Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • JPPR Sumut Prediksi Pilgubsu Rawan Pemilih Fiktif

pilgubsu 2018

JPPR Sumut Prediksi Pilgubsu Rawan Pemilih Fiktif

Kamis, 08 Feb 2018 00:05
Dibaca: 481 kali
ilustrasi
Pilgubsu 2018
DINAMIKARAKYAT - Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat(JPPR) Sumut memprediksi Pilgubsu 2018 akan banyak pemilih fiktif karena kurangnya stiker coklit di sejumlah daerah akan menimbulkan rawan malpraktek data pemilih.

"Sangat disayangkan salah satu alat kerja petugas coklit berupa stiker yang harus ditempelkan pada setiap rumah yang sudah didata ternyata pendistribusiannya sampai ke daerah tidak maksimal. Sehingga kurangnya stiker coklit dibeberapa daerah tersebut akan menyebabkan turbolensi pada data pemilih baru dan data pemilih yang ada di form A-KWK," ujar Koordinator JPPR Sumut Darwin Sipahutar kepada keterangan persnya, Rabu 7 Februari 2018.

JPPR Sumut juga sangat menyesalkan pernyataan dari Sekretaris KPU Sumut Abdul Rajab Pasaribu yang mengatakan tidak tahu menahu soal berapa jumlah stiker coklit yang dicetak sampai saat ini.

Padahal itu merupakan wewenang Rajab sebagai Sekretaris KPU Sumut, sebagaimana termaktub dalam tugas wewenang dan tanggung jawab Sekretaris KPU yaitu mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Ketidaktahuan Rajab Pasaribu soal jumlah cetakan stiker coklit, lanjut Darwin, sudah pasti menyebabkan data pemilih pada pilgubsu mendatang akan invalid.

Belum lagi soal anggaran pencetakannya, perusahaan yang ditunjuk untuk mencetaknya dan siapa yang mengerjakannya bisa menjadi bom waktu dikemudian hari bagi lembaga penyelenggara tersebut.

"Kekurangan itu terjadi di Kabupaten Tobasa yang jumlah penduduknya lebih kurang 61 ribu jiwa, sementara stiker untuk coklit yang didistribusikan sebanyak 31 ribu, kekurangannya 30 ribu stiker, inikan aneh. Sementara batas waktu coklit sudah tinggal beberapa hari lagi, begitu juga halnya dengan Kota Medan, Langkat, Binjai, Deliserdang dan kabupaten/kota lainnya yang mengalami kekurangan stiker," terangnya.

Penting atau tidaknya stiker coklit, kata Darwin, itu merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari gerakan coklit serentak disamping adanya form A.A.1-KWK lalu diiringi form A.A.2-KWK.

Padahal guna itu semua untuk menghasilkan kualitas daftar pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat.

"KPU Sumut harus bertanggungjawab akan timbulnya data pemilih yang invalid dan menggelembungnya jumlah pemilih fiktif pada pilgubsu nanti," tandas Darwin. (art/drc)

Editor: admin

T#g:jppr sumutKPU Sumutpilgubsu 2018pilkada serentak
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Jul 2018 04:11

    Partai Demokrat Daftar ke KPU Sumut Diiringi Musik Drumband "Anak Medan"

    DPD Partai Demokrat mendaftarkan calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut). Pendaftaran diiringi musik drumband lagu "Anak Medan".

  • Sabtu, 16 Jun 2018 08:22

    Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

    Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Senin, 04 Jun 2018 00:34

    ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

    Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi.

  • Kamis, 31 Mei 2018 01:42

    IMM Sumut Imbau Masyarakat Pilih Kepala Daerah Antikorupsi dan Peduli Pemuda

    Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia tidak akan lama lagi dilaksanakan, kurang dari satu bulan. Termasuk juga pilkada di Sumatera Utara, baik pemilihan Gubernur dan Walikota/Bupati.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir