Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • Iman Harahap: Nawacita Jokowi Gagal di Daerah Pinggiran Sumatera Utara

Iman Harahap: Nawacita Jokowi Gagal di Daerah Pinggiran Sumatera Utara

Sabtu, 21 Jul 2018 01:18
Dibaca: 527 kali
drberita/istimewa
Iman Harahap.
DINAMIKARAKYAT - Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai gagal menyesejahterakan rakyat di desa dan daerah pinggiran Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu dikemukakan Koordinator Gerakan Mahasiswa Pengawal Nawacita (GMPN) Sumut Iman Harahap dalam keterangan persnya diterima wartawan, Jumat 20 Juli 2018.

Menurut Iman, Pemerintahan Jokowi-JK telah mengagendakan 9 program prioritas yang namanya Nawacita. Salah satu di ataranya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Akan tetapi Nawacita Jokowi sebagai agenda prioritas tidak berbanding lurus, disebabkan banyak kejanggalan yang ditemui di lapangan dalam pengelolaan dana desa salah satunya di Kecamatan Ujungbatu dan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara," tegasnya.

Iman juga mengatakan dengan dana dena itu tidak terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, sehingga menyebabkan dampak yang sangat signifikan terhadap Nawacita Jokowi.

"Malah hal itu menjadi nawasengsara bagi rakyat," ungkap mantan Presiden Mahasiswa STIK-P Medan ini.

Dia berharap instansi penegak hukum, seperti Kejaksaan, Inspektorat, Kepolisian di Provinsi Sumatera Utara bersinergi dalam menuntaskan permasalahan pengelolaan dana desa.

Ia menduga pengelolaan dana desa tidak tepat sasaran di Kecamatan Ujungbatu dan simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara.

"Dugaan dana desa jadi ajang korupsi sangat kental terjadi, penegak hukum jangan tutup mata, karena dana desa itu bersumber dari uang hasil pajak yang dikutip pemerintah dari rakyat," tandas Iman. (art/drc)

Editor: admin

T#g:dana desaiman harahapnawacita jokowiPresiden Jokowi
Berita Terkait
  • Selasa, 15 Okt 2019 09:15

    Perempuan Batubara Kembangkan Songket Khas Melayu Kekinian

    Kaum perempuan merupakan subjek yang dapat dikembangkan potensinya dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab pembangunan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

  • Rabu, 09 Okt 2019 23:44

    Kecuali Papua, 100 Persen TNI AD Kawal Pelantikan Jokowi

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menyatakan perkembangan keamanan wilayah di Indonesia menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang sangat baik.

  • Sabtu, 28 Sep 2019 12:02

    Dilema, Jokowi Sendiri & RUU KPK

    Sebuah pilihan yang sulit bagi Jokowi. Diteruskan akan berhadapan dengan mahasiswa! Tak diteruskan dengan Perppu KPK, bakal ditinggal Parpol Koalisi. Apalagi, BEM se-Indonesia menolak undangan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

  • Jumat, 27 Sep 2019 23:30

    Puan & Yasonna Mundur dari Anggota Kerja Jokowi

    Dua menteri Jokowi yang akan dilantik sebagai anggota DPR yakni Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Keduanya berasal dari PDI Perjuangan.

  • Selasa, 24 Sep 2019 09:59

    Aktivis PMII: Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPK Seperti SBY

    Pemerintagh harus gerak cepat dalam melihat gejolak yang ditimbulkan akibat RUU KPK yang disahkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2019 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir