Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • IPK Madina: PT. NPN Langgar Undang-Undang Ketenagakerjaan

IPK Madina: PT. NPN Langgar Undang-Undang Ketenagakerjaan

Minggu, 03 Jun 2018 02:13
Dibaca: 382 kali
drberita
Sekretaris DPD IPK Madina Muhammad Syafril Pulungan.
DINAMIKARAKYAT - PT. Nawakara Perkasa Nusantara (NPN) dinilai telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan, antara perusahaan penyedia tenaga kerja dan karyawan yang bernaung di perusahaan tersebut.

PT. NPN ini adalah perusahaan penyedia jasa Keamanan/Security di PT KS Orka/SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power) di Kabupaten Madina, Sumatera Utara.

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPK Madina Muhammad Syafril Pulungan mengatakan banyak security di perusahaan tersebut memberikan keterangan kepada DPD IPK Madina bahwa mereka dipekerjakan begitu saja tanpa ada kontrak kerja sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab IX Pasal 50, 51 dan 52 Tentang Kontrak Kerja, yang di sepakati oleh kedua belah pihak sebagai jaminan dan bukti karyawan di PT. NPN yang bekerja di PT KS Orka/SMGP.

"PT. NPN telah melanggar undang undang ketenagakerjaan dan juga melakukan pambodohan terhadap karyawannya sekaligus kejahatan dalam mempekerjakan karyawannya dengan tidak adanya kontrak kerja," sebut Syafril Pulungan dalan keterangan persnya diterima wartawan, Sabtu 2 Juni 2018.

Tidak adanya kontrak kerja ini dikhawatitkan PT. NPN akan semena-mena terhadap karyawan, baik itu pemotongan gaji, penghapusan jaminan kesehatan, pemberhentian sepihak dan lainnya.

"Itu yang kita takut terjadi terhadap security yang saat ini dinaungi PT. NPN dan ditempatkan di KS Orka/SMGP," pungkas Syafril.

Menurutnya, DPD IPK Madina sudah beberapa kali mencoba untuk menyelesaikan kasus ini, dan bahkan sudah mencoba mengkomunikasikan hal ini kepada Sumanto selaku Manager di PT. NPN.

"Tetapi beliau (Sumanto) tidak bisa dihubungi dan terkesan tidak peduli dengan permasalahan ini," terangnya.

Syafril menegaskan DPD IPK Madina akan tetap menindaklanjuti dan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum supaya PT. NPN dapat diproses. "Dan kalau bisa PT. NPN angkat kaki dari bumi gordang sembilan ini," tegasnya. (art/drc)

Editor: admin

T#g:Buruhipk madinamuhammad syafril pulunganpt npntenaga kerja
Berita Terkait
  • Rabu, 02 Mei 2018 00:30

    Kontrak Politik: Presiden KSPI Serukan Buruh Menangkan Prabowo di Pilpres 2019

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta kepada seluruh elemen massa konfederasi buruh yang tergabung dalam KSPI berkomitmen dan bekerja keras memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden di 2019.

  • Senin, 18 Des 2017 22:01

    Lulusan UISU Diyakini Siap Penuhi Kebutuhan Pasar

    Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengharapkan semua lulusan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) mampu bersaing dan berkompetisi di dunia kerja secara profesional, juga menjadi generasi penerus bangsa.

  • Senin, 18 Des 2017 21:17

    Kata Dirut BPJS, Tengku Erry Pemimpin yang Peka Terhadap Nasib Pekerja

    Direktur Utama (Dirut) BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengapresiasi Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi sebagai pimpinan yang memiliki kepekaan dan inisiatif yang tinggi untuk melindungi masyarakat melalui jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan.

  • Jumat, 08 Des 2017 23:51

    Tengku Erry Terima Penghargaan dari Wapres

    Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan yang telah berhasil mendapatkan penghargaan produktivitas 'Paramakarya 2017'.

  • Rabu, 06 Des 2017 00:59

    Hadirkan 500 Perusahaan, Pemprov Sumut Ciptakan Peluang Kerja

    Pemprov Sumut menghadirkan 500 perusahaan terkemuka yang membuka lowongan pekerjaan bagi 5.000-an pelamar yang memacahkan rekor partisipasi perusahaan terbanyak.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir