksi. Dalam perhitungannya, biaya saksi dibutuhkan hanya sekitar Rp28 miliar dengan rincian Rp200 ribu untuk dua orang saksi di 68 ribu tempat pemungutan suara.

Habiburokhman sendiri menampik permintaan uang tersebut sebagai mahar. Meski begitu, dia tidak membantah bahwa partai pasti mempertanyakan kesiapan finansial calon yang akan diusungnya di pilkada terutama untuk membayar saksi saat pemilu berlangsung.

Meski saksi pemilu sudah disediakan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), paparnya, Gerindra dan sejumlah partai lain pasti tidak bisa begitu saja mengandalkannya.

"Kalau soal uang saksi itu sudah biasa dan masuk akal. Karena bagaimana mau maju jadi kepala daerah jika tidak punya saksi? Saksi ini diperlukan untuk memastikan suara calon yang kami usung di setiap TPS tidak hilang. Ini wajar bagi pihak yang memiliki kepentingan di Pilkada," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga mengatakan pengadaan atau permintaan uang saksi dan akomodasi lainnya selama proses pilkada tidak hanya terjadi pada Gerindra saja, tapi juga pada partai besar lainnya.

Hal ini, paparnya, lagi-lagi disebabkan karena ongkos politik yang mahal bagi partai dan kadernya yang ingin maju di kontestasi pilkada.

"Kasus seperti pak La Nyalla terkait permintaan uang ini bukan Gerindra saja. Bukan La Nyalla saja yang prihatin dan sedih, tapi kami (Gerindra) bahkan mungkin pak Prabowo juga sedih dan prihatin karena tidak bisa calonkan kadernya di Pilgub Jatim. Ini karena sistemnya di mana semua orang takut untuk jadi cagub karena harus pakai biaya yang tinggi," ucap Habiburokhman.

"Sebagai perbandingan lihat PDIP, mereka partai besar yang punya suara cukup untuk usungkan calon sendiri di Bekasi bahkan akhirnya tidak jadi majukan ibu Sumiyati. Hal ini, saya pikir tidak lain dari permasalahan finansial dan pembiayaan," kata Habiburokhman. (art/drc)

Editor: admin

T#g:kader partaipartai gerindrapilkada serentakprabowo subianto
Berita Terkait
  • Kamis, 31 Mei 2018 01:42

    IMM Sumut Imbau Masyarakat Pilih Kepala Daerah Antikorupsi dan Peduli Pemuda

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak akan lama lagi dilaksanakan, kurang dari satu bulan. Termasuk juga pilkada di Sumatera Utara, baik pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati.

  • Senin, 28 Mei 2018 00:31

    E-KTP Tercecer, Tjahjo: Selasa besok harus selesai usulan mutasi

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menduga kasus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang terjatuh di Jalan Raya Salabenda, Kabupaten Bogor, bukan karena kelalaian tapi sarat dengan unsur kesengajaan.

  • Rabu, 02 Mei 2018 00:30

    Kontrak Politik: Presiden KSPI Serukan Buruh Menangkan Prabowo di Pilpres 2019

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kepada seluruh elemen massa konfederasi buruh yang tergabung dalam KSPI berkomitmen dan bekerja keras memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden di 2019.

  • Senin, 16 Apr 2018 16:09

    Ada Prabowo dan Gatot Dihut Kopassus ke 66

    Berbeda dengan JS Prabowo dan Prabowo Subianto yang pernah berdinas sebagai prajurit Kopassus, Gatot adalah warga kehormatan dari pasukan elite tersebut. Pria kelahiran Tegal itu mendapatkan brevet komando dan baret merah saat menjabat sebagai Kepala Staf

  • Rabu, 11 Apr 2018 16:16

    Resmi, Prabowo Jadi Capres 2019

    Keputusan tersebut diambil usai mendengarkan aspirasi seluruh kader Gerindra yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Jawa Barat.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir