Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Jokowi Bagikan 9.000 Sertifikat Tanah Masyarakat Langkat Sumut

Jokowi Bagikan 9.000 Sertifikat Tanah Masyarakat Langkat Sumut

Sabtu, 25 Nov 2017 22:02
Dibaca: 617 kali
drberita/istimewa
Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Presiden Jokowi, Gubsu tengku Erry Nuradi.
DINAMIKARAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan 9.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Sumatera Utara. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, Kabupaten Langkat, Jumat 24 November 2017.

Hadir dalam acara Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

"Untuk Sumatera Utara dari 3,9 juta baru 1,4 juta atau 30 persen yang menerima bantuan sertifikat tanah. Sama seperti nasional dari 127 juta tapi baru 46 juta yang dapat. Makanya saya perintahkan Menteri BPN agar penerima sertfikat cepat selesai. Tahun ini target kita 5 juta, tahun depan 7 juta dan tahun depannya lagi 9 juta harus dikeluarkan," ujar Jokowi.

Jokowi mendesak percepatan sertifikat tanah bagi masyarakat karena dirinya kerab mendapat informasi saat turun ke desa-desa adanya konflik tanah di tengah masyarakat. Tidak sedikit dari masyarakat yang harus merelakan tanahnya, karena kalah di pengadilan.

"Kalau sudah pegang sertifikat, berarti hak hukum atas tanah sudah dipegang. Saya pesankan simpan baik-baik, laminating dan jangan lupa fotokopi. Jadi kalau hilang mudah mengurusnya ke BPN. Apalagi kalau hujan, takutnya kalau ada rumahnya yang bocor bisa rusak," ujar Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar sertifikat tanah yang sudah dimiliki masyarakat, kalau pun ada yang ingin 'menyekolahkan' agar uangnya dapat dipergunakan secara positif seperti untuk modal usaha.

"Saya titip pesan lagi, biasanya sertifikat ini di sekolahkan. Saya pesankan agar pakeklah bank yang agunannya rendah seperti KUR, cuma 9 persen. Tapi kalau pinjam uang tolong dihitung kalau tidak cukup. Lebih baik disimpan. Karena kalau keliru hitungnya sertifikat disita bank. Misalnya dapat pinjaman Rp300 juta, jangan 150 jutanya dibelikan mobil atau motor. Paling tiga atau enam bulan selanjutnya sertifikat jadi milik bank. Kalau minjam gunakan untuk modal usaha jangan buat gagah-gagahan," harap Jokowi.

Kepada masyarakat agar senantiasa menjaga persaudaraan antar sasama. Sebagai negara yang besar dan dengan adat istiadat, suku dan agama yang berbeda-beda, masyarakat senantiasa dapat menjaga kebhinekaan dan menjalin rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

"Sekarang saya sudah menjadi besar di Sumatera Utara. Tadi ada yang menyalami saya sambil bilang pak saya Siregar, pak saya Nasution. Saya bilang iya saya ngerti. Kita semua bersaudara. Saya pingin ke Langkat ini karena saya pernah kemari. Mari kita hidup rukun. Seperti ada pemilihan Kepala Daerah atau bahkan presiden, pilihlah yang terbaik. Coblos setelah itu rukun lagi. Memang kita sadari dengan wilayah yang cukup besar, dengan 714 suku tentu, dan dengan agama yang berbeda sangat rentan terjadi perpecahan. Tapi kita harus bisa menjaganya tetap harmonis," harap Jokowi. (art/drc)

Editor: admin

T#g:pemkab langkatPresiden Jokowisertifikat tanah
Berita Terkait
  • Jumat, 02 Agu 2019 02:51

    Joni: Presiden Jokowi Kapan ke Labuhanbatu Raya?

    Masyarakat daerah Labuhanbatu Raya juga sangat berharap Presiden Jokowi mempunyai waktu untuk mengunjungi daerah penghasil buah sawit terbesar di Provinsi Sumatera Utara.

  • Selasa, 30 Jul 2019 21:21

    Edy Rahmayadi: Ini kan tanah hutan yang harus dilegalkan

    Soal koordinasi pembangunan yang terintegritas dengan kabupaten di kawasan Danau Toba, Edy mengakui setiap daerah punya perbedaan, namun tetap harus satu tujuan.

  • Selasa, 30 Jul 2019 20:50

    Jokowi Kebut Proyek Wisata Danau Toba

    Dari lokasi proyek, Jokowi memerintahkan pihak terkait secepatnya memulai pengembangan pembangunan pariwisata terintegarsi kawasan wisata Danau Toba.

  • Kamis, 25 Jul 2019 20:29

    Kasus Gheucik Munirwan: WaLii Aceh Akan Surati Presiden Jokowi

    WaLii meminta Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk mencopot Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh karena dianggap tidak mampu menjalankan tupoksinya sebagai pembina dan pengayom para petani yang ada di Aceh.

  • Kamis, 04 Jul 2019 18:21

    Sebelum Dilantik, Politisi Nasdem Minta Jokowi Ungkap Pembunuh 9 Korban Demo Bawaslu

    Bahkan kata Kisman, sampai menekan pemerintah atau lembaga keuangan internasional agar tidak memberikan pinjaman atau bantuan keuangan kepada pemerintah dari negara yang dinilai melanggar HAM dan merusak lingkungan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir