Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • KSP: Perpres Korupsi Tinggal Tunggu Tekenan Jokowi

KSP: Perpres Korupsi Tinggal Tunggu Tekenan Jokowi

Senin, 28 Mei 2018 00:29
Dibaca: 273 kali
drberita/istimewa
KSP Moeldoko.
DINAMIKARAKYAT - Hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saat ini sudah berada di meja Presiden semuanya. Mudah-mudahan secepatnya dan saya sudah lapor ke beliau supaya segera ditandatangani," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung Bina Graha, akhir pekan 25 Mei 2018.

Revisi Perpres ini dilakukan Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut dilibatkan dalam membentuk payung hukum guna memperkuat strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tiga poin yang disoroti dalam revisi adalah penerimaan negara, perizinan dan reformasi birokrasi, serta penegakkan hukum.

"Yang sebelumnya banyak sekali sehingga tidak fokus dan sekarang kami fokuskan tiga hal ini," tutur politikus Partai Hanura ini.

Perpres ini menjadi salah satu langkah pemerintah setelah masih banyaknya pejabat di pusat dan daerah yang melakukan pidana korupsi.

Peraturan ini juga bakal mendorong keterbukaan informasi seperti pengelolaan keuangan negara atau daerah dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi korupsi di lembaga penegak hukum, lembaga politik dan sektor swasta. (cnn/drc)

Editor: admin

T#g:kepala staf kepresidenankorupsikpkmuldokoperpres korupsi
Berita Terkait
  • Selasa, 31 Jul 2018 07:07

    Dugaan Kolusi Proyek Pendopo Rumdis Gubsu, MFH: Ok Henry dan Eric Aruan Harus Jujur

    Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz (MFH) meminta OK Henry selaku Kepala Inspektorat dan Eric Aruan selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan, harus jujur dan turut bertanggungjawab.

  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Senin, 30 Jul 2018 09:12

    Intelijen Kejati Sumut Tangkap DPO Maling Uang Rakyat di Banten

    Tim Intelijen Kejati Sumut yang dipimpin langsing Asintel Kejati Sumut Leo Simanjuntak menangkap DPO terpidana korupsi dari Kejari Langkat dan juga Kejari Pematangsiantar.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir