Pilpres 2019
IMM: Pemko Medan Terlalu Berlebihan Sikapi Atribut #2019GantiPresiden
Senin, 07 Mei 2018 01:04
Dibaca: 288 kali
ilustrasi
DINAMIKARAKYAT - PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Medan menyayangkan beredarnya surat penertiban atribut #2019GantiPresiden dan laranganan orang-orang yang menggunakan atribut masuk ke dalam event Car Free Day (CFD) di Lapangan Merdeka, Medan, Minggu 6 Mei 2018.
Ketua Umum PC IMM Kota Medan Ahmad Bayu Nugroho menilai Pemko Medan terlalu berlebihan menyikapi tagar #2019GantiPresiden.
Tagar #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi atau #Jokowi2Periode merupakan pendapat rakyat secara konstitusional mengingat pemilihan presiden memang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
"#2019GantiPresiden inikan bentuk ekspresi untuk sampaikan pendapat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3), begitu juga dengan gerakan tagar #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode," tegas Bayu.
Dia juga meminta Walikota Medan Dzulmi Eldin untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting terkait dengan pembangunan Kota Medan, seperti menjaga stabilitas perekonomian daerah, serta menutup lokasi hiburan malam yang semakin dekat Bulan Suci Ramadhan.
"Pemko Medan fokus saja lah jalankan Pasal 58, Perwal Kota Medan No. 29 Tahun 2014," cetus Bayu.
IMM, kata Bayu, mendukung program-program Pemko Medan dalam mewujudkan 'Medan Rumah Kita', rumah yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
"Program-program pembangunan karakter masyarakat khususnya mahasiswa dan pemuda yang merupakan penyambung hidup generasi dan pewaris tampuk pimpinan ummat ini lebih penting dibandingkan menyikapi tagar yang kesannya jadi menghalangi hak demokrasi," jelasnya. (art/drc)
T#g:ganti presidenimm medanpilpres 2019Presiden Jokowi
Ketua Umum PC IMM Kota Medan Ahmad Bayu Nugroho menilai Pemko Medan terlalu berlebihan menyikapi tagar #2019GantiPresiden.
Tagar #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi atau #Jokowi2Periode merupakan pendapat rakyat secara konstitusional mengingat pemilihan presiden memang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
"#2019GantiPresiden inikan bentuk ekspresi untuk sampaikan pendapat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3), begitu juga dengan gerakan tagar #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode," tegas Bayu.
Dia juga meminta Walikota Medan Dzulmi Eldin untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting terkait dengan pembangunan Kota Medan, seperti menjaga stabilitas perekonomian daerah, serta menutup lokasi hiburan malam yang semakin dekat Bulan Suci Ramadhan.
"Pemko Medan fokus saja lah jalankan Pasal 58, Perwal Kota Medan No. 29 Tahun 2014," cetus Bayu.
IMM, kata Bayu, mendukung program-program Pemko Medan dalam mewujudkan 'Medan Rumah Kita', rumah yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
"Program-program pembangunan karakter masyarakat khususnya mahasiswa dan pemuda yang merupakan penyambung hidup generasi dan pewaris tampuk pimpinan ummat ini lebih penting dibandingkan menyikapi tagar yang kesannya jadi menghalangi hak demokrasi," jelasnya. (art/drc)
Editor: admin
T#g:ganti presidenimm medanpilpres 2019Presiden Jokowi
Berita Terkait
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia
Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.
MK Tolak Permohonan "Citra Diri" PSI
Mahkamah mengatakan UU 48/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menjelaskan kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara Pem
Usai Bertemu TKN Jokowi-Amin, Dubes UE Tegaskan Netral di Pilpres
Kata Vincent Guerend usai pertemuan 21 duta besar (dubes) negara-negara Eropa dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.
Prabowo-Sandi Doakan Tsunami Tidak Lagi Terjadi di NKRI
Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan secara pribadi dirinya mendoakan agar bencana tsunami susulan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah NKRI (Indonesia).
Komentar Pembaca
Berita Terbaru
Politik
| Minggu, 17 Feb 2019 00:04
Di Singapura, SBY dan Prabowo Tidak Ada Bicara Pilpres
Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada bicara pilpres ketika berjumpa di Singapura.
Politik
| Sabtu, 16 Feb 2019 23:33
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara, nomor urut 7 Muhammad Arief Tampubolon SH, dapil Sumut 5, dari Partai Demokrat, menantang kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo untuk datang ke Kantor Camat Bandar Pulau, Kabupaten Asahan.
Politik
| Senin, 04 Feb 2019 23:30
Andi Arif: Jokowi memebuat malu Indonesia di mata Rusia
Andi menuding pengetahuan Jokowi terbatas karena hanya sekadar menyamakan gaya kampanye Prabowo Subianto dengan Donald Trump di Pilpres Amerika.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 17:10
MK Tolak Permohonan "Citra Diri" PSI
Mahkamah mengatakan UU 48/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah menjelaskan kampanye yang menampilkan citra diri calon atau pasangan calon tanpa mencantumkan visi, misi, atau programnya, dapat terhindar dari pengawasan penyelenggara Pem
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:55
Usai Bertemu TKN Jokowi-Amin, Dubes UE Tegaskan Netral di Pilpres
Kata Vincent Guerend usai pertemuan 21 duta besar (dubes) negara-negara Eropa dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan.
Politik
| Kamis, 24 Jan 2019 16:34
AHY: Pemerintah Jangan Kisruh Sendiri
Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta pemerintah memperjelas tindak lanjut rencana pembebasan bersyarat (PB) Abu Bakar Ba'asyir (ABB).
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:17
Korupsi Hibah KONI, KPK Periksa Politisi PKB
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy. Febri belum bisa menyampaikan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Imam itu.
Kerah Putih
| Kamis, 24 Jan 2019 16:04
Kena OTT KPK, Partai Nasdem Pecat Bupati Mesuji
Jonny menyebutkan kebijakan internalnya adalah sanksi pemberhentian bagi kader yang terlibat dalam kasus kejahatan luar biasa, yakni korupsi, narkoba, dan pelecehan seksual terhadap anak.
Berita Populer
Caleg Demokrat Tantang Jokowi dan Prabowo Datang ke Bandar Pulau
Dibaca 20 kali