Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Jaksa Agung Sepertinya Dukung Pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Jaksa Agung Sepertinya Dukung Pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang

Sabtu, 24 Mar 2018 01:30
Dibaca: 768 kali
drberita/istimewa
Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra (YIM).
DINAMIKARAKYAT - Jaksa Agung HM Prasetyo sepertinya mendukung pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahandera (YIM) yang mengatakan partai politik bisa dibubarkan jika terbukti menerima aliran dana hasil kejahatan dalam bentuk apapun, terutama korupsi.

"Di undang-undang, parpol kalau terbukti menerima aliran dana dari kejahatan bisa ditutup, dibubarkan. Tapi harus dibuktikan dulu," ujar Jaksa Agung Prasetyo di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat 23 Maret 2018.

Setya Novanto dalam persidangan menyebutkan sejumlah oknum anggota parpol diduga menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP.

"Inikan yang disebutkan baru oknum-oknumnya, orang-orangnya, bukan partainya. Kalau terbukti partainya menerima, partai apa pun, terbukti menerima dana hasil kejahatan, tentu ada tindakan hukumnya," tegas Prasetyo.

Proses hukum dan pembubaran partai politik, kata dia, dapat dilakukan berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

"Bisa saja (dibubarkan), undang-undangnya mengatakan seperti itu. Kalau terbukti masuk ke partai akan ada tindakan hukumnya," tandas Prasetyo.

Sehari sebelumnya, Kamis 22 Maret 2018, Ketum PBB yang juga pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa membubarkan partai politik yang terbukti terlibat menerima uang korupsi.

Pernyataan itu terkait kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam sidang Setnov menyebut sejumlah politikus menerima jatah uang e-KTP.

"Apakah MK bisa membubarkan parpol yang diduga terlibat suap kasus e-KTP. Jawab saya, masalah ini cukup panjang dan berliku," kata Yusril.

Terkait hal itu, kata Yusril, berdasarkan Pasal 68 UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konsitusi maka lembaga itu berwenang untuk memutus perkara pembubaran parpol.

"Parpol bisa dibubarkan jika asas dan ideologi serta kegiatan-kegiatan parpol itu bertentangan dengan UUD 1945," katanya.

Sebelumnya, mantan manager perusahaan elektronik Hewlett Packard (HP) untuk Indonesia, Charles Sutanto Ekapraja mengklaim mengetahui bahwa proyek KTP elektronik adalah milik tiga partai besar.

Charles mengatakan tiga partai besar itu adalah Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan Charles saat menjadi saksi di persidangan lanjutan kasus korupsi e-KTP untuk terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin 22 Januari 2018.

Charles mengatakan informasi itu sudah menjadi pengetahuan umum di kalangan pengusaha teknologi informasi yang bidang usahanya berkaitan dengan teknologi e-KTP.

"Dalam BAP Saudara, Sudara ditanyakan oleh penyidik, pernah atau tidak menanyakan kepada Made Oka Masagung siapa pemilik dari proyek e-KTP, saudara menjawab bahwa itu adalah multi partai, ada kuning, merah dan biru. Itu apa maksudnya?" kata hakim.

"Itu yang saya denger dari market yah," jawab Charles. "Partai apa itu?", "Partai Politik". "Iya partai politik apa?"

"Asumsi saya waktu itu kuning adalah Golkar, merah untuk PDI Perjuangan dan biru itu Demokrat," jawab Charles. (int/drc)

Editor: admin

T#g:jaksa agung hm prasetyokorupsi e-ktpkorupsi e ktppartai bulan bintangpbbsetya novantoyusril ihza mahendra
Berita Terkait
  • Senin, 16 Apr 2018 15:17

    Merasa Cocok, Politisi PAN dan PPP Hijrah ke PBB

    Sejumlah politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Khittah dan politikus PAN berhijrah ke Partai Bulan Bintang (PBB), besutan Yusril Ihza Mahendra. menjelang Pemilu 2019.

  • Senin, 09 Apr 2018 20:24

    PP Himmah Desak KPK Periksa Puan dan Pramono Dalam Korupsi E-KTP

    PP Himmah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berani untuk membuktikan keterlibatan dua Politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus korupsi e-KTP.

  • Kamis, 05 Apr 2018 21:48

    Korupsi Bukan Kejahatan Luar Biasa, PDIP dan PBB Dukung Mantan Koruptor Jadi Caleg

    Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Bulan Bintang (PBB) menyatakan tidak sepakat dengan aturan larangan calon anggota legislatif (caleg) dari mantan narapidana kasus korupsi.

  • Sabtu, 24 Mar 2018 02:19

    Ketum Golkar Enggan Komentar Soal Duit e-KTP Rp5 Miliar ke Rapimnas 2012

    Terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto mengungkap ada penerimaan Rp5 miliar dari keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo selaku Direktur PT Murakabi Sejahtera untuk Rapimnas Golkar 2012.

  • Sabtu, 24 Mar 2018 02:01

    Saut KPK: Nanti kita pelajari pelan-pelan

    Selain Puan dan Pramono, mantan Ketua DPR RI itu menyeret nama Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Melchis Markus Mekeng, Chaeruman Harahap, Mirawan Amir, Tamsil Linrung, Arif Wibowo, dan M Jafar Hafsah.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir