• Home
  • Politik
  • KPU Harus Waspada! Coklit Pilkada Bisa Jadi Bom Waktu

pilgubsu 2018

KPU Harus Waspada! Coklit Pilkada Bisa Jadi Bom Waktu

Rabu, 07 Feb 2018 22:43
Dibaca: 375 kali
drberita/istimewa
Hamdan Noor Manik
Perindo
DINAMIKARAKYAT - Pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pilkada 2018 dengan waktu selama satu bulan mulai 20 Januari sampai 18 Februari 2018, diprediksi akan menimbulkan masalah dan menjadi bom waktu.

Pengamat Sosial dan Budaya Hamdan Noor Manik mengatakan peroses pencoklitan yang dilakukan oleh KPU dengan mempekerjakan PPDP dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih bisa menimbulkan gejolak sosial yang begitu hebat.

"Dengan waktu yang tidak begitu lama lagi PPK harus melaksanakan pleno penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), sedangkan PPDP dinilai belum bekerja secara profesional dan maksimal, ini sesuai dengan Peratauran KPU nomor 2 tahun 2017, KPU harus waspada," ujar Hamdan Noor Manik kepada wartawan di Medan, Rabu 7 Februari 2018.

Hamdan mencontohkan dirinya dan keluarganya yang sampai saat ini masih belum didata oleh PPDP, begitu juga tetangganya.

"Artinya masih banyak lagi yang belum didata dan terdata. Ada sih masa perbaikan tapi apa itu jaminan?" serunya.

Merujuk kepada pilkada sebelumnya, kata Hamdan Noor, masalah DPS dan DPT ini menjadi persoalan yang sangat serius karena menyangkut hak konstitusi masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang.

Menurutnya, untuk saat ini belum kelihatan permasalahannya tetapi ini bisa menjadi bom waktu saat penetapan daftar pemilih tetap pilkada yang akan datang.

"Akurasi DPS dan DPT ini akan berpengaruh pada data pemili saat pemilihan legeslatif dan pemilihan pilpres 2019," seru Hamdan.

Tidak singkronnya data yang dibuat oleh KPU, lanjut Hamdan, dipastikan ada yang merasa dirugikan terutama adalah pasangan calon kepala daerah nantinya.

"Ketika ada paslon yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, data pemilih lah yang pertama sekali menjadi akar persoalan dan ini selalu terjadi saat adanya sengketa pemilu di luar persoalan persoalan lainnya," jelasnya.

Abang kandung almarhum Ketua KPU RI Husni Kamil Manik ini meghimbau kepada para penyelenggara pemilu kiranya dapat bergotong royong menyelesaikan pencoklitan yang sedang berjalan, sehingga DPS dan DPT tidak menjadi persoalan yang dapat menjadi pemicu konfik sosial nantinya.

"Kita harapkan semua pihak beretika dan berbudaya dalam menyongsong pilkada yang tidak terlalu lama lagi. Sehingga Pilkada di Sumatera Utara menghasilkan pemimpin yang mempunyai legitimasi dan kuat suara rakyat sebagai penenentu kwalitas sebuah demokrasi," terangnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:coklithamdan noor manikKPUKPU Sumutpilgubsupilkada serentak
Berita Terkait
  • Kamis, 05 Apr 2018 22:00

    Lagi, Jenderal (Purn) Ingatkan TNI Netral di Pilkada Serentak

    Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meminta seluruh prajurit TNI agar netral saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak berlangsung.

  • Selasa, 27 Mar 2018 01:49

    Kata Anggota DPR RI, Kalau Bukan Persoalan Tanah Bukan Kelas Djarot ke Sumut

    Kalau bukan karena tugas, sebetulnya bukan kelas Djarot Saiful Hidayat. Sudah pernah Walikota Blitar 2 periode, menjadi anggota DPR RI, Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta.

  • Selasa, 27 Mar 2018 01:14

    24 Ribu Napi di Sumut Terancam Tidak Milih di Pilkada Serentak 2018

    Sebanyak 24 ribu wargabinaan di Sumatera Utara terancam tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada Serantak 2018. Hal ini dikarenakan sebagian besar narapidana (napi) tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau e-KTP.

  • Jumat, 16 Mar 2018 18:33

    KPK dan KY Diminta Sadap Sidang PT TUN Kasus JR Saragih

    Bersamaan dengan pelaporan hilang ijazah, ternyata JR Saragih juga menggugat Keputusan KPU Sumut ke PT TUN, dengan nomor registrasi perkara 5/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MDN, yang pada intinya meminta agar JR Saragih-Ance Selian ditetapkan sebagai Paslon Pilgub

  • Selasa, 13 Mar 2018 00:17

    Pemuda LIRA Ancam Gubernur Sumut

    Puluhan massa Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Medan berunjukrasa menuntut Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menindak ASN yang berpoto dengan salah satu pasangan calon Gubernur Sumut.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir