• Home
  • Politik
  • KSP: Perpres Korupsi Tinggal Tunggu Tekenan Jokowi

KSP: Perpres Korupsi Tinggal Tunggu Tekenan Jokowi

Senin, 28 Mei 2018 00:29
Dibaca: 377 kali
drberita/istimewa
KSP Moeldoko.
DINAMIKARAKYAT - Hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sudah di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saat ini sudah berada di meja Presiden semuanya. Mudah-mudahan secepatnya dan saya sudah lapor ke beliau supaya segera ditandatangani," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko di Gedung Bina Graha, akhir pekan 25 Mei 2018.

Revisi Perpres ini dilakukan Kantor Staf Presiden bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut dilibatkan dalam membentuk payung hukum guna memperkuat strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Tiga poin yang disoroti dalam revisi adalah penerimaan negara, perizinan dan reformasi birokrasi, serta penegakkan hukum.

"Yang sebelumnya banyak sekali sehingga tidak fokus dan sekarang kami fokuskan tiga hal ini," tutur politikus Partai Hanura ini.

Perpres ini menjadi salah satu langkah pemerintah setelah masih banyaknya pejabat di pusat dan daerah yang melakukan pidana korupsi.

Peraturan ini juga bakal mendorong keterbukaan informasi seperti pengelolaan keuangan negara atau daerah dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi korupsi di lembaga penegak hukum, lembaga politik dan sektor swasta. (cnn/drc)

Editor: admin

T#g:kepala staf kepresidenankorupsikpkmuldokoperpres korupsi
Berita Terkait
  • Kamis, 27 Jun 2019 16:12

    Penerima Selamat, Eddy Sofyan "Tumbal Tunggal" Korupsi Bansos Sumut

    Eddy Sofyan adalah "tumbal tunggal" dari korupsi bantuan sosial (bansos). Padahal pencairan dana bansos dilakukan oleh Biro Keuangan ke Bank Sumut untuk kemudian kepada penerima. Total bansos Pemprov Sumut 2013 sebesar Rp2,1 triliun.

  • Rabu, 26 Jun 2019 17:07

    Kasus Suap Fee 7% BDB Sumut 2013, KPK Pernah Periksa Sekda Binjai

    Kasus suap fee 7% Bantuan Daerah Bawahan (DBD) Sumut tahun 2013, sampai saat ini belum diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Rabu, 26 Jun 2019 16:03

    Sudah 4 Tahun: KPK Diminta Tetapkan Tersangka Baru Pemberi Suap Gatot

    Selain anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, kata Indra, pengusaha juga ada menerima suap dari Mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Tidak saja itu, pemberi suap juga belum ada yang jadi tersangka dari PNS dan pejabat BUMD.

  • Rabu, 26 Jun 2019 15:18

    Deputi Penindakan KPK Jadi Kapolda Sumsel

    Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irjen Firli dilantik menjadi Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), di Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 25 Juni 2019.

  • Senin, 24 Jun 2019 17:27

    Hutang Kasus Kejagung dan KPK di Sumut

    Kasus korupsi fee 7% BDB Sumut 2013 ini terjadi jelang Pemilihan Gubernur Sumut yang dilakukan di akhir tahun 2012, pada saat mau pengesahan APBD Sumut 2013. Dan ini menjadi hutang kasus bagi Kejagung RI dan KPK.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir