Bank Sumut
  • Home
  • Politik
  • ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

Pilgubsu 2018

ICW Ingatkan Masyarakat Sumut Jangan Salah Pilih

Senin, 04 Jun 2018 00:34
Dibaca: 241 kali
drberita/istimewa
Diskusi Publik 'Sumut Darurat Korupsi' di Hotel LJ di Medan.
DINAMIKARAKYAT - Masyarakat Sumatera Utara diminta untuk melihat secara detail rekam jejak Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut yang bertarung di Pilkada 2018, bebas dari korupsi dan anti korupsi. Karena Sumut sendiri merupakan daerah nomor ketiga terkorup di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Divisi Korupsi Politik‎, Donal Fariz dalam Diskusi Publik 'Sumut Darurat Korupsi' berlangsung di Hotel LJ di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Minggu 3 Juni 2018.

"Berdasarkan data ‎dari ICW 2017, Sumut sendiri menduduki nomor 3 di Indonesia daerah terbesar angka korupsinya. Setelah Pertama Jawa Timur dan Jawa Barat," ungkap Donal.

Donal menjelaskan Sumut di tahun 2017‎ terdapat 40 kasus korupsi ditangani oleh aparat penegak hukum dengan total kerugian negara mencapai Rp 286 miliar. Dengan ini, ia mengatakan menjadi catatan penting bagi warga Sumut untuk betul memilih pemimpin bagi Sumut sendiri.

Donal mengungkapkan Sumut menjadi perhatian khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dikarenakan dua mantan Gubernurnya, Syamsul Arifin dan Gatot Pudjo Nugroho tersandung kasus korupsi.

"Momentum Pilkada 2018 ini, ‎menjadi titik krusial bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumut, tidak jatuh memilih yang sama dan berujung kasus-kasus korupsi," ucap Donal.

Disisi lain, ia mengatakan bukan Sumut saja. Tapi, Kota Medan indeks IPK dirilis oleh Transparansi‎ Internasional Indonesia, Kota Medan menjadi Kota terkorup diantara 12 kota terbesar di Indonesia.

"Kota terbaik itu, Jakarta Utara dan Kota terkorup itu dinilai adalah Kota Medan dengan indeks presepsi terendah diseluruh kota besar. Jadinya, perlunya pemimpin baik. Jadinya, tidak kembali pemimpin terkorupsi berulang," kata Donal.

Untuk di Sumut, ada dua Paslon yakni Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Donal mengimbau untuk selektif memilih kedua paslon itu, untuk memimpin Sumut lima tahun ke depan.

"Masyarakat Sumut sendiri bisa memilih dengan fortopolio anti korupsi. Dengan rekam jejak birokrasi pemberantas korupsi sebagai memimpin ‎untuk menghilangi presepsi daerah korupsi dari Pilkada Sumut ini," tandasnya.

Dalam diskusi juga hadiri sebagai pembicara Ansari Yamamah dari Cendikiawan Muslim Sumatera Utara, Septian Fujiansyah dari Advokat LBH Medan dan Ketua Umum HMI Badko Sumatera Utara Mahmud Mulyadi ‎dari akademisi Universitas Sumatera Utara, selaku pakar pidana korupsi. (art/drc)

Editor: admin

T#g:icwkpkpilgubsu 2018
Berita Terkait
  • Senin, 30 Jul 2018 10:35

    DPRD Sumut Minta KPK Usut Proyek Pendopo Rumah Dinas Gubernur

    Aroma kolusi itu begitu kentara, saat proses lelang pekerjaan dengan harga penawaran sendiri (HPS) sebesar Rp 6.695.740.000,00 dan pagu Rp 6.696.000.000,00. KPK harus mengusut proyek ini.

  • Sabtu, 21 Jul 2018 01:44

    KPK Pantau Sidang Mafia Tanah Tamin Sukardi

    Giliran KPK yang memantau jalannya persidangan lanjutan atas kasus dugaan penjualan lahan milik negara seluas 74 hektare di Pasar 2, Desa Helvitia, Deliserdang, Sumatera Utara, dengan terdakwa mafia tanah Tamin Sukardi.

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:05

    Bupati Labuhanbatu dan 5 Orang Terjari OTT KPK di Bandara Soeta

    Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara, Pangonal Harahap terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pangonal diduga menerima suap berkaitan dengan proyek di dinas PUPR wilayahnya.

  • Sabtu, 16 Jun 2018 08:22

    Dinamika Pilgubsu: Ketidaklaziman KTP-el dan Sikap Ambigu

    Esensi dari polemik yang ada bukan sah atau tidaknya KTP elektronik tersebut. Yang menjadi trigger hinggga isu lokal "beraroma" nasional ini menarik perhatian adalah stereotip yang terlanjur muncul.

  • Rabu, 06 Jun 2018 03:54

    Masyarakat Nias Kecewa, Djoss Menolak Pemekaran Provinsi di Sumatera Utara

    Namun sangat disayangkan aspirasi masyarakat Kepualuan Nias untuk menjadi sebuah provinsi sebagai solusi untuk memajukan Pulau Nias sampai saat ini belum mendapat ketidaksetujuan dari pengabil kebiajakan di Provinsi Sumatera Utara.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2012 - 2018 drberita.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir